OPINI
Karhutla Papua Masih Membara, Nasib Rakyat Dipertaruhkan
Oleh: Arpah Latifah
(Pegiat Literasi Islam)
TanahRibathMedia.Com—Asap tebal mengepul, api masih melahap ribuan hektare hutan Papua. Namun, hingga saat ini penanganan yang diberikan oleh negara terasa sangat lambat dan jauh dari kata serius. Sungguh, hutan Papua masih menunggu aksi nyata penguasa untuk segera dipadamkan.
Badan Nasional Penanggulangan Kebencanaan (BNPB) mencatat bahwa titik panas (hotspot) akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan mengalami lonjakan drastis hingga 66 persen. Papua Selatan bahkan menjadi wilayah yang memiliki sebaran titik panas terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 903 titik. (kompas.com, 6 November 2026). Tidak hanya itu, Kabupaten Fakfak, Papua Barat pun memiliki nasib yang lebih tragis. Tercatat, kebakaran telah melahap 2.300 hektare hutan, khususnya di kawasan Bomberay (metrotvnews.com, 6 November 2026).
Di tengah bencana ekologis yang masif ini, tersaji sebuah pemandangan yang menyayat hati sekaligus memperlihatkan kegagalan penguasa. Warga lokal di Papua terpaksa berjibaku melawan kobaran api hanya dengan modal seadanya. Ranting pohon, selembar daun, dan jerigen butut berisikan air menjadi senjata untuk memadamkan api.
Di sisi lain, pihak berwenang dan pejabat terkait justru terus berdalih dengan sejuta alasan klasik mulai dari faktor cuaca yang sulit diprediksi, medan yang terlampau berat, hingga minimnya peralatan pemadaman (detik.com, 6 November 2026).
Jika dibedah lebih dalam, hampir separuh dari titik api yang belum padam berada di klaster Jago Merah-Tanah Miring, yang meliputi wilayah Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga. Yang lebih mencengangkan, wilayah Okaba juga menjadi sorotan tajam BNPB karena konsentrasi titik api yang sangat tinggi terkonsentrasi di area konsesi perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta (kompas.com, 6 November 2026).
Sederet fakta tersebut nyata menjadi pukulan telak untuk membongkar wajah busuk sistem kepemimpinan sekuler-kapitalisme yang bercokol saat ini. Sistem yang terbukti rakus, eksploitatif, dan abai terhadap keselamatan rakyat hanya demi kepentingan para pemilik modal.
Wajah Asli Sistem Kapitalis Sekuler
Karhutla yang terjadi berulang-ulang sejatinya bukanlah sekadar musibah alam murni, melainkan buah pahit dari sistem kepemimpinan yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan. Dalam sistem kapitalisme, hutan dan lahan dipandang semata-mata sebagai komoditas ekonomi untuk menimbun pundi-pundi kekayaan segelintir korporasi. Sementara itu, rakyat kecil selalu diposisikan sebagai pihak yang harus menanggung kerugian paling besar.
Ketika perusahaan sawit mengeruk keuntungan seluas-luasnya dari tanah Papua, negara seolah tutup mata atas potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Namun, ketika bencana benar-benar meledak dan menghanguskan ribuan hektare lahan, negara lepas tangan dan menyuruh rakyat berjuang sendiri memadamkan api dengan ranting pohon.
Pola seperti ini sudah kelewat batas dan tidak masuk akal. Jelas sekali bagaimana hukum tumpul ke atas, tetapi tajam ke bawah. Ketika warga kecil membakar sedikit lahan untuk bertahan hidup, aparat langsung bergerak cepat menangkap mereka. Namun, saat ribuan titik api muncul di lahan milik korporasi raksasa, proses hukumnya berjalan sangat lambat. Alhasil, sistem kepemimpinan sekuler-kapitalisme ini terbukti sudah sangat mudarat, tega menyengsarakan rakyatnya, tidak layak dipertahankan, dan wajib ditinggalkan.
Urgensi Mengembalikan Kepemimpinan Islam
Kita butuh perubahan total yang mendasar, bukan sekadar tambal sulam kebijakan. Model kepemimpinan Islam yang berlandaskan akidah sahih menawarkan konsep yang sangat kontras dengan kapitalisme. Dalam Islam, negara memposisikan diri sebagai raa'in (pengurus rakyat) dan junnah (perisai/pelindung). Hutan, air, dan sumber daya alam yang melimpah adalah harta milik umum yang wajib dikelola negara untuk kesejahteraan seluruh warga, bukan diserahkan ke pihak swasta.
Seorang pemimpin dalam Islam tidak akan tinggal diam ketika rakyatnya menderita di tengah bencana. Lihat saja contoh di masa Khalifah Umar bin Khattab ra. saat bencana paceklik melanda wilayah Hijaz, beliau turun tangan langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi warga. Seluruh logistik negara dikerahkan tanpa birokrasi yang berbelit. Tidak ada satu pun warga yang dibiarkan berjuang sendirian menghadapi musibah.
Prinsip yang sama pasti berlaku saat menghadapi karhutla. Negara akan mengerahkan seluruh sumber daya dan teknologi terbaiknya secara cepat untuk memadamkan api. Pesawat pemadam, alat berat, dan tim ahli langsung dikerahkan sejak titik api pertama muncul. Warga segera diselamatkan ke tempat aman, lalu kerugian mereka diganti penuh sebelum bencana meluas. Perusahaan mana pun tidak akan pernah diberi celah merusak alam demi mengejar untung semata. Negara juga tidak akan membiarkan korporasi semena-mena merusak alam demi kepentingan bisnis.
Oleh karena itu, kesadaran politik ideologis di tengah umat harus segera dibangun. Perubahan ini tidak akan hadir secara otomatis, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat dari berbagai komponen umat yang bergerak bersama di bawah komando partai politik ideologis Islam. Sudah saatnya umat mencampakkan sistem sekuler yang zalim ini dan kembali kepada aturan Islam secara totalitas agar keselamatan manusia dan kelestarian alam benar-benar terwujud. Wallahua'lam bissawab.
Via
OPINI
Posting Komentar