OPINI
Karhutla Ancam Kesehatan dan Ekonomi Rakyat
Oleh: Amirah Desi
(Sahabat Tanah Ribath Media)
TanahRibathMedia.Com—Kematian akibat polusi udara di Indonesia melonjak 42 persen menjadi 5.310 jiwa pada September 2026 seiring memburuknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari jumlah tersebut, sekitar 3.560 kematian berkaitan dengan polusi akibat karhutla, atau meningkat dua kali lipat dibandingkan estimasi bulan sebelumnya. Laporan terbaru Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) pada Kamis (29-10-2026) mencatat bahwa polusi udara tidak hanya bersumber dari asap kebakaran hutan dan lahan. Emisi industri, kendaraan bermotor, serta pembakaran sampah juga turut menyumbang sekitar 1.750 kematian pada September 2026.
Analis CREA, Katherine Hasan, mengatakan bahwa sumber polusi selain karhutla sama berbahayanya dengan polusi yang berasal dari pembakaran hutan dan lahan gambut. Meluasnya kebakaran di Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, dan Papua bahkan menggeser asap karhutla menjadi sumber utama kematian akibat polusi udara secara nasional.
Di Kalimantan, sekitar 14 juta orang atau hampir 80 persen penduduk terpapar kualitas udara buruk. Jumlah ini meningkat dibandingkan Agustus yang mencapai 12,3 juta orang. Kematian di wilayah tersebut terutama berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang terus berlangsung dan melepaskan asap beracun. Sementara itu, di Sumatera, sekitar 31,4 juta orang atau separuh penduduk mengalami paparan udara tidak sehat atau lebih buruk. Adapun di Jawa, jumlah penduduk yang mengalami kondisi serupa mencapai 23,8 juta orang.
Data tersebut menunjukkan bahwa polusi udara bukan sekadar persoalan kualitas lingkungan, melainkan ancaman serius bagi kesehatan publik. Oleh karena itu, diperlukan langkah pencegahan, pengendalian, dan perlindungan masyarakat secara serius agar korban jiwa akibat polusi karhutlah tidak terus bertambah (Kompas.id, 29-10-2026).
Rakyat Menanggung Dampak Buruk Tata Kelola Lingkungan
Dampak karhutla terhadap kesehatan dan ekonomi memperlihatkan bahwa buruknya tata kelola hutan dan lahan telah membawa kerugian besar bagi rakyat. Masyarakat harus menanggung akibat dari persoalan lingkungan yang penanganannya belum optimal. Negara pun patut dievaluasi ketika lambat melakukan pencegahan dan penanganan, sementara rakyat terus terpapar bahaya asap dalam waktu panjang.
Lebih dari itu, karhutla bukan hanya mengakibatkan kerusakan kawasan hutan. Asap dan partikel polutan hasil pembakaran dapat menyebar hingga ke wilayah yang jauh dari lokasi kebakaran. Artinya, masyarakat yang tidak tinggal di sekitar kawasan hutan sekalipun tetap berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat buruknya kualitas udara.
Selain itu, dampaknya dapat merembet pada kehidupan ekonomi. Selama berbulan-bulan terpapar kabut asap, masyarakat harus menghadapi keterbatasan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pekerja informal, misalnya, berada dalam situasi sulit. Di satu sisi, mereka harus membatasi paparan asap demi menjaga kesehatan, tetapi di sisi lain tetap harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Begitu juga, usaha kecil dan pendapatan rumah tangga pun berpotensi mengalami penurunan akibat terganggunya aktivitas ekonomi. Belum lagi biaya tambahan yang harus dikeluarkan masyarakat untuk menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan selama kondisi udara memburuk.
Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memperkirakan kerugian ekonomi akibat karhutla mencapai Rp29,54 triliun selama Januari–Agustus 2026. Angka tersebut merupakan estimasi kerugian ekonomi, bukan keseluruhan kerugian yang telah tercatat atau dibayarkan. Besarnya dampak kesehatan dan ekonomi ini menunjukkan bahwa karhutla tidak bisa ditangani secara parsial. Pemadaman api saja tidak cukup apabila tidak disertai pencegahan, pengawasan kawasan rawan kebakaran, pemantauan kualitas udara, serta perlindungan terhadap masyarakat terdampak.
Karena itu, keberhasilan penanganan karhutla semestinya tidak hanya diukur dari berkurangnya titik panas atau padamnya api. Lebih dari itu, negara harus memastikan kualitas udara kembali aman, kesehatan masyarakat terlindungi, lingkungan dipulihkan, dan aktivitas ekonomi rakyat dapat berjalan normal.
Negara sebagai Raa’in dan Junnah
Dalam Islam, negara merupakan raa'in (pengurus rakyat) sekaligus junnah (perisai atau pelindung) yang bertanggung jawab menjaga keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Negara tidak boleh membiarkan rakyat menanggung penderitaan akibat kerusakan lingkungan, apalagi sampai kehilangan nyawa karena sulit mendapatkan udara yang sehat.
Ketika rakyat tertimpa bencana, negara wajib hadir di garis terdepan untuk memberikan perlindungan dan penanganan. Karena, kehadiran negara bukan sebatas memberikan bantuan setelah bencana terjadi, melainkan juga melakukan pencegahan agar bencana serupa tidak terus berulang. Rasulullah saw. bersabda:
"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam (kepala negara) adalah pemimpin bagi rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar kedudukan atau fasilitas untuk memperoleh kekuasaan. Di dalamnya terdapat amanah besar untuk mengurus dan memenuhi kebutuhan rakyat. Seorang pemimpin harus memastikan rakyatnya mendapatkan perlindungan, kehidupan yang layak, serta terhindar dari berbagai ancaman. Konsep raa'in menggambarkan seorang pengurus yang bertanggung jawab terhadap pihak yang diurusnya. Ia tidak boleh mengabaikan kebutuhan dan keselamatan rakyat. Jika terjadi kelalaian dalam menjalankan amanah, pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.
Selain sebagai raa'in, negara juga berfungsi sebagai junnah atau perisai. Artinya, negara harus menjadi pelindung rakyat dari berbagai ancaman, termasuk asap beracun akibat karhutla, kerusakan lingkungan, serta praktik korporasi yang merugikan kepentingan masyarakat.
Fungsi perlindungan ini berkaitan erat dengan tujuan penerapan syariat Islam, yakni menjaga lima perkara pokok (maqashid syariah): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika karhutla mengancam kesehatan, membahayakan nyawa, mengganggu pendidikan, dan merugikan perekonomian masyarakat, berarti terdapat kepentingan dasar rakyat yang harus dilindungi negara.
Islam bukan hanya memerintahkan keadilan, tetapi juga mengharamkan segala bentuk kezaliman. Dalam hadis qudsi, Allah Swt. berfirman:
"Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Maka, janganlah kalian saling menzalimi."
(HR. Muslim)
Dengan demikian, pengelolaan hutan dan lahan harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan kepentingan segelintir pihak. Negara wajib mencegah kerusakan lingkungan, mengawasi pemanfaatan sumber daya alam (SDA), menindak pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, serta menjamin pemulihan lingkungan dan perlindungan masyarakat terdampak.
Dalam Islam, jabatan bukanlah fasilitas untuk dinikmati, melainkan amanah yang kelak akan dihisab. Pemimpin bukan hanya dituntut hadir ketika rakyat membutuhkan bantuan, tetapi juga bertanggung jawab memastikan rakyat tidak terus-menerus menjadi korban buruknya pengelolaan lingkungan.
Wallahu a'lam bishawab.
Via
OPINI
Posting Komentar