‎Satu Juta Sarjana Menganggur, Potret Buram Kapitalisme

‎

TanahRibathMedia.Com—‎Persoalan sarjana menganggur menjadi fenomena gunung es yang patut menjadi perhatian. Kompas.id (4 Agustus 2026) mengabarkan bahwa ada satu juta sarjana menganggur di Indonesia. Di sisi lain, mahasiswa Jawa Barat menagih janji 19 juta lapangan kerja kepada pemerintah yang tak kunjung terwujud.

‎

‎Jutaan sarjana menganggur jelas bukan sekadar soal anak muda yang belum beruntung mendapatkan pekerjaan. Sebab, di balik gelar sarjananya ada biaya pendidikan yang telah dikeluarkan, waktu yang dihabiskan untuk belajar, dan keluarga yang berharap setelah lulus anaknya dapat mulai mandiri. Nyatanya, ijazah sudah ada, tetapi pekerjaan belum tentu ada.

‎

‎Pemerintah memang mengatakan bahwa perekonomi tumbuh, investasi naik, pembangunan berjalan, dan berbagai program penciptaan lapangan kerja terus dilakukan. Namun, faktanya bagi orang yang sedang mencari pekerjaan, semua itu ternyata tidak membuat orang mudah mendapatkan pekerjaan, sedangkan untuk bertahan hidup membutuhkan penghasilan.

‎

‎Istilah jobless growth akhirnya muncul untuk menggambarkan keadaan ketika ekonomi tumbuh, tetapi kesempatan kerja tidak bertambah sebanding. Kompas.com (4 Agustus 2026) mengangkat fenomena ini sebagai kondisi ketika pertumbuhan ekonomi tidak diikuti kesempatan kerja yang memadai. Angka ekonomi memang naik, tetapi PHK masih terjadi dan pencari kerja tetap banyak. Artinya, ada jarak antara pertumbuhan ekonomi dan kondisi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Ekonomi memang tumbuh, tetapi belum tentu pertumbuhan itu dirasakan dalam bentuk pekerjaan dan penghasilan oleh semua orang.

‎

‎Ironisnya, saat lulusan sarjana susah mendapatkan pekerjaan, mereka didorong mengikuti berbagai pelatihan kerja dengan dalih untuk meningkatkan kemampuan. Padahal berbagai pelatihan ini tidak serta-merta membuat para pencari kerja mendapatkan pekerjaan. Sebab, jika lapangan pekerjaan yang tersedia memang lebih sedikit daripada jumlah pencari kerja, tetap saja ada orang yang tidak tertampung. Alhasil, meskipun memiliki gelar, sertifikat, dan berbagai keterampilan, tetapi tetap saja menganggur karena tidak adanya lapangan pekerjaan.

‎

‎Di sinilah persoalannya tidak dapat terus dibebankan kepada individu. Sebab, akar masalahnya terletak pada kegagalan pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat. Pemerintah yang semestinya berbenah dalam menciptakan lapangan kerja bagi rakyat, bukan justru rakyat yang diminta meningkatkan kemampuan dan usaha mencari kerja.

‎

‎

‎Dalam sistem kapitalisme, lapangan kerja sangat bergantung pada dunia usaha.

‎Negara mendorong investasi, investor datang, perusahaan berdiri, kemudian diharapkan pekerjaan akan terbuka. Masalahnya, perusahaan tentu mengejar keuntungan. Jika biaya produksi dianggap terlalu besar maka jumlah pekerja dikurangi. Jika mesin lebih murah maka tenaga manusia digantikan. Jika pasar turun maka PHK bisa terjadi. Itu memang logika bisnis ala Kapitalisme. Jelas, perusahaan akan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan usahanya, sedangkan negara seharusnya memikirkan kebutuhan masyarakat secara lebih luas. 

‎

‎Sayangnya, dalam naungan sistem kapitalisme, peran negara bukan sebagai pengurus urusan rakyatnya. Negara justru menjadi fasilitator dan regulator bagi kepentingan para pemilik modal. Lapangan kerja diserahkan kepada kebutuhan pasar, bukan menjadi tanggung jawab negara untuk menciptakannya di berbagai sektor. Alhasil, ketersediaan lapangan kerja pun tergantung pada kebutuhan para pemilik modal, bukan pada upaya negara untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.

