Pelecehan Israel ke Aktivis GSF: Kejahatan Melampaui Batas

(𝘗𝘦𝘨𝘪𝘢𝘵 𝘓𝘪𝘵𝘦𝘳𝘢𝘴𝘪 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘗𝘦𝘳𝘢𝘥𝘢𝘣𝘢𝘯)

TanahRibathMedia.Com—Penyelenggara GSF 2.0 mengungkapkan, relawan ditembak peluru karet, mengalami patah tulang, hingga kekerasan seksual. Termasuk WNI juga diperlakukan kasar. Mereka dipukuli, disetrum, dan diteriaki teroris saat ditahan militer Israel. Kanada, Jerman, dan Spanyol pun mengonfirmasi adanya kekerasan serta cedera terhadap warga mereka (BBC News, 23-5-2026).

Tindakan terhadap aktivis Global Sumud Flotilla 2.0 menunjukkan bahwa Israel merasa memiliki keleluasaan untuk bertindak terhadap siapa pun yang dianggap menghalangi kepentingannya, termasuk relawan kemanusiaan. Keberanian melakukan tindakan semacam ini tidak dapat dilepaskan dari dukungan politik, diplomatik, dan militer yang selama ini diberikan oleh negara-negara Barat. Dukungan tersebut melahirkan sikap arogan seolah-olah Israel berada di atas hukum dan tidak perlu mempertanggungjawabkan berbagai pelanggaran yang dilakukannya. Akibatnya, bahkan misi kemanusiaan yang bertujuan membantu rakyat Gaza pun tidak luput dari intimidasi dan tindakan represif.

Berulangnya berbagai tindakan represif menunjukkan bahwa Israel merasa terlindungi dari sanksi yang tegas. Kondisi ini lahir karena sistem internasional saat ini sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik negara-negara kuat yang menjadi sekutu Israel. Akibatnya, banyak pelanggaran yang tidak ditindak secara proporsional meskipun mendapat sorotan dunia. 

Ketimpangan kekuatan global melahirkan lemahnya pertanggungjawaban hukum internasional. Sehingga, hukum sering kali diterapkan secara berbeda antara negara kuat dan pihak yang lemah. Selama perlindungan geopolitik tersebut tetap ada, pelanggaran terhadap rakyat Palestina maupun para pendukung kemanusiaan berpotensi terus berulang. Fakta bahwa relawan kemanusiaan dapat menjadi sasaran tindakan represif menunjukkan adanya standar ganda dalam tatanan internasional saat ini. Ketika berbagai pihak berupaya membantu atau membela rakyat Palestina, sering kali mereka menghadapi berbagai hambatan, tekanan, bahkan kriminalisasi. 

Hal ini memperlihatkan bahwa sistem global yang diklaim menjunjung hak asasi manusia dan keadilan tidak selalu memberikan perlindungan yang sama kepada semua pihak. Akibatnya, perjuangan membela Palestina kerap berhadapan dengan kepentingan politik global yang lebih besar daripada prinsip keadilan itu sendiri.

Peristiwa ini seharusnya menjadi peringatan bahwa penderitaan rakyat Gaza bukan hanya persoalan kemanusiaan biasa, tetapi juga persoalan politik yang membutuhkan sikap tegas dari dunia Islam. Ketika relawan kemanusiaan yang membawa bantuan pun menjadi sasaran tindakan represif, hal tersebut menunjukkan betapa beratnya kondisi yang dihadapi rakyat Gaza. 

Karena itu, para penguasa negeri-negeri muslim semestinya tidak cukup hanya menyampaikan kecaman atau pernyataan diplomatik, tetapi harus mengambil langkah yang lebih nyata dan efektif untuk menghentikan penjajahan, agresi, serta blokade yang terus menimpa Palestina. Menurut perspektif politik Islam, membiarkan penjajahan berlangsung tanpa upaya serius untuk menghentikannya merupakan bentuk kelalaian terhadap kewajiban melindungi kaum muslimin yang tertindas.

