OPINI
Karhutla Belum Usai, di Mana Peran Negara?
Oleh: Dian Agus Rini, S.E
(Ibu Peduli Lingkungan)
TanahRibathMedia.Com—Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum juga selesai. Kebakaran hutan kembali melanda sejumlah wilayah di Papua. Hal ini menjadi alarm serius bagi tata kelola lingkungan dan tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat. Hutan yang semestinya menjadi sumber kehidupan kini berubah menjadi kawasan bencana. Masyarakat harus menghadapi ancaman kebakaran, kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, hingga hilangnya sumber penghidupan.
Berdasarkan pemberitaan Kompas, 6 November 2026, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyampaikan bahwa titik panas akibat karhutla di Papua Selatan meningkat sebesar 66 persen. Papua Selatan bahkan tercatat sebagai wilayah dengan sebaran titik panas terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 903 titik. Diantara sekian titik, wilayah Okaba menjadi perhatian karena ditemukan konsentrasi titik api yang tinggi di area konsesi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta. Sementara itu, di Papua Barat, Kabupaten Fakfak menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luas kebakaran yang diberitakan mencapai 3.317 hektare, khususnya di kawasan Bomberay.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa karhutla bukan persoalan kecil yang dapat diselesaikan dengan imbauan semata. Ada persoalan serius yang harus dituntaskan, mulai dari pencegahan, pengawasan pengelolaan lahan, kesiapan sarana penanggulangan, hingga penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Karhutla Papua semestinya tidak hanya dilihat sebagai persoalan alam atau cuaca ekstrem. Memang, kondisi cuaca kering, angin, karakteristik lahan, dan medan yang sulit dapat memperbesar risiko kebakaran serta mempersulit pemadaman. Namun, faktor tersebut tidak boleh menutup evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan hutan dan lahan.
Dalam pandangan Ideologi Islam, persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari paradigma kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya alam. Sistem sekuler kapitalistik cenderung memberikan ruang besar bagi kepentingan ekonomi dan tujuan keuntungan semata. Ketika paradigma keuntungan menjadi tolok ukur, maka kepentingan rakyat dan kelestarian lingkungan berpotensi ditempatkan sebagai pertimbangan yang bukan utama.
Lebih memprihatinkan lagi, masyarakat yang menjadi korban sering kali harus berjuang di tengah keterbatasan. Ketika api meluas, mereka membutuhkan bantuan nyata berupa personel, peralatan, air, layanan kesehatan, dan perlindungan yang memadai. Rakyat tidak seharusnya dibiarkan menanggung sendiri dampak dari persoalan tata kelola yang berada dalam tanggung jawab negara.
Karena itu, pertanyaan mendasar yang patut diajukan bukan sekadar mengapa api sulit dipadamkan, melainkan mengapa upaya pencegahan dan kesiapsiagaan belum mampu menghindarkan masyarakat dari bencana yang berulang?
Berbeda dengan paradigma Islam, yang memandang kepemimpinan sebagai amanah besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.
Rasulullah saw. bersabda:
«الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menegaskan bahwa pemimpin memiliki kewajiban mengurus seluruh urusan rakyat. Dalam konsep Islam, negara juga merupakan junnah (pelindung), yakni institusi yang bertugas menjaga keamanan, keselamatan, dan kemaslahatan masyarakat.
Dengan demikian, penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan ketika kebakaran sudah terjadi. Negara harus hadir sejak tahap pencegahan, pengawasan, penanganan, hingga pemulihan lingkungan. Dalam pandangan syariat Islam, setidaknya terdapat beberapa prinsip penting dalam menyelesaikan persoalan karhutla.
Pertama, negara wajib menjalankan fungsi riayah (pengurusan rakyat). Negara harus memastikan tersedianya sistem pencegahan dan penanggulangan bencana yang memadai, termasuk personel terlatih, peralatan pemadam, teknologi pemantauan, serta koordinasi lintas wilayah.
Kedua, pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Hutan, air, dan sumber daya alam lainnya tidak boleh semata-mata diperlakukan sebagai komoditas untuk menghasilkan keuntungan. Pengelolaannya harus memperhatikan ketentuan syariat, hak masyarakat, dan kelestarian lingkungan.
Ketiga, pengawasan dan penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan adil. Siapa pun yang terbukti melakukan pembakaran lahan atau pelanggaran lingkungan harus dimintai pertanggungjawaban tanpa memandang kekuatan modal dan kedudukannya.
Keempat, negara wajib menjamin pemulihan lingkungan dan perlindungan masyarakat terdampak. Masyarakat harus memperoleh pelayanan kesehatan, kebutuhan dasar, air bersih, serta dukungan pemulihan mata pencaharian. Kawasan yang rusak juga harus direhabilitasi agar tidak menjadi ancaman berulang.
Kelima, pengelolaan lingkungan harus berpijak pada prinsip amanah dan larangan membuat kerusakan. Allah Swt. berfirman:
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.” (QS. Al-A’raf: 56).
Ayat ini memberikan landasan bahwa manusia tidak boleh melakukan tindakan yang merusak keseimbangan kehidupan. Pengelolaan alam harus dilakukan dengan tanggung jawab, bukan eksploitasi tanpa batas.
Persoalan karhutla Papua juga menjadi momentum untuk membangun kesadaran politik ideologis di tengah umat. Sebab, persoalan lingkungan tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan erat dengan paradigma ekonomi, kebijakan pengelolaan sumber daya alam, serta sistem kepemimpinan yang mengatur kehidupan masyarakat.
Dakwah Islam tidak cukup hanya mengajak umat untuk bersedekah, membantu korban, atau menggalang bantuan ketika bencana terjadi. Semua itu tentu penting dan merupakan wujud kepedulian sosial. Namun, umat juga perlu memahami akar persoalan dan menawarkan solusi yang menyeluruh berdasarkan tuntunan Islam.
Kesadaran politik Islam harus dibangun agar umat memahami bahwa Islam memiliki seperangkat aturan dalam mengelola urusan publik, termasuk lingkungan, ekonomi, kepemilikan sumber daya alam, dan kepemimpinan. Untuk itu, dibutuhkan sinergi berbagai komponen umat, mulai dari ulama, mubaligh, mubalighoh, intelektual, tokoh masyarakat, hingga berbagai kelompok dakwah. Sinergi tersebut perlu diarahkan untuk membangun pemahaman Islam secara ideologis, mengedukasi masyarakat, mengawal kebijakan publik, dan menyampaikan kritik serta solusi secara bertanggung jawab.
Dalam kerangka dakwah politik Islam, perjuangan mengembalikan kehidupan berdasarkan syariat Islam perlu dilakukan melalui pembinaan umat, penyadaran ideologis, serta aktivitas dakwah yang terorganisasi dan berlandaskan pemikiran Islam. Karhutla Papua bukan sekadar persoalan titik panas dan luas lahan yang terbakar. Di balik angka-angka tersebut ada kehidupan manusia, masa depan generasi, kelestarian alam, dan tanggung jawab kepemimpinan yang harus dipertanyakan.
Hujan yang turun tidak otomatis menghapus persoalan. Padamnya api pun tidak berarti seluruh masalah selesai. Tanpa pembenahan tata kelola, pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum, ancaman serupa dapat kembali terjadi. Sudah saatnya persoalan karhutla dievaluasi secara menyeluruh. Negara harus memastikan bahwa keselamatan rakyat dan kelestarian alam benar-benar menjadi prioritas, bukan sekadar menjadi narasi dalam setiap penanganan bencana.
Via
OPINI
Posting Komentar