‎

‎

‎Indonesia bukan negeri yang kekurangan sumber daya. Minyak ada. Gas ada. Batu bara ada. Nikel ada. Hutan luas. Laut juga luas. Namun, rakyat tetap berebut lapangan kerja. Sarjana ikut job fair. Lulusan baru mengirim CV ke banyak tempat. Ada yang menunggu berbulan-bulan. Bahkan Kompas.com, 6 Agustus 2026, memberitakan orang tua yang ikut mengantar dan menunggu anaknya mencari pekerjaan.

‎

‎Sejatinya, kekayaan alam dapat menjadi kekuatan untuk membangun ekonomi. Nikel tidak harus berhenti sebagai hasil tambang. Gas tidak hanya diambil. Minyak tidak sekadar dijual. Kekayaan laut dan hasil hutan juga tidak cukup hanya dieksploitasi. Di balik sumber daya alam yang melimpah semestinya dibarengi dengan industri pengolahan, pabrik, teknologi, transportasi, dan riset yang dikembangkan.

‎

‎Andai industri dari hulu sampai hilir dibangun, lapangan kerja niscaya akan muncul di berbagai bidang. Bukan hanya kebutuhan pekerja lapangan, melainkan juga kebutuhan terhadap insinyur, akuntan, tenaga teknologi, peneliti, tenaga administrasi, dan berbagai keahlian lainnya.

‎

‎Al-Qur'an juga mendorong manusia untuk bergerak mencari rezeki:

‎

‎فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ

‎

‎“Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya.” (QS. Al-Mulk: 15)

‎

‎

‎Artinya, manusia memang diperintahkan untuk berusaha, tetapi usaha masyarakat juga membutuhkan kondisi ekonomi yang memungkinkan mereka bekerja.

‎

‎Jangan sampai negeri punya kekayaan alam yang begitu besar, tetapi anak mudanya justru sibuk berebut lapangan kerja. Negerinya kaya, orangnya banyak yang terdidik, sumber dayanya ada, tetapi lapangan kerjanya tetap terasa sempit. Berarti yang perlu dilihat bukan cuma manusianya, tetapi bagaimana ekonomi itu dibangun dan dikelola.

‎

‎Islam mendorong manusia untuk bekerja dan mencari rezeki. Namun, Islam juga tidak membiarkan persoalan ekonomi hanya menjadi urusan masing-masing individu. Sebab, negara punya tanggung jawab dalam mengatur kehidupan ekonomi masyarakat. Bukan berarti setiap orang harus diberi pekerjaan oleh negara secara langsung. Namun, menjadi kewajiban negara untuk membangun kondisi yang memungkinkan masyarakat memperoleh pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Industri dikembangkan. pertanian diperkuat. perdagangan berjalan, infrastruktur dibangun, dan teknologi dikembangkan. Sektor yang penting bagi rakyat terus dikelola semaksimal mungkin. Dengan begitu, perekonomian terus bergerak semata-mata demi kesejahteraan rakyat.

‎

‎Negara tidak hanya mendorong generasi muda untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, tetapi juga menyiapkan lulusannya untuk siap terjun ke masyarakat dan dunia kerja.

Kuliah tentu penting. Ilmu juga penting. Namun, pendidikan seharusnya tidak hanya mengejar jumlah lulusan, tetapi juga harus memiliki arah yang jelas untuk pembangunan peradaban manusia pada masa mendatang. Misal, jika negara akan membangun industri teknologi maka tentu membutuhkan tenaga ahli di bidang itu. Jika teknologi pertanian dikembangkan maka perlu tenaga yang memahami teknologi pertanian. Jika industri kesehatan diperkuat maka perlu tenaga kesehatan dan peneliti yang mumpuni. Alhasil, jutaan sarjana menganggur mustahil terjadi.

‎

‎Maka mengatasi jutaan pengangguran hari ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja yang luas, tetapi juga menciptakan sistem hidup yang mampu menyejahterahkan seluruh kehidupan rakyat. Kapitalisme jelas tidak hanya gagal menciptakan lapangan kerja bagi rakyat, tetapi juga gagal mewujudkan kesejahteraannya. Alhasil, saatnya kembali pada sistem Islam yang mampu menjamin dan menyejahterakan kehidupan rakyat.