Jeritan Lapar yang Tak Terdengar

TanahRibathMedia.Com—Untuk makan, sekolah, dan berobat kita butuh satu hal: nama di dalam data. Tanpa NIK, seorang anak tidak bisa sekolah. Tanpa KK, seorang ibu tidak bisa dapat bantuan. Tanpa BPJS seorang ayah tak bisa berobat dengan biaya murah. Tanpa DTKS orang miskin dianggap tak ada. Dengan kata lain, kesejahteraan tersandung oleh data kependudukan. Beginilah ironi hidup di negeri paling kaya sumber daya.

Sebuah keluarga di Kelurahan Sungai Enam, Kabupaten Bintan terpaksa menjadikan biji cempedak yang direbus berulangkali sebagai pengganti nasi demi bertahan hidup. Keluarga Bapak Polus dan istrinya tinggal di kawasan tersebut sejak tahun 1998. Namun, hingga kini mereka tidak memiliki identitas yang jelas. Akibatnya, berbagai bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak pernah mereka terima.

Penderitaan pun bertambah ketika sang istri sudah tiga tahun terbaring sakit. Tanpa Kartu BPJS Kesehatan dan identitas resmi mereka tidak memiliki akses layanan kesehatan dasar. Warga yang merekam langsung kondisi keluarga Bapak Polus dan pihak pendamping keluarga melayangkan seruan kepada pemangku kebijakan untuk mengeluarkan identitas darurat, agar mereka segera mendapatkan akses bantuan sosial dan fasilitas kesehatan (Batamnews.co.id, 25-7-2026).

Kondisi ini menunjukkan gagalnya negara kapitalis dalam mengurusi rakyatnya. Hampir 30 tahun rakyat terhalang mendapatkan hak-hak dasar hanya karena nama mereka tidak tertera dalam laporan data kependudukan. Bahkan, program sensus penduduk tidak mampu mendeteksi suara jeritan rakyat yang tengah kosong perutnya. Padahal sensus penduduk berfungsi menyediakan data dasar kependudukan setiap wilayah dan menjadi dasar perencanaan pembangunan ke depannya.

Data kependudukan seakan menjadi syarat mutlak agar individu diakui keberadaannya sebagai warga negara. Itu pun dengan prosedur yang rumit dan birokrasi yang berbelit. Padahal, data kependudukan hanyalah sarana untuk memudahkan negara dalam melakukan pendataan agar tidak ada yang luput dari perhatian.

Beginilah jika kita berpijak pada cara pandang sekularisme kapitalisme yang menjadikan keuntungan di atas segalanya. Maka perut kosong tidak lebih berharga daripada selembar identitas di atas kertas. Negeri yang kaya sumber daya, tapi rakyatnya kelaparan. Ini merupakan indikasi terjadinya ketimpangan ekonomi yang sangat signifikan. Kekayaan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Sementara rakyat miskin makin terpinggirkan, bahkan dianggap tidak ada jika belum memiliki identitas.

Islam memandang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat sebagai tanggung jawab negara. Karena itu, negara wajib mengurusi dan menjamin hak kebutuhan dasar rakyat seperti sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Islam menawarkan cara pandang yang berbeda. Kebutuhan dan keselamatan nyawa tidak diukur oleh data dan angka, tapi karena hal itu memang sudah menjadi hak setiap individu sebagai warga negara dalam Islam. Sebaliknya, seorang pemimpin negara justru akan ditanya jika terdapat salah satu warganya yang kelaparan.

Pemimpin dalam Islam adalah pengurus rakyatnya bukan hanya sekadar pembuat kebijakan semata. Dia benar-benar hadir untuk melindungi, merangkul, dan meriayah dengan tindakan nyata. Rasulullah saw. bersabda,

“Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari)

Kita bisa menyaksikan keteladanan Umar bin Khattab ra. ketika beliau menjadi kepala negara di masa kekhalifahannya. Umar mendapati salah satu warganya tidak memiliki apapun untuk dimakan. Umar merasa bersalah karena hal itu luput dari perhatiannya. Kemudian ia berusaha membawakan dan memikul sendiri bahan makanan untuk diberikan kepada warganya tersebut. Tanpa bertanya apakah identitasnya sudah terdata atau belum. Umar melakukannya karena takut akan pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Swt.

Oleh karena itu, solusi kesejahteraan hanya akan terwujud dengan sistem yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat yaitu sistem Islam. Di mana pemimpin negaranya mengatur dan mengurusi urusan rakyat dengan penerapan syari'at Islam secara keseluruhan. Alhasil, kesejahteraan bukan hanya dirasakan oleh kaum Muslim, tapi juga nonmuslim yang hidup dalam naungan sistem Islam.