Merdeka dari Apa?

TanahRibathMedia.Com—Sebentar lagi negeri ini merayakan  kemerdekaannya ke-81. "Agustusan menyebutnya". Masyarakat di seluruh pelosok negeri antusias menyambutnya. Bahkan, persiapannya sudah dilakukan jauh-jauh hari. Umbul-umbul merah putih terbentang di ujung gang. Di sepanjang jalan dipercantik dengan pengecatan kerb. Suasana terasa bahagia, riuh menyambutnya, seolah melebihi perayaan tahun baru Islam.

Namun di sisi gegap gempita perayaan agustusan tersebut, kemerdekaan hakiki masih bersembunyi. Beragam persoalan pun tetap juara, seperti: keadaan rakyat makin miskin, PHK di mana-mana, putus sekolah dan sebagainya. Belum lagi persoalan sosial yang makin liberal, sehingga merusak tatanan kehidupan. Harusnya dipahami, sistem hari ini belum benar-benar mengurusi rakyat. Layanan dasar untuk rakyat antara lain kesehatan di daerah tertinggal masih belum memadahi. Kepala keluarga sulit memenuhi kebutuhan dasar karena negara tidak menyediakan lapangan pekerjaan seperti janji-janji saat pemilu.

Tampak nyata, persoalan kemiskinan masih belum ada solusi konkret. Hanya terdengar imbauan bahkan lebih ke arah tambal sulam, tetapi tidak mencabut akar persoalan kemiskinan. Lantas, 81 tahun merdeka mengapa rakyat masih dihadapkan pada persoalan kemiskinan? Bukankah Allah telah anugerahkan kekayaan alam melimpah di negeri ini. Bahkan kita meyakini telah menjadi bangsa merdeka. Akan tetapi, rakyat tidak serta merta mudah memenuhi hajat hidupnya. Ada berbagai kebijakan yang tidak tepat sasaran. Bahkan pengelolaan sumber daya yang buruk.

Lebih jauh, negara telah melahirkan program pengentasan kemiskinan. Namun, program tersebut belum tampak berhasil. Karena program tersebut hanyalah program tambal sulam belum memenuhi standart keberhasilan. Sehingga, rakyat masih hidup di bawah garis kemiskinan

Pada sistem kapitalisme, negara tidak sepenuhnya mengurusi rakyatnya. Rakyat dibiarkan memenuhi kebutuhannya sendiri, negara mencukupkan sebagai pihak pengatur saja. Sangat berbeda dengan Islam, rakyat adalah pihak yang wajib diurusi kebutuhan dasarnya. Sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan. Negara memastikan tidak ada rakyat yang kelaparan atau tidak memiliki pekerjaan. 

Sistem hari ini berpijak pada sistem kapitalisme sekuler. Jelas, pengelolaan kekayaan alamnya diserahkan kepada pihak kapital dengan dalih investasi. Padahal SDA terkategori kepemilikan umum (milkiyah ammah). Seharusnya negara mengelolanya,

hasilnya diperuntukkan bagi kemaslahatan rakyat seluas-luasnya. Dengan demikian, seluruh kebutuhan dasar rakyat terpenuhi secara merata. 

Selain itu, negara juga memiliki sumber pendapatan lain. Diantaranya adalah: fai, ganimah, kharaj, jizyah, usur dan lain-lain. Ketika kekayaan negara benar-benar dikelola dengan rasa keimanan, rakyat tercukupi seluruh kebutuhannya. Karena setiap ri'ayah yang dilakukan oleh khalifah adalah bentuk tanggung jawabnya kepada rakyat yang dipimpinnya, karena kelak dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas kepemimpinannya.

Di sisi lain, negara yang menerapkan sistem Islam tidak membiarkan rakyatnya menganggur. Negara mengkondisikan  akses pekerjaan serta mensuasanakan penghidupan layak. Oleh karena itu, mekanisme pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola sesuai syariat Islam.

Demikianlah, cara Islam mengentas kemiskinan. Tidak sekedar memberi BLT ataupun menyelesaikan secara parsial, tetapi membabat habis dari hal-hal penyebab kemiskinan. Dengan demikian, di seluruh pelosok negeri masyarakat merasakan kesejahteraan hakiki. Wallahu'alam bissawab.