Rakyat Mulai Sadar, Pemerintah Masih Abai

TanahRibathMedia.Com—Seperti yang kita ketahui, belakangan ini hampir setiap hari seperti ada saja gebrakan dari pemerintah yang semakin mengiris ngiris hati karena semua itu tidak lain hanya merugikan rakyat, lagi dan lagi. Kenaikan BBM belum lama ini yang sangat tiba tiba. Tidak ada angin, tidak ada hujan, dalam semalam TOK kenaikan harga bahan bakar Pertamax hampir menyentuh Rp.17.000/liter. Bahan bakar yang dasarnya menjadi komponen utama kendaraan, yang secara tidak langsung jika mengalami kenaikan, maka bisa dipastikan kedepannya sandang dan pangan pun akan ikut naik, akibatnya rakyatlah yang paling merasakan imbasnya.

Di sisi lain, terbongkarnya kasus korupsi besar oleh kepala BGN, Dadan Hindayana seperti membuka permainan besar selama ini yang ada dibalik kata Makan bergizi gratis itu. Rakyat mulai sadar bahwa MBG bukanlah hadiah untuk rakyat, melainkan ladang empuk buat para elite dan penguasa untuk dengan mudah mendapatkan cuan perputaran instan melalui proyek berkedok MBG itu. Akibatnya banyak dapur SPPG yang sudah dibangun dengan habis-habisan, modal yang tentu sangat banyak, kini mandeg. Alasannya, dana sudah tidak ada akhirnya MBG menjadi persoalan yang sangat kronis bagaimana bisa dengan aliran dana sampai 1 triliun perhari, tetapi mereka bilang dana habis?

Lalu untuk apa sebenarnya program ini? Sementara data menunjukkan angka stunting terhadap anak anak tidak ada perubahan, bahkan justru meningkat, ini tentunya sangat bertolak belakang dengan slogan MBG yang alih-alih bertujuan untuk memenuhi gizi masyarakat. Nyatanya hanya untuk memenuhi kehausan akan cuan dan kekuasaan para elite. Tidak lebih memprihatinkan lagi, viralnya kejadian PLN melalukan pemadaman bergilir merata keseluruh daerah, membuat Rakyat semakin geram. Selain BBM, MBG, kini mereka sudah masuk ke ranah paling vital yakni Listrik yang tidak dapat dipungkiri itu adalah salah satu sumber vital untuk kehidupan yang tidak boleh menjadi opsi, second choice atau bahkan pilihan untuk alih alih menghemat dana APBN. 

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia secara jujur mengakui bahwa Indonesia kekurangan pasokan batubara untuk menunjang listrik PLN. Ini yang menyebabkan terjadinya pemadaman listrik berulang dihampir seluruh daerah. Bagaimana bisa negara dengan penghasil batubara terbesar, tetapi mengalami kekurangan batubara? Akibatnya, mulai dari pengusaha, sampai rakyat biasa pun tentu merasakan dampak imbas pemadaman tersebut, yang tentunya dampak itu lagi lagi sangat merugikan kita sebagai Rakyat.

Hanya dilihat dari ketiga masalah diatas saja, sudah cukup membuat Mahasiswa merasa perlu untuk melakukan aksi unjuk rasa karena hal hal tersebut sudah sangat jauh dari harapan rakyat selama ini. Bulan Juni ini, hampir semua wilayah terjadi aksi demonstrasi yang di lakukan oleh beberapa mahasiswa dan beberapa warga yang ikut untuk menyuarakan pendapat mereka. Tak kalah ramai, netijen pun semakin kritis dengan semua kebijakan yang sangat tidak pro rakyat ini, mereka beramai-ramai ikut membuat cuitan, status, komen, dan berbagai macam keluhan untuk menyuarakan pendapat mereka di semua platform sosial media (Kompas.com, 18-6-2026).

