Ironi MBG: SPPG Minim di Daerah Tinggi Stunting, Ratusan Fiktif

TanahRibathMedia.Com—Program MBG yang selalu dibangga-banggakan dan akan mampu mengatasi permasalahan gizi di negeri ini, malah hari ini penuh dengan kecaman dan memicu timbulnya keresahan di tengah masyarakat. Bukan itu saja program yang dibangun untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan generasi muda. Namun, realitanya malah terbalik. Ada persoalan yang lebih urgent lagi yang harus diselesaikan.

Misal di Papua hanya ada 10% SPPG, padahal Papua adalah salah satu daerah yang tinggi angka stunting dan gizi buruk. Papua masuk ke dalam 10 provinsi yang tinggi angka stunting dan gizi buruk. Data ini didapatkan menurut Kementerian kesehatan. Tapi yang tercatat cuma 1% dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beroperasi di Papua. Sementara, daerah Jawa adalah wilayah dengan angka stunting terendah malah jumlah dapur MBG mencapai 53% satu kampung. Di Kabupaten Moramo, Papua, yang mendapat predikat termiskin, terpencil, dan memiliki memiliki angka stunting tertinggi, menurut pemerintah. Tapi malah Kabupaten tersebut yang kekurangan dapur MBG, seharusnya di daerah yang predikat gizinya buruk inilah yang harus diberikan fasilitas dan gizi yang bagus.

Sungguh miris, di daerah ini anak-anak banyak yang kurus, perut buncit, dan ibu-ibu melahirkan tanpa bantuan tenaga kesehatan, dan hanya sedikit balita yang dapat imunisasi. Hal ini menjadi pertanyaan besar kenapa tidak rumah MBG dibangun di wilayah yang seharusnya di situ lebih banyak perhatian? (bbc.indonesia.com, 8-7-2026).

Di satu sisi, malah tercatat sebanyak 414 SPPG fiktif yang tidak beroperasi, tetapi mendapatkan transferan anggaran. Ini sungguh aneh, kemana dana dialirkan. Kenapa sebanyak 414 SPPG yg tak ada malah anggaran masuk terus.

Menurut Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) yaitu Muhammad Qodari menyebut  ada sebanyak 414 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menerima transfer anggaran namun SPPG itu belum beroperasi. "BGN juga menemukan 414 SPPG yang belum beroperasi, tetapi telah menerima pencairan anggaran atau memiliki rekening virtual ganda sehingga ratusan miliar berhasil dikembalikan ke kas negara (Antaranews.com, 29-7-2026).

Dari beberapa fakta di atas, jelas menggambarkan kepada kita bahwa Program MBG tidak benar-benar berfokus untuk menyelesaikan problem stunting dan gizi buruk. Jadi keberhasilan program ini justru dilihat dari tersalurkannya anggaran, bukan malah dilihat dari keberhasilan menyelesaikan masalah yang menjadi latar belakang lahirnya program ini. Akibatnya banyak anggaran yang dikeluarkan untuk MBG dan program lainnya. Sedangkan sektor yang sangat membutuhkan anggaran (seperti pendidikan dan kesehatan di wilayah 3T (termiskin, terpencil dan terisolir ) justru terabaikan dan berdampak buruk pada kaum ibu dan generasi. 

Oleh karena itu, tidak hanya kebijakan yang populis, tapi juga kebijakan yang berbasis kepentingan elite penguasa, tidak berbasis pada data (stunting misalnya), jelas ini tidak berpihak pada rakyat. Pembuatan kebijakan dalam sistem Kapitalisme hanya bertujuan pada pencitraan penguasa (untuk bisa mendapatkan keuntungan bisa duduk di periode berikutnya) dan untuk bagi-bagi keuntungan kepada  segelintir pihak yang berada di lingkaran pendukungnya.

Dalam sistem Demokrasi, penguasa dijadikan hanya sibuk mengamankan barisannya dengan kebijakan yang menguntungkan mereka, bukan memikirkan bagaimana rakyat bisa sejahtera. 

Hal ini karena dalam sistem Kapitalis politik demokrasi ketika ingin mendapatkan kedudukan dan jabatan mereka harus mengeluarkan biaya mahal dan penggelembungan dana untuk biaya politik. Maka tidak heran setiap kebijakan pasti ada manfaat yang ingin didapatkannya.

Dengan kata lain, permasalahan MBG bukan sekadar persoalan teknis melainkan buah dari sistem Demokrasi Kapitalisme yang melahirkan suatu kebijakan bukan untuk untuk rakyat, tetapi untuk antek-antek dan kepentingan politik.

Dalam Islam, Allah perintahkan penguasa untuk mengurusi rakyat dengan amanah, berpegang teguh pada syariat Islam, serta menjauhkan diri dari kecurangan. Kekuasaan dijalankan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Rasulullah saw. bersabda:

 

"Tidak seorang pun yang diberi kekuasaan oleh Allah untuk memimpin, lalu dia tidak memperhatikan mereka dengan nasehat, kecuali tidak akan mencium bau surga." (HR. Bukhari)

Dalam Islam, penguasa adalah raa'in (pelindung) sehingga ia harus bertanggung jawab besar terhadap rakyat yang dipimpinnya. Setiap kebijakan yang dibuat akan dimintai pertanggungjawaban di dunia di akhirat. Kesusahan satu orang rakyat pun akan diperhatikan betul, dan tidak akan diabaikan, apalagi yang menyangkut nyawa manusia. Seperti yang banyak terjadi hari ini (pembunuhan, pembegalan, perampokan yang sampai merenggut nyawa).

Kebijakan dalam Sistem Islam bertujuan pada terwujudnya kemaslahatan rakyat sehingga  penguasa fokus pada penyelesaian masalah yang dihadapi rakyat, mereka  tidak sibuk dengan pencitraan. Begitu juga dalam Pemilihan para pemimpin (khalifah) dalam Islam mudah, efektif, dan efisien sehingga tidak butuh banyak biaya yang menghasilkan politik balas budi dengan mempermainkan anggaran kebijakan.

Dalam Daulah Islam, negara Khilafah memberikan perhatian besar pada pembangunan generasi. Setiap kebijakan diarahkan agar rakyat terhindar dari stunting, gizi buruk dan masalah kesehatan. Tujuannya jelas agar melahirkan generasi yang kuat, cerdas dan berkualitas. Negara menjamin dan memenuhi enam kebutuhan dasar setiap individu rakyat, yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Dalam aspek kesehatan, pendidikan dan keamanan, negara memberikan jaminan tersebut secara gratis tanpa dipungut biaya. 

Dalam Islam aspek pendidikan dibangun diatas akidah Islam untuk membentuk kepribadian Islam peserta didik. Makanan bergizi adalah hak setiap individu, bukan hanya orang miskin. Negara memastikan distribusi pangan merata agar tidak terjadi kelangkaan di satu wilayah. 

Pada masa kenabian, Rasulullah saw. bersama para sahabat sering memberi makan ahlus shuffah yaitu kelompok fakir miskin yang tinggal di serambi masjid Nawawi. 

Pada masa Khalifah Umar bin al-Khaththab r.a, ia dikenal turun langsung memastikan rakyatnya tidak kelaparan. Kisah dalam Tarikh at- Tabari dan Siyar A' lam an- Nubala' menggambarkan beliau sendiri yang membawa makanan untuk seorang ibu miskin yang tidak mampu memberi makan anak-anaknya. Sejak itu Umar menetapkan pemberian makan gratis untuk orang miskin. Hal ini adalah bentuk tanggung jawab terhadap rakyatnya. Begitulah sistem Islam menjamin kesejahteraan rakyatnya.