Jumlah SPPG di Daerah Tinggi Stunting Sangat Sedikit: Contoh Penerapan Solusi yang Tidak Tepat

TanahRibathMedia.Com—Sudah lebih dari setahun sejak Program Makan Siang Bergizi Gratis (MBG) resmi diadakan di Indonesia. MBG saat ini disasarkan untuk Balita, anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. MBG awalnya diadakan untuk mencegah atau menekan jumlah stunting di Indonesia. Diharapkan dengan pemberian makanan bergizi gratis ini, Indonesia akan mencetak generasi yang kuat dan sehat.

Namun ironisnya, telah terdata bahwa di Papua hanya ada sedikit SPPG, yaitu di angka 10% saja. Padahal, yang kita ketahui bersama, daerah Papua adalah daerah tinggi stunting dan gizi buruk. Dilaporkan juga bahwa ternyata ada empat ratusan jumlah SPPG fiktif, yang tidak beroperasi, tetapi masih mendapat kucuran anggaran dana. (nasional.kompas.com, 29-07-2026).

Kenapa bisa MBG yang katanya diadakan untuk menekan stunting ini malah tidak dioptimalkan di daerah-daerah tinggi stunting? Malah, sekolah-sekolah swasta yang sebetulnya tidak memerlukan makanan gratis malah banyak diadakan. Hal itu memperlihatkan pada kita bahwa program MBG itu bukan bertujuan atau tidak benar-benar berfokus pada bagaimana menyelesaikan masalah stunting di Indonesia.

Tolok ukur berhasilnya program MBG bukan pada terselesaikannya masalah—yang katanya merupakan latar belakang lahirnya program ini, melainkan justru bagaimana merealisasikan anggaran yang sudah ditetapkan. Banyak sekali anggaran yang tersedot untuk program MBG ini, sehingga sektor yang sangat membutuhkan anggaran seperti sektor pendidikan dan kesehatan di wilayah 3T, malah terabaikan. Sehingga memunculkan dampak buruk bagi para ibu dan generasi.

Sebenarnya, bukan hanya program MBG ini saja, melainkan seluruh program populis lainnya, ajang pencarian rezeki bagi komplotan penguasa atau pejabat, juga kebijakan berbasis kepentingan kaum elite, mereka itu tidak berbasis data dan tidak berpihak pada rakyat. Dengan itulah, terjadi penganak tirian di Papua contohnya. Mereka yang benar-benar membutuhkan malah tidak dibantu dengan baik.

Pembuatan kebijakan dalam kapitalisme hanya berorientasi pada pencitraan penguasa. Pencitraan yang diperlukan untuk kepentingan kontestasi pada periode pemilihan berikutnya. Juga sebagai ajang bagi-bagi keuntungan pada sebagian pihak yang masih ada dalam lingkaran pendukungnya. Sistem demokrasi yang digadang-gadang menjadikan rakyat sebagai tuan, malah menjadikan penguasa sibuk mengamankan kursinya untuk terus berada di posisinya dengan berlindung pada kebijakan yang menguntungkan mereka, bukan yang memikirkan nasib rakyatnya. 

Peran penguasa itu tidak hanya memberikan kebijakan saja. Penguasa di dalam Islam adalah raa'in yang artinya pemimpin atau penanggung jawab. Sehingga penguasa harus bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya. Setiap kebijakan yang keluar dari kepemimpinannya, akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat kelak. Penderitaan satu orang saja akan diperhitungkan, tidak akan ada yang terlewat. Apalagi bila menyangkut nyawa manusia.

Kebijakan dalam sistem Islam berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan rakyat, sehingga fokusnya ada pada penyelesaian masalah yang sedang dihadapi rakyatnya, bukan malah sibuk dengan pencitraan dan meraih keuntungan.