Membela Palestina Bukan Sekadar Retorika, Islam Harus Menjadi Solusi

TanahRibathMedia.Com—Di tengah penderitaan rakyat Palestina akibat penjajahan dan agresi Israel, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina seharusnya tidak hanya berhenti pada kecaman dan pernyataan politik. Pembelaan terhadap Palestina harus diwujudkan melalui sikap nyata, baik dalam kebijakan politik, ekonomi, maupun hubungan internasional.

Sebab, penjajahan bukan sekadar persoalan kemanusiaan, melainkan persoalan keadilan yang menjadi tanggung jawab seluruh umat manusia. Penolakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap konser Andrea Bocelli menjadi salah satu bentuk sikap kritis terhadap tokoh yang rekam jejaknya dinilai memiliki keterkaitan dengan dukungan terhadap Israel. Namun, persoalan ini seharusnya tidak berhenti pada penolakan terhadap seorang penyanyi. Lebih jauh, masyarakat perlu mempertanyakan bagaimana konsistensi kebijakan negara dalam menyikapi pihak-pihak yang mendukung penjajahan Palestina.

MUI secara resmi mengeluarkan Surat Pernyataan Sikap Nomor /DP-MUI/X/2026 tertanggal 13 Oktober 2026. MUI meminta Pemerintah membatalkan konser7 Andrea Bocelli yang direncanakan berlangsung di Candi Borobudur dan Jakarta. Penolakan tersebut didasarkan pada penelusuran rekam jejak sang penyanyi yang dinilai memiliki keterkaitan dengan dukungan terhadap entitas penjajah Israel (mui.or.id, 16-10-2026). 

Ironisnya, di tengah dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina, hubungan perdagangan komoditas dengan Israel juga menjadi perhatian. Data perdagangan tahun 2024 yang disebutkan dalam pemberitaan menunjukkan adanya aktivitas ekspor sejumlah produk minyak nabati dari Indonesia ke Israel. Hal ini perlu ditelusuri secara transparan, termasuk siapa pelaku usahanya dan apakah aktivitas tersebut memberikan keuntungan kepada pihak yang mendukung agresi Israel. Jangan sampai kepentingan ekonomi dan keuntungan perdagangan mengalahkan prinsip keadilan serta kepedulian terhadap rakyat Palestina.

Islam telah memberikan pedoman yang jelas mengenai larangan bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. 

Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "Janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." (TQS Al-Maidah: 2)

Ayat ini mengingatkan bahwa seorang Muslim harus berhati-hati dalam setiap bentuk kerja sama. Dukungan terhadap pihak yang melakukan kezaliman tidak boleh dianggap sebagai persoalan ekonomi semata. Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 juga menegaskan kewajiban mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dan keharaman mendukung agresi Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Persoalan Palestina juga memperlihatkan lemahnya persatuan politik negeri-negeri Muslim. Masing-masing negara masih berjalan berdasarkan kepentingan nasionalnya sendiri. Padahal, penderitaan rakyat Palestina membutuhkan pembelaan yang lebih kuat dan terkoordinasi. Dalam perspektif politik Islam, Khilafah dipandang sebagai institusi kepemimpinan yang menyatukan umat Islam, menerapkan syariah, serta mengarahkan kekuatan politik dan ekonomi untuk melindungi umat.

Allah Swt. berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu bersaudara." (TQS Al-Hujurat: 10)

Persaudaraan Islam bukan sekadar ikatan dalam ucapan, melainkan harus diwujudkan melalui kepedulian dan pembelaan terhadap sesama Muslim yang tertindas. Karena itu, umat Islam perlu terus memperkuat kepedulian, menyuarakan keadilan, memberikan bantuan kemanusiaan, serta mendorong kebijakan yang tidak menguntungkan penjajahan.

Sudah saatnya pembelaan terhadap Palestina tidak hanya menjadi slogan politik. Diperlukan perubahan mendasar dalam cara pandang dan tata kelola kehidupan agar keadilan benar-benar menjadi landasan kebijakan. Dalam pandangan ideologi Islam, penerapan syariah secara menyeluruh dan persatuan umat di bawah kepemimpinan Khilafah merupakan jalan untuk membangun kekuatan politik Islam yang mampu melindungi umat dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina.