Program Kontradiksi ala Sistem Destruksi

TanahRibathMedia.Com—Program populis MBG (Makan Bergizi Gratis) masih menjadi buah bibir yang tak pernah berhenti dibincangkan. Banyak kepincangan yang terjadi dan terus menjadi sorotan. Salah satunya terkait penyebaran dapur SPPG yang dinilai tidak transparan dan tidak sesuai kebutuhan. 

Di Papua hanya terdapat 1 persen dapur SPPG yang aktif beroperasi. Padahal fakta kecukupan gizi di Papua terkategori memprihatinkan.  Papua termasuk wilayah dengan angka stunting yang tinggi dan kekurangan gizi akut (bbcnews.com, 28-7-2026). Sedangkan wilayah Jawa yang memiliki angka stunting terendah di Indonesia, justru jumlah SPPG nya terbanyak. Ketimpangan ini menunjukkan program MBG tidak sejalan dengan visi misi yang selama ini dikampanyekan negara. 

Tak hanya itu, berbagai masalah dapur fiktif pun kian menjamur. Anomali dapur fiktif MBG terindikasi dengan adanya dapur yang belum beroperasi hingga rekening ganda yang dimiliki SPPG dan terus mendapatkan transferan dari penyedia MBG (kumparan.com, 31-7-2026). Tak main-main, angka dapur fantastis pun mencapai 414 dapur SPPG. Anomali ini tentu menimbulkan kerugian bagi negara. Parahnya lagi, masalah tersebut juga menunjukkan adanya indikasi permainan curang dalam tubuh program MBG. 

Polemik MBG terus bergulir sejak awal pelaksanaannya. Berbagai masalahnya tidak mendapatkan solusi tuntas. Polemiknya tak hanya masalah kualitas dan distribusi makanan. Namun juga berhubungan dengan kebijakan publik yang langsung berkaitan dengan nasib masyarakat. 

Program MBG digadang-gadang mampu menjadi solusi masalah gizi dan stunting. Namun sayang, konsepnya tidak mampu utuh dan cenderung bersifat parsial. Tengok saja, wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) seperti Papua yang memiliki angka stunting yang tinggi dan gizi buruk yang ekstrim, hanya memiliki dapur SPPG sebanyak 1 persen dari seluruh jumlah SPPG se-Indonesia. Sementara di Pulau Jawa dengan tingkat stunting yang rendah, jumlah SPPG nya mencapai 57,4 persen dari total keseluruhan jumlah SPPG di Indonesia. 

Stunting dan kekurangan gizi tidak melulu fokus pada jenis makanan dan distribusinya. Melainkan pada sistem pelayanan negara yang diadopsi dalam menetapkan kebijakan publik. Termasuk salah satunya penyediaan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rakyat yang sejahtera, mampu menyediakan jenis makanan bergizi. Tak hanya itu, sistem pendidikan yang ideal pun mampu memberikan pemahaman terkait ketahanan pangan dan pemahaman nutrisi untuk keluarga.

Sayangnya, sistem yang kini diterapkan jauh dari kondisi ideal. Rakyat tidak mampu diposisikan sebagai prioritas layanan. Program yang diinisiasi negara hanya difokuskan untuk kepentingan oligarki dan kroninya. Buruknya tata kelola program MBG yang masih seumur jagung pun menjadi refleksi tatanan buruknya solusi yang ditawarkan negara. MBG yang diajukan sebagai solusi justru tak mampu menyelesaikan masalah karena visi misinya tak mampu menyentuh akar masalah. Sebaliknya, program ini dianggap efektif berdasarkan cakupan program dan serapan dana, bukan dari segi keefektifan dan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan rakyat. 

Betapa buruknya tatanan sistem dalam pengaturan sistem kapitalisme. Sistem yang menyandarkan kebijakan aturan pada asas manfaat dan keuntungan materi saja, tanpa memperhitungkan baik buruknya terhadap nasib rakyat. Kebijakan yang ada pun hanya berorientasi pada pencitraan pemimpin tanpa memperhitungkan kemampuan anggaran negara. Alhasil, kondisi negara makin chaos karena kebijakan yang tak jelas orientasinya. Kebutuhan rakyat terabaikan, sementara penguasa yang juga berposisi sebagai pengusaha meraup keuntungan yang melimpah ruah. Ketimpangan pun kian nampak. Tak terelakkan lagi, angka kemiskinan kian meningkat karena kehidupan rakyat kian sulit. 

Berbeda secara diametral dengan sistem Islam. Islam memiliki mekanisme dan strategi yang khas dalam mensolusi setiap masalah. Islam menetapkan, pemimpin adalah penguasa yang bertanggung jawab atas setiap rakyatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw., 

"Imam adalah ra'in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari Muslim)

Pemimpin bukanlah sosok yang gemar mencari pencitraan. Melainkan pengurus yang bertanggung jawab atas seluruh rakyatnya. Sehingga kebijakan yang ditetapkan harus mencerminkan pengurusan rakyat yang utuh dan menyeluruh, bukan sekedar program populis yang mencari tepuk tangan dunia dan simbolis semata. 

Menyoal tentang stunting dan gizi buruk, Islam memiliki solusi cerdas. Diantaranya, mengoptimalkan segala bentuk kekayaan alam dan sumber daya yang ada untuk dipergunakan seluas-luasnya bagi maslahat umat. Optimalisasi ini akan menciptakan luasnya lapangan kerja. Lebih dari itu, kekayaan sumberdaya alam negeri ini pun mampu mensuplai keanekaragaman sumber pangan yang mampu menciptakan ketahanan pangan secara mandiri dan totalitas untuk rakyat. 

Selain optimalisasi sumberdaya, pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas juga menjadi strategi andal dalam sistem Islam. Pelayanan kesehatan yang terbaik untuk ibu hamil, menyusui dan anak balita menjadi solusi utuh untuk mencegah kasus stunting. Rangkaian solusi ini membutuhkan wadah yang amanah dan bijaksana dalam menetapkan kebijakan. Hanya Islam-lah satu-satunya wadah yang memberikan harapan.

Potret kehidupan sejahtera, salah satunya nampak pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz saat kekhilafahan Umayyah berdiri. Pada masa tersebut, sektor kesehatan dan pangan mendapat perhatian serius dari negara. Tata kelola Baitul Maal yang amanah melahirkan kekuatan dan pelayanan sempurna untuk umat. Pondasi kekuatan Islam menjadi pondasi yang kokoh dan mampu menjadi sandaran terkuat dalam layanan kepada rakyat. Kepentingan rakyat menjadi prioritas utama. Kebijakan yang ditetapkan negara senantiasa ditujukan demi penjagaan dan kesejahteraan rakyat. 

Islam-lah satu-satunya sistem yang melahirkan berkah melimpah. Rakyat sejahtera dalam tatanan yang amanah menjaga. Dengannya pula rahmat Allah Swt.. tercurah dari langit dan bumi.