PHK Massal: Bukti Nyata Gagalnya Kapitalisme

TanahRibathMedia.Com—Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal kembali mengguncang dunia ketenagakerjaan. Realitas pahit ini menjadi alarm keras bahwa sistem ekonomi yang berjalan saat ini sedang mengalami kegagalan akut yang mengorbankan hajat hidup orang banyak. 

Kondisi ketenagakerjaan hari ini kian mengkhawatirkan akibat berbagai dinamika geopolitik dan ekonomi. Berdasarkan laporan dari Kompas, ancaman PHK massal di berbagai sektor belum mereda akibat hantaman bertubi-tubi dari tekanan konflik global, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya produksi yang kian membelit dunia usaha. Tekanan makroekonomi ini memicu efek domino yang langsung memukul sektor industri riil (kompas.id, 25-5-2026).

Salah satu kasus PHK terbaru yang sangat memprihatinkan terjadi di sektor industri manufaktur dalam negeri. Merujuk pada pemberitaan dari CNN Indonesia (26-5-2026), PT Xacti Indonesia terpaksa melakukan PHK massal terhadap 350 karyawannya sekaligus menutup operasional pabrik manufaktur mereka yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. Kehilangan pekerjaan dalam jumlah besar secara mendadak ini menambah panjang daftar pengangguran di tanah air.

Fenomena pengurangan tenaga kerja ini tidak hanya melanda industri konvensional, melainkan juga merambah ke korporasi raksasa berbasis teknologi digital. Sebagaimana dilansir oleh Detikinet mengenai memo internal Meta, perusahaan induk Facebook tersebut melakukan pemangkasan sepihak terhadap 8.000 karyawan mereka di pagi buta demi efisiensi biaya (inet.detik.com, 23-6-2026). Hal ini menegaskan bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman bagi para pekerja di dalam ekosistem perusahaan manapun.

Runtuhnya pabrik-pabrik manufaktur dan efisiensi massal ini menciptakan ketidakseimbangan ekstrem di pasar tenaga kerja regional. Mencari pekerjaan saat ini terasa kian mustahil karena satu lowongan pekerjaan yang dibuka kini bisa diserbu dan dilamar oleh ribuan orang sekaligus. Kompetisi yang tidak sehat ini membuat posisi tawar para pencari kerja menjadi sangat lemah dan rentan dieksploitasi oleh perusahaan.

Badai ketenagakerjaan ini pun terus berulang tanpa ada solusi konkret yang mampu menghentikannya. Jika kita teliti dengan mendalam bahwa PHK massal sesungguhnya adalah keniscayaan dari penerapan sistem kapitalisme yang menempatkan buruh semata-mata sebagai komoditas perdagangan atau faktor produksi. Dalam kacamata kapitalistik, manusia dihargai sebatas kemampuan mereka dalam menghasilkan keuntungan materi bagi korporasi.

Ketika roda ekonomi melambat atau keuntungan perusahaan menurun, pekerja adalah komponen biaya pertama yang paling mudah dipangkas demi menyelamatkan investasi para pemegang saham. Di bawah naungan tata ekonomi kapitalisme, kesejahteraan para pekerja selalu berada di ujung tanduk, siap dikorbankan kapan saja demi stabilitas neraca keuangan para pemilik modal.

Sistem ekonomi kapitalisme memang memusatkan perputaran modal pada segelintir orang kaya saja melalui kebebasan kepemilikan yang tidak terbatas. Akibatnya, pembukaan lapangan kerja baru menjadi sangat terbatas di masyarakat. Lapangan kerja tidak diciptakan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat untuk hidup sejahtera, melainkan hanya dibuka jika ada potensi keuntungan yang menggiurkan bagi pemilik modal. Jika investasi dinilai kurang mendatangkan keuntungan yang maksimal, modal akan langsung ditarik. Hal ini otomatis akan memicu penutupan usaha dan pemecatan sepihak.

Tragisnya, negara dalam sistem kapitalisme telah gagal menjalankan fungsi perlindungannya yang sejati. Negara hanya bertindak sebagai regulator atau yang bertugas memuluskan serta melindungi kepentingan para pemilik modal agar investasi mereka tetap aman. Ketika gelombang PHK menggulung jutaan rakyat dan membuat mereka kehilangan mata pencaharian, negara dengan sistem kapitalis hanya mampu menawarkan solusi minimalis berupa jaring pengaman sosial sementara, seperti bantuan sosial atau asuransi pengangguran yang sama sekali tidak menyelesaikan akar masalah kemiskinan sistemis.

Khilafah Memutus Rantai Ketergantungan pada Kapitalis

Islam hadir membawa paradigma yang fundamental dan berbeda dalam mengelola perekonomian masyarakat. Dalam pandangan Islam, negara memiliki fungsi sentral sebagai pelayan rakyat (raa'in), bukan sekadar penonton atau pelindung korporasi kaya. Negara wajib menjamin ketersediaan lapangan kerja yang layak bagi setiap pencari nafkah sebagai bagian dari tanggung jawab mutlak menjamin kesejahteraan rakyat secara personal. Hal ini bersandar pada sabda Rasulullah saw.:

"Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya." (HR Bukhari).

Sistem ekonomi Islam secara tegas memutus rantai ketergantungan mutlak pada modal raksasa para kapitalis dengan mengatur struktur kepemilikan. Islam membagi kepemilikan menjadi tiga kategori yang jelas: kepemilikan individu, kepemilikan umum (seperti tambang, minyak bumi, dan hutan), serta kepemilikan negara. Pembagian tegas ini secara otomatis mencegah terjadinya monopoli kekayaan di tangan segelintir orang, sebagaimana larangan Allah Swt. dalam Al-Qur'an:

"...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..." (TQS Al-Hasyr: 7).

Dengan pengelolaan kekayaan alam secara mandiri oleh negara melalui sistem Khilafah, distribusi kepemilikan yang adil ini akan menciptakan ekosistem ekonomi riil yang sangat luas dan beragam. Sektor riil yang bersih dari riba ini akan mampu menyerap tenaga kerja secara masif tanpa ketergantungan pada investasi asing yang eksploitatif.

Terakhir, jaminan sosial dalam institusi Khilafah ditopang penuh secara nyata oleh institusi keuangan Baitul Maal (kas negara). Berbeda dengan negara kapitalis yang mengomersialkan kebutuhan dasar publik. Khilafah wajib memenuhi pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan bermutu tinggi secara gratis dan langsung bagi setiap individu rakyat tanpa terkecuali. 

Ketika seluruh kebutuhan dasar ini telah dijamin penuh oleh Khilafah, beban hidup masyarakat berkurang drastis, sehingga gejolak ekonomi di sektor ketenagakerjaan tidak akan pernah menjatuhkan rakyat ke jurang kemiskinan ekstrem. Islam adalah solusi hakiki, mengakhiri kesenjangan nasib rakyat akibat kapitalisme menuju keadilan perekonomian dan seluruh aspek kehidupan yang berkah.  Wallahu a'lam bishowab.