OPINI
Perampokan Nasional yang Dilegalkan: Membedah Oligarki dan Rekayasa Ekspor di Balik Krisis Tambang
Oleh: Rislia
(Penulis Lepas)
TanahRibathMedia.Com—Ini bukan lagi sekadar kebocoran. Ini perampokan nasional yang dilegalkan. Mantan Menteri Keuangan RI Fuad Bawazier memperkirakan potensi kebocoran devisa hasil ekspor sumber daya alam Indonesia mencapai US$908 miliar atau sekitar Rp15.980,8 triliun selama periode 1991-2024 (Kompas.com, 26-5-2026). Sementara itu, rakyat terus berhadapan dengan mahalnya kebutuhan hidup. Negeri yang kaya sumber daya alam justru belum mampu menjamin kesejahteraan rakyatnya. Lebih menyakitkan, penjarahan kekayaan ini dapat berlangsung melalui transaksi yang direkayasa dan celah hukum yang lemah.
Fuad Bawazier mengungkap maraknya rekayasa keuangan di sektor pertambangan, seperti transfer pricing dan under invoicing, yang memicu pelarian devisa ke luar negeri. Ia juga menyebut adanya puluhan ribu titik tambang ilegal yang luput dari pengawasan negara (cnbcindonesia.com, 21-10-2026).
Transfer pricing sendiri tidak otomatis ilegal. Praktik ini menjadi persoalan ketika harga transaksi antarperusahaan terafiliasi direkayasa untuk mengalihkan keuntungan atau menghindari kewajiban pajak. Salah satu modus under invoicing ialah perusahaan tambang menjual komoditas kepada perusahaan afiliasinya di luar negeri dengan harga jauh di bawah harga sebenarnya. Selanjutnya, perusahaan afiliasi itu menjualnya kembali kepada pembeli akhir dengan harga pasar. Akibatnya, nilai ekspor yang tercatat lebih rendah, sehingga potensi penerimaan negara dari pajak dan royalti ikut berkurang, sementara devisa berisiko tidak masuk ke dalam negeri.
Pemerintah menyiapkan BUMN khusus ekspor untuk menertibkan tata kelola ekspor komoditas. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menegaskan akan memajaki perusahaan yang masih melakukan tipu harga batu bara dan komoditas lainnya (cnbcindonesia.com, 21-5-2026).
Upaya memperbaiki pengawasan tentu patut diapresiasi. Namun, jika dibedah lebih dalam, pengetatan aturan dan pengawasan belum menyentuh akar persoalan. Masalahnya bukan semata-mata perilaku perusahaan, melainkan tata kelola yang memberi ruang bagi oligarki. Negara memberikan izin dan konsesi tambang kepada badan usaha; korporasi memperoleh ruang untuk menguasai pengusahaan komoditas; sementara lemahnya pengawasan membuka peluang manipulasi transaksi. Ketika penerimaan negara dan manfaat ekonomi rakyat tergerus, negara justru tampak menjadi pemberi jalan bagi kepentingan pemilik modal. Inilah mengapa persoalan dapat terus berulang: celahnya bukan hanya berada pada perusahaan, tetapi juga pada sistem yang mengaturnya.
Kondisi ini merupakan konsekuensi penerapan sistem Kapitalisme-Demokrasi yang mengagungkan hurriyyah al-milkiyyah (kebebasan kepemilikan). Dalam sistem ekonomi kapitalisme, korporasi diberi ruang luas untuk menguasai dan mengusahakan sumber daya alam melalui regulasi serta perizinan. Ketika kepentingan investasi dan keuntungan lebih dominan daripada kemaslahatan masyarakat, kekayaan alam yang semestinya memberi manfaat luas berpotensi terkonsentrasi pada segelintir pemilik modal.
Demokrasi pun sarat politik transaksional. Penguasa yang terpilih dengan dukungan modal akan terbebani untuk membalas jasa penyokongnya melalui kemudahan izin dan konsesi. Siklus balas budi inilah yang membuat kebijakan negara mudah didikte pemilik modal, dan harus dipotong dengan Islam, sehingga tidak ada lagi politik balas budi yang memberi ruang bagi pemilik modal untuk mengendalikan penguasa demi keuntungan mereka.
Karena itu, persoalannya bukan sekadar teknis pengawasan, melainkan soal siapa yang boleh menguasai tambang itu sendiri. Selama sumber daya alam yang tergolong milik umum masih dapat diserahkan pengusahaannya kepada korporasi berorientasi keuntungan, rakyat tidak memiliki jaminan bahwa kekayaan tersebut dikelola untuk kepentingan bersama.
Islam menetapkan bahwa tambang dengan deposit melimpah dan termasuk kekayaan umum berkedudukan sebagai al-milkiyyah al-'ammah (kepemilikan umum). Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa kekayaan semacam ini tidak boleh dialihkan menjadi milik individu atau korporasi. Rasulullah saw. bersabda:
اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ
"Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air, dan api (energi)." (HR Abu Dawud dan Ahmad)
Hadis ini menunjukkan bahwa sumber daya yang melimpah dan dibutuhkan bersama merupakan kepemilikan umum. Dengan illat yang sama, tambang yang depositnya sangat besar, seperti batu bara, nikel, dan emas, termasuk kekayaan milik umat, bukan milik korporasi.
Ketentuan ini ditegaskan oleh peristiwa tambang garam pada masa Rasulullah saw. Abyadh bin Hammal pernah diberi tambang garam. Namun, setelah diketahui bahwa depositnya melimpah bagaikan air mengalir, Rasulullah SAW mencabut pemberian tersebut dan bersabda:
«فَلَا إِذَنْ»
"Kalau begitu, jangan (diberikan)." (HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi)
Peristiwa ini menjadi dalil bahwa sumber daya alam yang melimpah tidak boleh diserahkan kepada individu atau korporasi swasta. Negara wajib mengelolanya untuk kemaslahatan rakyat.
Allah Swt. berfirman:
كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
"...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS Al-Hasyr: 7).
Ayat ini menegaskan prinsip agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya. Sejalan dengan itu, negara dalam Islam berkedudukan sebagai ra'in (pengurus rakyat): mengelola tambang milik umum dan mengembalikan hasilnya kepada rakyat melalui pemenuhan kebutuhan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Negara bukan sekadar regulator yang mengawasi transaksi, apalagi perantara kepentingan korporasi.
Jadi, memberantas under invoicing saja tidak cukup jika akar persoalan kepemilikan sumber daya alam dibiarkan. Pergantian rezim dan menteri tidak akan menyelesaikan masalah selama paradigma kapitalisme tetap memberi ruang bagi privatisasi kekayaan milik umum. Rakyat berhak atas pengelolaan kekayaan alam sesuai tuntunan syariat Allah. Karena itu, solusinya bukan sekadar ganti pengawas, tetapi mengembalikan pengelolaan tambang kepada kepemilikan umum sesuai syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) dalam naungan Khilafah Islamiyah.
Wallahu a’lam bish-shawwab.
Via
OPINI
Posting Komentar