Dalam pandangan Islam, peperangan tidak boleh dilakukan secara serampangan. Syariat menetapkan aturan yang jelas terkait perlindungan pihak yang tidak terlibat dalam pertempuran, termasuk perempuan, anak-anak, orang tua, tenaga medis, dan aktivis kemanusiaan. Karena itu, negara yang menerapkan hukum Islam berkewajiban memastikan bahwa hak dan kehormatan warga sipil tetap terjaga meskipun terjadi konflik. Dengan penerapan aturan tersebut, tindakan represif terhadap relawan kemanusiaan tidak akan mendapatkan pembenaran.

Apalagi entitas Yahudi (Israel) yang telah melakukan berbagai pelanggaran terhadap rakyat Palestina, menunjukkan kegagalan sistem internasional dalam menegakkan keadilan secara setara. Berbagai peristiwa yang terjadi selama puluhan tahun memperlihatkan bahwa pelanggaran yang menimpa rakyat Palestina sering kali tidak direspons secara tegas oleh lembaga-lembaga internasional.

Kondisi ini melahirkan persepsi bahwa terdapat perlindungan politik yang membuat pelaku pelanggaran tidak memperoleh pertanggungjawaban yang sepadan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan mendasar terhadap tatanan global yang di dalamnya keadilan ditegakkan tanpa dipengaruhi kepentingan politik negara-negara kuat. Akar persoalan Palestina adalah penjajahan. Sehingga, penyelesaiannya tidak cukup hanya melalui pendekatan kemanusiaan ataupun bantuan kemanusiaan. Karena sesungguhnya bantuan tersebut tidak menghilangkan akar masalah yang menyebabkan penderitaan itu terus berulang.

Dalam perspektif politik Islam, selama penjajahan masih berlangsung, penderitaan rakyat Palestina akan terus terjadi dalam berbagai bentuk. Karena itu, umat Islam dan para penguasa negeri-negeri muslim perlu memiliki kesadaran politik yang kuat terhadap akar persoalan tersebut dan berupaya mencari penyelesaian yang menyentuh sumber masalahnya.

Dalam pandangan Islam, pembebasan wilayah yang diduduki merupakan bagian dari upaya mengakhiri penjajahan dan mengembalikan hak-hak yang dirampas. Oleh sebab itu, perhatian terhadap Palestina tidak boleh berhenti pada pengiriman bantuan atau pernyataan solidaritas semata. 

Dukungan kemanusiaan perlu disertai dengan upaya politik yang serius untuk mengakhiri penjajahan dan memastikan rakyat Palestina memperoleh hak-haknya secara penuh. Dengan demikian, penyelesaian yang diupayakan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan yang berkelanjutan. Dalam pandangan ini, keberadaan kepemimpinan yang menerapkan syariat secara menyeluruh diyakini dapat menjadi sarana untuk menjaga kehormatan umat, melindungi wilayah kaum muslimin, serta menghadirkan tata kelola yang berorientasi pada keadilan. Selain itu, Khilafah dipandang sebagai alternatif terhadap sistem kapitalisme global yang dianggap telah melahirkan berbagai ketimpangan, konflik, dan krisis kemanusiaan di berbagai belahan dunia. 

Dengan demikian, pelecehan terhadap aktivis Global Sumud Flotilla bukan sekadar pelanggaran terhadap relawan kemanusiaan, melainkan bukti bahwa kejahatan Israel telah melampaui batas kemanusiaan dan hukum internasional. Berulangnya tindakan represif tersebut menunjukkan adanya perlindungan politik global yang membuat Israel merasa kebal dari pertanggungjawaban. Karena itu, umat Islam dan para penguasanya tidak boleh hanya berhenti pada kecaman, tetapi harus berupaya mewujudkan solusi yang mampu mengakhiri penjajahan Palestina hingga ke akar masalahnya.Tentu saja hanya sistem Islam yang dapat menghentikan kejahatan Zionis Israel. Wallahu'alam bissawab.