Paradoks AKI Tinggi di Tengah Surplus Dokter Obgin

TanahRibathMedia.Com—Surplusnya jumlah dokter Obgin atau spesialis kandungan merupakan modal tenaga kesehatan yang sangat melimpah di negeri ini. Kelimpahan tenaga medis yang ditopang program pendukung seperti makan bergizi gratis ini seharusnya mampu menekan (AKI) Angka Kematian Ibu ke titik terendah. Sayangnya, kenyataan pahit di lapangan menunjukkan bahwa angka kematian ibu secara nasional justru masih mengalami tren kenaikan yang mengkhawatirkan. Kondisi darurat ini menempatkan Indonesia di posisi tertinggi di Asia Tenggara sekaligus mencerminkan ketertinggalan jauh dari target pembangunan berkelanjutan global.

Meskipun situasi nasional secara umum masih memprihatinkan, harapan besar muncul dari tingkat regional. Dikutip dari kompas.com (2 Juni 2026), berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur per Juni 2026, Angka Kematian Ibu di Jawa Timur berhasil ditekan secara signifikan menjadi 68,7 per 100.000 kelahiran hidup. Pencapaian ini tidak hanya menunjukkan perbaikan dramatis pada kualitas layanan kesehatan dan penanganan medis bagi ibu hamil di wilayah tersebut, tetapi juga secara resmi telah melampaui target global Sustainable Development Goals atau SDGs yang ditetapkan oleh WHO, yaitu di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

Sayangnya, keberhasilan Jawa Timur belum merepresentasikan kondisi riil di berbagai pelosok Indonesia lainnya karena angka secara nasional berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020 masih bertengger di angka 189 per 100.000 kelahiran hidup. Kondisi tingginya kematian ibu secara nasional memicu keironisan besar jika disandingkan dengan data Kementerian Kesehatan tahun 2025. Secara nasional, Indonesia sebenarnya mengalami surplus dokter spesialis kebidanan dan kandungan atau obgin, dengan jumlah ketersediaan mencapai 5.126 dokter, melebihi angka kebutuhan riil yang dipetakan sebesar 4.695 dokter.

Surplus di atas kertas ini nyatanya tidak bermakna di lapangan akibat disfungsi distribusi yang ekstrem, di mana kelimpahan dokter tersebut hanya dinikmati oleh 180 dari total 514 kabupaten atau kota di Indonesia. Dampaknya, para dokter spesialis menumpuk di area perkotaan yang maju, sedangkan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T tetap mengalami kelangkaan akut tenaga medis yang sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa para ibu. Penyebaran tenaga kesehatan yang tidak merata ini menjadi pemicu utama tingginya angka kematian ibu, sebab ketiadaan pakar di daerah terpencil membuat penanganan kasus darurat kehamilan terlambat ditangani, sehingga surplus nakes secara nasional seolah menjadi angka mati yang tidak menyelamatkan nyawa di lapangan.

Ketimpangan ini berakar pada masalah sistemis yang kompleks di bawah naungan sistem kapitalisme yang memandang kesehatan bukan sebagai pelayanan kemanusiaan, melainkan sebagai sebuah komoditas bisnis yang berorientasi laba. Dalam logika kapitalistik, berlaku prinsip ada uang ada pelayanan, sehingga kebijakan pembangunan dan investasi fasilitas medis hanya akan diarahkan ke wilayah-wilayah yang menjanjikan keuntungan ekonomi tinggi. Kondisi ini diperparah oleh status mayoritas dokter obgin yang berstatus swasta sehingga negara tidak memiliki otoritas hukum untuk memindahkan mereka ke daerah. Selain itu, mahalnya biaya pendidikan spesialis secara mandiri memaksa para dokter memilih tempat praktik yang menjanjikan pengembalian ekonomi secara cepat di kota-kota besar. Masalah ini semakin pelik karena ketertinggalan infrastruktur di daerah membuat para spesialis enggan bertugas di sana, serta mandeknya kebijakan wajib kerja karena dianggap membentur regulasi hak asasi manusia terkait kebebasan memilih tempat kerja.

Untuk mengatasi benang kusut yang mendasari krisis kesehatan ini, diperlukan sebuah solusi yang komprehensif dan menyentuh akar persoalan. Penyelesaian masalah tidak bisa lagi menggunakan pendekatan parsial yang terbukti gagal meredistribusi tenaga medis ke wilayah pedalaman. Oleh karena itu, diperlukan transformasi kebijakan yang menyeluruh dengan bersandar pada komitmen kemanusiaan dan keadilan sosial.

Kembalikan peran negara sebagai pengurus rakyat atau raain. Kesehatan harus diposisikan kembali sebagai hak publik mendasar dan bukan komoditas bisnis yang berorientasi laba. Negara wajib memegang tanggung jawab penuh atas keselamatan jiwa rakyatnya, khususnya kaum ibu, sebagai prioritas tertinggi pemerintahan. Paradigma ini selaras dengan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 32: 

“...barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya..”

Prinsip kepemimpinan ini juga bersandar pada sabda Rasulullah saw. dalam hadis riwayat Bukhari:

Negara wajib meberikan jaminan pembiayaan pendidikan dan distribusi total. Untuk mengatasi masalah biaya pendidikan dan penolakan tugas di daerah, negara wajib memetakan kebutuhan dokter spesialis secara akurat dan membiayai seluruh jenjang pendidikan kedokteran tersebut secara gratis melalui kas negara atau Baitulmal. Melalui skema pembiayaan penuh oleh negara ini, pemerintah memiliki legitimasi dan otoritas mutlak untuk mendistribusikan para lulusan dokter secara merata ke seluruh pelosok negeri, termasuk wilayah 3T, tanpa terbentur lagi oleh isu pelanggaran hak penentuan tempat kerja.

Yang tidak kalah penting adalah pemerataan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan dokter. Negara harus menghapus ketimpangan wilayah dengan melakukan percepatan pembangunan fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan aksesibilitas di daerah terpencil agar kualitasnya setara dengan wilayah perkotaan. Sebagai bentuk penghargaan atas tugas kemanusiaan ini, para dokter yang ditempatkan di pelosok daerah akan dijamin kesejahteraannya secara istimewa lewat pemberian gaji yang tinggi, fasilitas kehidupan yang lengkap, serta penyediaan sarana riset ilmiah yang mumpuni.

Optimalisasi layanan kesehatan guna memutus total fenomena tiga terlambat, yaitu terlambat mengambil keputusan, mencapai fasilitas, dan mendapatkan penanganan. Negara akan menerapkan dua model layanan kesehatan yang adaptif. Model pertama berupa penyediaan rumah sakit permanen dengan fasilitas medis mutakhir di tiap daerah, yang dibantu oleh model kedua berupa rumah sakit keliling yang membawa dokter, apoteker, serta pasokan obat-obatan langsung ke wilayah terpencil yang sulit diakses. Seluruh integrasi solusi ini ditujukan demi memenuhi kewajiban tertinggi negara dalam menjaga kelangsungan hidup manusia yang merupakan inti dari tujuan syariat.