Harga Kedelai Impor Naik, Perajin Tempe Menjerit: Potret Rapuhnya Ketahanan Pangan dalam Sistem Kapitalisme

Oleh: Ummu Hamzah 

TanahRibathMedia.Com—Tempe merupakan salah satu makanan masyarakat Indonesia yang telah lama menjadi sumber protein murah bagi berbagai lapisan masyarakat. Namun ironisnya, makanan yang sangat dekat dengan kehidupan rakyat justru sangat bergantung pada bahan baku impor. Ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, dampaknya tidak hanya terlihat pada angka-angka ekonomi makro, tetapi langsung dirasakan oleh para perajin tahu dan tempe serta masyarakat sebagai konsumen.

Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai daerah melaporkan kenaikan harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama produksi tempe. Kenaikan tersebut diperparah oleh meningkatnya harga bahan pendukung seperti plastik kemasan. Akibatnya, para perajin menghadapi dilema antara menaikkan harga jual, memperkecil ukuran produk, atau mengurangi volume produksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pangan nasional bukan sekadar masalah teknis produksi, tetapi berkaitan erat dengan sistem ekonomi yang diterapkan negara.

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS telah menyebabkan harga kedelai impor mengalami kenaikan signifikan. Di berbagai sentra produksi tempe, harga kedelai yang sebelumnya berada pada kisaran Rp8.000–Rp9.000 per kilogram meningkat hingga menembus Rp10.500–Rp12.000 per kilogram. Kondisi tersebut membuat biaya produksi perajin semakin berat. Tidak hanya kedelai, berbagai bahan penunjang produksi juga mengalami kenaikan harga. Plastik pembungkus yang sebelumnya dijual sekitar Rp24.000–Rp35.000 kini meningkat hingga mencapai Rp55.000 per kilogram di beberapa daerah. Kenaikan ini semakin menggerus keuntungan para pelaku usaha kecil yang selama ini bergantung pada margin keuntungan yang relatif tipis (Kumparanbisnis.com, 23-5-2026).

Untuk mempertahankan usaha, banyak perajin dan pedagang terpaksa melakukan berbagai langkah penghematan. Sebagian memperkecil ukuran tempe, sebagian lainnya mengurangi jumlah produksi, bahkan ada yang menanggung sendiri kenaikan biaya dengan menerima keuntungan yang semakin kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor usaha rakyat berada dalam posisi yang sangat rentan ketika terjadi gejolak ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia masih sangat bergantung pada impor kedelai untuk memenuhi kebutuhan domestik. Ketergantungan ini membuat harga pangan rakyat sangat mudah terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar, kondisi geopolitik internasional, serta perubahan harga komoditas global.

Fenomena kenaikan harga kedelai impor sesungguhnya memperlihatkan kelemahan mendasar sistem ekonomi kapitalisme. Dalam sistem ini, kebutuhan pokok masyarakat sangat bergantung pada mekanisme pasar global. Negara lebih berperan sebagai regulator daripada penanggung jawab langsung pemenuhan kebutuhan rakyat. Ketika rupiah melemah, biaya impor otomatis meningkat. Karena kedelai merupakan komoditas impor, maka harga bahan baku langsung melonjak. Akibatnya, beban ekonomi ditransfer kepada perajin dan konsumen. Rakyat kecil menjadi pihak pertama yang merasakan dampak gejolak ekonomi internasional meskipun mereka tidak memiliki peran dalam penyebab krisis tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kapitalisme telah melahirkan ketergantungan struktural yang berbahaya bagi negara berkembang.

Kenaikan harga kedelai dan plastik juga memperlihatkan lemahnya perlindungan negara terhadap usaha rakyat. Dalam paradigma kapitalistik, keberhasilan ekonomi sering diukur melalui pertumbuhan investasi, perdagangan, dan stabilitas pasar. Sementara itu, nasib produsen kecil sering kali diserahkan kepada kemampuan mereka sendiri untuk bertahan menghadapi perubahan harga. Akibatnya, perajin tahu dan tempe harus berjuang sendiri ketika biaya produksi meningkat. Lebih jauh, ketergantungan impor kedelai mencerminkan lemahnya kemandirian pangan nasional. Padahal Indonesia memiliki sumber daya alam yang luas dan lahan pertanian yang besar. Namun orientasi ekonomi yang lebih mengutamakan efisiensi pasar global daripada kemandirian strategis telah membuat sektor pertanian domestik tidak berkembang secara optimal. Akibatnya, negara menjadi rentan terhadap gejolak harga dunia dan fluktuasi mata uang asing. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pangan bukan sekadar masalah produksi, melainkan masalah sistemik yang berkaitan dengan arah kebijakan ekonomi negara.

Islam memandang bahwa pemenuhan kebutuhan pokok rakyat merupakan tanggung jawab negara. Negara tidak boleh menyerahkan sepenuhnya urusan pangan kepada mekanisme pasar karena pangan berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup masyarakat. Dalam sistem Khilafah, mata uang yang digunakan berbasis emas dan perak (dinar dan dirham). Mata uang tersebut memiliki nilai intrinsik sehingga relatif lebih stabil dibandingkan uang kertas yang nilainya sangat dipengaruhi spekulasi pasar dan kebijakan moneter global. Dengan sistem moneter yang stabil, gejolak nilai tukar yang menyebabkan kenaikan harga barang impor dapat diminimalkan.

Selain itu, negara dalam Islam berkewajiban mewujudkan kemandirian pangan. Rasulullah ﷺ dan para khalifah setelah beliau menerapkan kebijakan yang mendorong optimalisasi lahan pertanian. Negara akan menghidupkan tanah mati, memberikan bantuan kepada petani, menyediakan sarana produksi, serta memastikan distribusi hasil pertanian berjalan dengan baik.

Dalam kitab Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah karya Syaikh Taqiyuddin An_nabhani dijelaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab mengelola berbagai sumber pemasukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan rakyat. Sementara dalam karyanya yang lain yaitu kitab Nizham al-Iqtishadi fil Islam dijelaskan bahwa tujuan politik ekonomi Islam bukanlah sekadar meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, melainkan menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat secara menyeluruh.

Dengan paradigma tersebut, negara tidak akan membiarkan perajin kecil menghadapi tekanan ekonomi sendirian. Negara hadir untuk melindungi sektor produksi rakyat, menjaga stabilitas harga, dan memastikan ketersediaan bahan baku strategis. Kemandirian pangan menjadi prioritas sehingga ketergantungan pada impor dapat dikurangi secara signifikan.

Penutup

Kenaikan harga kedelai impor yang menekan perajin tempe merupakan gambaran nyata rapuhnya sistem ekonomi kapitalisme dalam menjamin ketahanan pangan rakyat. Pelemahan rupiah, mahalnya bahan baku impor, serta meningkatnya biaya produksi menunjukkan betapa rentannya kebutuhan pokok masyarakat terhadap gejolak pasar global.

Selama ketergantungan impor masih tinggi dan negara hanya berperan sebagai pengatur pasar, maka persoalan serupa akan terus berulang. Karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam pengelolaan ekonomi dan pangan. Islam menawarkan konsep politik ekonomi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu, didukung sistem moneter yang stabil serta kebijakan kemandirian pangan yang kuat.

Dengan penerapan syariat Islam secara kaffah dalam institusi Khilafah, negara memiliki kemampuan untuk membangun kedaulatan pangan, melindungi produsen kecil, serta mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh rakyat. Wallahu’alam bi showab.