Alih alih mendapat keadilan, pemerintah justru semakin terlihat cuek, masa bodoh, bahkan abai dengan semua keluhan rakyat. Ditambah banyaknya pidato presiden Prabowo yang semua seakan akan menyepelekan suara rakyat dan tidak dimungkiri pidato beliau justru membuat rakyat semakin sakit hati. Dalam sistem demokrasi saat ini, jangan kan untuk mendapat kesetaraan keadilan, untuk berharap suara rakyat didengar saja nampaknya sangat mustahil. Karena mereka hanya akan memilih mana kebijakan yang bisa menguntungkan mereka, menghasilkan cuan, dan tidak peduli lagi jika kebijakan itu memojokkan bahkan membuat rakyat semakin menjerit. Yang mereka pikirkan pastinya hanya untung, kemanfaatan, dan cuan. Padahal dalam sistem pemerintahan Islam, di mana pemerintahnya menjalankan tugas sebagai penguasa berdasarkan syariat Islam.

Rakyat memiliki hak syura (musyawarah) dalam setiap kebijakan yang akan diambil dan dipilih oleh penguasa. Dari sisi kemaslahatan dan dampak akan sangat diperhatikan, penguasa tidak akan seenaknya membuat kebijakan yang bisa membuat rakyat tertindas, karena tentunya mereka sangat takut akan dosa dan didalam syariat Islam pun sudah betul-betul diatur bagaimana tata cara mengelola pemerintahan yang berdasarkan dengan hukum syariat. Rakyat pun memiliki kewajiban muhasabah (mengoreksi) penguasa yang berbuat kedzaliman.

Tidak akan ada lagi penguasa yang bisa sewenang wenang korupsi, mencari kesempatan dalam kesempitan, karena mereka tahu dan paham bahwa perbuatan sekecil apapun pasti akan ada balasannya. Allah Swt. berfirman:

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apa pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sekecil apa pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.” (TQS. Al Zalzalah: 7-8)

Bahkan dalam syariat Islam, pemerintah (sering disebut Ulil Amri) itu berfungsi sebagai pelaksana syariat, penegak keadilan, dan pelindung umat. Konsep ini menekankan bahwa kekuasaan adalah amanah, dan fungsi utamanya adalah menyejahterakan rakyat serta menjaga kemaslahatan bersama di dunia dan akhirat. Islam sangat memperhatikan pemerintahan, sistem dalam islam penuh dengan aturan yang mengatur kehidupan individu maupun kehidupan suatu komunitas sosial. Tentunya untuk menerapkan aturan-aturan yang ada mestilah di bentuk suatu sistem pemerintahan yang termasuk di dalamnya adalah sebuah negara yang mengatur kehidupan banyak orang. Pemerintah akan menyadari bahwa kekuasaan adalah amanah,yang kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt.

Maka Islam menghendaki terbentuknya suatu negara dan sistem pemerintahan di dalamnya. Adapun tujuan dari Negara Islam dan Pemerintahan dalam Islam yaitu; agar dapat menerapkan setiap aturan yang ada dalam Islam, menegakan keadilan, menyejahterakan rakyat dan menghilangkan penjajahan dan perbudakan yang mungkin saja terjadi dalam suatu komunitas sosial yang tentunya akan membawa kepada kemadhorotan, termasuk dalam tujuan negara dalam Islam, yaitu memberikan keamanan dan mengadili setiap tindakan yang menyimpang dengan asas keadilan dan kemanusiaan.

Semoga berjuangnya kita dalam menyadarkan umat bahwa sistem yang ada saat ini bukanlah sistem yang dikehendaki Allah Swt. dan Rasul-Nya, kelak akan menjadi hujah kita di hadapan Allah Swt. bahwa kita sudah berjuang untuk kembalinya sistem Islam, yang hukumnya berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, serta segala perbuatan merujuk kepada syariat, dalam kepemimpinan Khilafah ‘ala Minhaj an-Nubuwwah. Wallahu'alam bishowab.