BoP Bukan Solusi Damai, tapi Siapa Mengatur Dunia

TanahRibathMedia.Com—Mirisnya kehidupan rakyat Palestina terus berada dalam bayang-bayang penindasan, ketika kemerdekaan dan hak-hak dasarnya dipertaruhkan oleh negara kafir penjajah. Bahkan Indonesia turut menandatangani Board of Peace (BoP) Charter oleh Presiden Prabowo Subianto di Davos pada Januari 2026. Alasannya adalah demi perdamaian Palestina dan peluang nyata perdamaian Gaza (setkab.go.id, 22-1-2025).

Di samping itu, Indonesia harus membayar 1 miliar dolar (Rp17 triliun) untuk memperoleh keanggotaan tetap. Harapannya dengan keikutsertaan menjadi anggata tetap, narasi dan gagasan lebih diperhitungkan. Namun, di balik narasi optimisme tersebut, publik patut bertanya: perdamaian seperti apa yang sedang dibangun dan untuk kepentingan siapa?

Harusnya dipahami, BoP di inisiasi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump adalah negara pendukung utama Israel, baik secara politik, militer, maupun diplomatik. Fakta bahwa arah BoP dikendalikan oleh AS dengan kuasa hak veto. Justru dalam kerangka seperti ini, sulit berharap BoP akan melahirkan keadilan bagi Palestina. 

Narasi perdamaian Gaza yang digagas Amerika Serikat harusnya patut dicurigai sejak awal. Sebab, skema ini tidak dibentuk untuk menghentikan penjajahan atas Palestina, melainkan untuk mengamankan kepentingan geopolitik dan ekonomi AS di kawasan Timur Tengah. Fakta paling nampak: Palestina bahkan tidak dilibatkan dalam perumusan agenda tersebut. Bagaimana mungkin sebuah perdamaian diklaim sah jika pihak yang dijajah justru dikeluarkan dari meja perundingan? Lebih jauh, rencana ini sejalan dengan ambisi Donald Trump untuk menguasai Gaza secara de facto.

Sejatinya BoP dibentuk bukan untuk perdamaian Palestina. Katanya demi kemerdekaan Palestina, kenyataannya Palestina tidak dilibatkan sama sekali. Jika demikian hal ini adalah tipu daya Trump saja. Guna kepentingan geopolitik dan ekonomi AS. Trump ingin menguasai Gaza, mengusir penduduknya, dan membangun Gaza Baru dengan gedung-gedung pencakar langit, wisata pantai, pelabuhan, bandara, dan menara.

Untuk itulah penduduknya hendak disingkirkan, lalu wilayah itu disulap menjadi kawasan elit berisi gedung pencakar langit, destinasi wisata pantai, pelabuhan internasional, bandara, dan menara-menara apartemen. Semua ini jelas bukan untuk warga Palestina, melainkan untuk modal global dan kepentingan strategis Barat.

Dengan demikian, istilah “perdamaian” adalah tipu daya manis padahal proyek kolonialisme gaya baru. Penjajahan tidak lagi menggunakan bombardir. Dicukupkan rekonstruksi, dan tata kota cukup menyingkirkan penduduk asli Gaza. Board of Peace (BoP) adalah masalah kepentingan global. Kehadiran negara-negara Muslim, termasuk Indonesia tidak lebih dari motif pengakuan saja seolah proyek ini mendapat restu dunia Islam. Agar proyek ini tampak inklusif dan mendunia.

Padahal, substansi BoP sejalan dengan 20 poin rencana Trump atas Gaza: pengosongan wilayah dari penduduk aslinya, penghapusan identitas perlawanan Palestina, dan pengalihan Gaza menjadi kawasan ekonomi strategis yang dikendalikan kekuatan asing. Dengan kata lain, BoP bukan soal damai tetapi siapa yang hendak mengatur dunia. Inilah problem utamanya. Ketika negara-negara Muslim bergabung padahal sejak awal telah mengetahui zionis tidak mengakui hak pembebasan Palestina. Maka yang terjadi bukan solidaritas, melainkan normalisasi kezaliman. 

Sejatinya, Palestina sama sekali tidak membutuhkan Board of Peace (BoP) maupun rencana-rencana Amerika Serikat yang sejak awal berdiri di atas kepentingan penjajah. Yang dibutuhkan Palestina adalah pembebasan dari pendudukan Zionis. Prasyarat utama perdamaian Palestina adalah berakhirnya pendudukan Zionis atas wilayahnya. Satu-satunya jalan untuk mewujudkan perdamaian hakiki bagi Palestina hanya akan terwujud jika Zionis hengkang dari wilayah Palestina. 

Untuk itulah, kaum Muslim membutuhkan kekuatan yang seimbang guna menghancurkan arogansi adidaya Barat saat ini. Hanya Khilafah satu-satunya institusi dengan satu komando yang akan mengomando jihad akbar berperang dalam membebaskan Palestina. 

Lebih jauh, negeri-negeri muslim tidak boleh bersekutu dengan negara kafir harbi fi'lan yang tengah memerangi muslim Palestina (AS dan Zionis). Negeri-negeri muslim justru harus bersegera menegakkan Khilafah. Demi terbangunnya kepemimpinan politik Islam yang mandiri dan berpihak pada pembebasan umat dari segala bentuk penindasan, umat Islam harus menjadikan Khilafah sebagai qadhiyah masiriyah (agenda utama) dan segera merealisasikannya. 

Untuk itu, penting membangun kesadaran umat, menyatukan arah politik dunia Islam, melepaskan diri dari ketergantungan pada kekuatan global penjajah, serta memperjuangkan penerapan sistem Islam secara menyeluruh sebagai dasar kepemimpinan umat.

Wahai kaum Muslimin dengarkanlah seruan ini! Selama penjajahan Zionis belum diakhiri, perdamaian hakiki bagi Palestina hanyalah ilusi.

Satu-satunya jalan untuk mewujudkan hal ini adalah jihad. Hanya melalui institusi Khilafah, kepemimpinan umat dapat disatukan untuk memperjuangkan pembebasan Palestina. Karena itu, Khilafah adalah satu-satunya institusi politik Islam yang mampu menyatukan umat dan mengarahkan seluruh potensinya untuk pembelaan nyata terhadap Palestina.