Menolak Oligarki, Menjaga Hutan Tetap Lestari

TanahRibathMedia.Com—Aksi unjuk rasa berskala besar kembali mewarnai Jakarta tepat pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, Rabu (28-10-2026). Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas berkumpul untuk menyuarakan keresahan mereka mengenai kondisi lingkungan hidup di Indonesia yang kian memprihatinkan. Dalam aksi yang berlangsung di depan Gedung Bank UOB, Jalan Jenderal Sudirman tersebut, sebuah spanduk putih raksasa berukuran 3x6 meter dibentangkan dengan gagah di hadapan aparat keamanan yang berjaga ketat. Spanduk tersebut bertuliskan pesan menohok: "Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili" (idntimes.com, 28-10-2026).

Gerakan massal yang diinisiasi oleh Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) dan BEM UI ini  membawa sejumlah poin tuntutan yang sangat krusial bagi masa depan ekologi Indonesia. Para demonstran mendesak pemerintah untuk segera menetapkan status kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Tuntutan para mahasiswa ini sangat jelas dan terarah. Poin utama dari aksi tersebut mencakup desakan untuk mengadili seluruh korporasi hitam yang bertanggung jawab atas penggundulan hutan, serta menuntut penyelesaian integrasi tata kelola lahan secara transparan dan menyeluruh (rmol.id, 28-10-2026).

Isu ini tidak hanya menjadi perhatian warga ibu kota saja, aksi serupa juga pecah di Balikpapan oleh mahasiswa yang menuntut pemulihan hutan Kalimantan dari kepungan kabut asap beracun. Semua fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat sipil, termasuk generasi muda, sudah jenuh dengan eksploitasi alam yang terus dibiarkan tanpa adanya penegakan hukum yang berkeadilan.

Ketika jutaan hektare hutan diserahkan kepada segelintir pengusaha melalui skema konsesi lahan, di sanalah bencana ekologis dimulai. Ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia merefleksikan cengkeraman oligarki yang sangat kuat di sektor agraria dan kehutanan. Hutan-hutan dan kawasan lindung dikonversi menjadi perkebunan monokultur skala besar atau wilayah pertambangan tanpa memikirkan daya dukung lingkungan jangka panjang. Penguasaan lahan secara rakus ini telah membawa kerusakan alam luar biasa dan menyengsarakan kehidupan rakyat kecil yang tinggal di sekitar kawasan hutan maupun di wilayah hilir.

Ada ketidakadilan sosial yang sangat nyata di balik fenomena eksploitasi ini. Para oligarki dengan nyaman menikmati keuntungan finansial bernilai fantastis dari hasil bumi yang dikeruk tanpa memikirkan keberlanjutan masa depan. Sebaliknya, rakyat jelata harus menanggung penderitaan berlapis akibat kerusakan lingkungan tersebut. Saat musim hujan tiba, air meluap memicu bencana banjir bandang yang menghanyutkan harta benda. Ketika musim kemarau datang, sisa lahan yang sengaja dibakar menimbulkan kabut asap pekat karhutla yang merusak sistem pernapasan generasi muda secara perlahan.

Akar masalah dari sengkarut ini tidak lain adalah penerapan sistem politik ekonomi kapitalisme sekuler. Dalam paradigma kapitalistik, alam dipandang sebagai komoditas semata yang bebas dieksploitasi demi meraih pertumbuhan materi tanpa batas. Kebijakan negara akhirnya sering kali disetir oleh kepentingan pemilik modal, sehingga aturan hukum yang dibuat justru memfasilitasi legalitas oligarki untuk menguasai hajat hidup orang banyak. Fungsi negara sebagai pelindung rakyat tereduksi menjadi sekadar regulator yang memuluskan bisnis para kapitalis.

Islam sebagai sebuah pandangan hidup yang komprehensif memiliki aturan yang sangat tegas dan berkeadilan mengenai status kepemilikan alam. Dalam hukum Islam, hutan dikategorikan sebagai harta kepemilikan umum (al-milkiyyah al-ammah). Karena statusnya adalah milik bersama seluruh rakyat, negara secara mutlak tidak boleh menyerahkan penguasaan maupun pengelolaan hutan kepada individu, swasta, apalagi kelompok oligarki. Bahkan, pemerintah pun tidak memiliki hak untuk mengubah kepemilikan umum ini menjadi milik negara pribadi demi kepentingan komersial birokrasi. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw.:

"Kaum Muslim berserikat (sama-sama memiliki hak) dalam tiga hal: air, padang rumput (termasuk hutan), dan api." (HR Ahmad dan Abu Dawud)

Politik ekonomi Islam mengamanatkan bahwa pengelolaan harta kepemilikan umum wajib diserahkan sepenuhnya kepada negara untuk dikelola dengan baik. Seluruh hasil pemanfaatan dari hutan tersebut harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk fasilitas pelayanan dasar yang gratis atau murah, seperti pendidikan berkualitas, layanan kesehatan prima, serta pembangunan infrastruktur publik yang merata. Sistem ini menutup rapat celah komersialisasi kekayaan alam oleh pihak-pihak kapitalis yang serakah. Allah Swt. telah memperingatkan agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja:

"...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS Al-Hasyr: 7)

Di samping mengatur urusan ekonomi, Islam memberikan kewajiban dan hukum yang ketat untuk selalu menjaga kelestarian alam sekitar. Manusia sangat dilarang melakukan perusakan ekosistem, melakukan pembalakan liar, atau membakar hutan demi membuka lahan baru dengan cara instan. Setiap tindakan yang menimbulkan kerugian bagi manusia lainnya dan lingkungan hidup dianggap sebagai kemaksiatan yang pelakunya wajib dijatuhi sanksi hukum yang menjerakan di dunia. Larangan berbuat kerusakan ini ditegaskan oleh Allah Swt.:

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya." (QS Al-A'raf: 56)

Pada akhirnya, penyelesaian krisis lingkungan ini membutuhkan kembalinya fungsi sejati dari sebuah institusi negara. Dalam Islam, negara wajib menempatkan dirinya sebagai Ra'in (pengurus rakyat) dan Junnah (perisai atau pelindung). Pemimpin negara bertugas mengurus seluruh kebutuhan rakyat dengan penuh amanah, sekaligus menjadi tameng yang melindungi ruang hidup warga dari keserakahan pihak korporasi.

Rasulullah saw. bersabda mengenai tanggung jawab kepemimpinan ini:

"Sesungguhnya al-imam (kepala negara) itu merupakan perisai, orang-orang akan berperang di belakangnya dan berlindung dengannya." (HR Bukhari dan Muslim)

Dengan penegakan hukum yang berlandaskan syariat, hutan akan kembali lestari, terbebas dari cengkeraman oligarki, dan benar-benar membawa rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, kita semua harus bergerak berjamaah untuk mewujudkan dan memperjuangkan penegakan sistem ini. Hanya dengan cara itulah bumi dan masa depan anak cucu kita bisa terselamatkan. Wallahu'alam bishowab.