Bergabung dengan BoP, Pengkhianatan terhadap Muslim Palestina

TanahRibathMedia.Com—Januari 2026 menjadi catatan kelam bagi arah diplomasi luar negeri Indonesia. Di tengah reruntuhan Gaza yang belum hening dari darah para syuhada, presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani piagam Board of Peace (BOP) di Davos, Swiss. Pemerintah berdalih bahwa keikutsertaan ini adalah momentum bersejarah sekaligus peluang nyata untuk mendorong upaya perdamaian khususnya bagi rakyat Palestina yang digenosida. Sebagai bagian dari komitmen kemanusiaan dan perdamaian dunia, Indonesia siap untuk berperan aktif dalam BoP tersebut (setkab.go.id, 22-01-2026).

Secara administratif, Indonesia harus merogoh kocek hingga satu miliar dolar AS atau senilai 17 triliun hanya untuk mendapatkan kursi anggota tetap di badan ini. Sebuah angka yang fantastis di tengah kondisi ekonomi dalam negeri yang tidak baik-baik saja. Namun yang lebih mengerikan bukan sekadar nominalnya, melainkan siapa yang memegang kendali karena BoP dipimpin langsung oleh AS di bawah kendali Donald Trump dengan kuasa hak veto mutlak. Parahnya, dalam proses pembentukannya pihak Palestina sama sekali tidak dilibatkan.

Ini menunjukan bahwa BoP bukanlah misi kemanusiaan, melainkan alat geopolitik untuk merealisasikan 20 poin rencana Trump atas Gaza. Rencana ini mencakup pengusiran penduduk asli Gaza ke wilayah lain untuk kemudian membangun Gaza Baru yaitu sebuah megapolitan berisi gedung pencakar langit, kasino, wisata pantai dan bandara komersial yang dikuasai asing, Gaza tidak sedang diselamatkan. Gaza sedang dimodifikasi.

Mirisnya, keberadaan para pemimpin muslim termasuk dari Indonesia di badan ini, hanya berfungsi sebagai pelengkap legitimasi agar rencana AS terlihat inklusif dan didukung dunia islam. Padahal substansi dari BoP adalah penghancuran entitas perlawanan Palestina dan pengukuhan penjajahan zionis dengan wilayah baru yang lebih rapi.

Bagaimana mungkin, perdamaian diharapkan dari tangan mereka yang menyediakan bom untuk membantai anak-anak Palestina yang sampai saat ini masih mereka lakukan, meski sudah ada kesepakatan damai dalam BoP. Ini bukan diplomasi perdamaian, tapi penyerahan kedaulatan umat kepada musuh.

Dalam islam, status AS dan entitas zionis adalah kafir harbi fi'lan - negara kafir yang secara nyata dan langsung memerangi umat Islam. Islam dengan tegas, mengharamkan kerja sama dalam bentuk apapun yang memperkuat posisi musuh untuk menguasai urusan kaum muslim.

"Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawan mu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusirmu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim." (TQS. Al Mumtahanah [60]: 9)

Palestina tidak butuh piagam Davos, tidak butuh BoP dan juga sama sekali tidak butuh rencana pembangunan ala Trump. Yang dibutuhkan Palestina adalah pembebasan (fathu) dari pendudukan penjajah. Dalam kitab Asy Syakhshiyah al Islamiah jilid 2 dijelaskan bahwa ketika tanah muslim dirampas, maka jihad menjadi kewajiban yang bersifat fardhu 'ain dengan penduduk setempat dan meluas ke seluruh muslim di dunia hingga musuh terusir. 

Maka satu-satunya jalan untuk memenangkan Palestina adalah dengan menyatukan kembali kekuasaan umat di bawah satu komando politik yang mandiri. Umat islam harus menjadikan penegakan kembali institusi daulah Islam sebagai agenda hidup dan mati. Daulah Islam akan memutus segala aliansi dengan negara-negara imperialis dan menggerakan militer negara-negara muslim untuk membebaskan masjidil Al Aqsha secara total. 

Sudah saatnya para pemimpin muslim berhenti menjadi korban dalam rencana besar AS dan mulai menjalankan amanah sebagai pembela umat yang sesungguhnya. Islam mengajarkan bahwa, kemuliaan hanya milik Allah Ta'ala, Rasulul-Nya, dan orang-orang beriman, bukan pada mereka yang menggantungkan nasib pada meja perundingan negara kafir.

Wallahu'alam.