Karhutla: Kesehatan dan Perekonomian Menjadi Korban

TanahRibathMedia.Com—Karhutla membawa petaka yang membara. Baik terhadap keselamatan jiwa maupun perekonomian. Ratusan ribu hingga jutaan warga mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat paparan partikel berbahaya PM2.5 dan kabut asap pekat. Ada pun kasus kematian akibat polusi udara diperkirakan melonjak 42 persen menjadi 5.310 jiwa pada September 2026 seiring memburuknya kebakaran hutan dan lahan yang meningkatkan paparan asap beracun di sejumlah wilayah. Sebanyak 3.560 kematian berkaitan dengan polusi akibat karhutla (Kompas 29-10-2026). 

Dari segi ekonomi, hingga pertengahan Oktober 2026, kerugian diperkirakan sekitar Rp167 triliun. Sektor usaha pun banyak yang mengalami kontraksi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat subsektor kehutanan mengalami kontraksi sebesar -2,52% pada kuartal III 2026. 

Sektor lain seperti perdagangan besar dan eceran, pertambangan, industri pengolahan, serta transportasi dan pergudangan (termasuk pembatalan ribuan penerbangan akibat kabut asap) ikut mengalami perlambatan. Akibatnya, secara regional pertumbuhan ekonomi di wilayah terdampak mengalami tekanan. Ekonomi wilayah Kalimantan pada kuartal III 2026 tercatat tumbuh paling rendah di Indonesia (3,96%) dibandingkan wilayah lain seperti Bali dan Nusa Tenggara (6,08%) atau Jawa (5,84%) (Kompas.com, 17-10-2026). 

Lonjakan kasus ISPA dan gangguan kesehatan hingga ancaman korban jiwa menjadi konsekuensi logis dari ketidakoptimalan penanganan dan pencegahan karhutla berulang. Ironisnya, lagi lagi masyarakat kecil yang harus membayar dan menjadi korban utama. Bukan pejabat, pemegang kebijakan atau oligarki. Udara yang harusnya menjadi sumber kehidupan, justru menjadi malapetaka baru ditengah carut marutnya tata kelola negara atas hutan dan lahan. Aktivitas ekonomi lumpuh, proses pendidikan terhenti dan masih banyak kerugian lain yang harus diderita.

Di saat yang sama, keterlibatan negara terhenti pada upaya kuratif berupa pengerahan pasukan pemadam. Bukan kesungguhan politik untuk mengatasi akar masalah agar bencana tak berulang. Minimnya mitigasi juga menyebabkan karhutla terjadi makin meluas hingga masyarakat terdampak pun makin meluas pula. Disaat yang sama, tebang pilih hukum terus terjadi. Petani kecil tak luput dari jeratan sanksi, sementara korporasi justru dibiarkan menguasai lahan konsesi. 

Inilah kegagalan nyata yang ditunjukkan oleh penguasa hari ini. Sistem yang diadopsi yaitu kapitalisme telah berhasil mematikan nurani para penguasa hingga keselamatan masyarakat harus dipertaruhkan. Fungsi negara mengalami transformasi besar, dari pengurus rakyat menjadi perpanjangan tangan kepentingan pemilik modal alias korporasi. Keberpihakan ini bisa terlihat dari regulasi yang hadir untuk memuaskan hasrat mereka. Pada akhirnya, ditangan kapitalisme hutan dan SDA lain diposisikan sebagai komoditas bernilai jual yang harus menguntungkan, bukan amanah yang harus dijaga.

Sungguh, karhutla belum usai sepenuhnya meskipun hujan mulai turun. Sebab, hujan yang turun masih bersifat sporadis alias belum merata. Baranya pun masih belum padam total mengingat karakteristik khusus dari lahan yang terbakar. Akibatnya, ancaman kesehatan masyarakat pun belum otomatis berakhir. Begitu juga ancaman mandeknya ekonomi. 

Kesehatan adalah hak dasar yang wajib dijamin oleh negara.  Sebab syariat telah menetapkannya sebagai raain dan junnah, sehingga dalam pelaksanaannya harus maksimal. Pada kondisi darurat karhutla ini, maka penanganan kesehatan harusnya menjadi prioritas. Negara harus sigap mengevakuasi masyarakat terdampak ke tempat aman dengan pembiayaan darinya dan kebutuhan yang dipenuhi secara layak. Bahkan hingga mencakup urusan pendidikan korban, fasilitas ibadah hingga transportasi. 

Di saat yang sama, negara tidak akan tinggal diam. Ia akan mengerahkan seluruh kekuatan (aparat pemadam, infrastruktur, dana, militer, dll.) untuk segera memadamkan kebakaran agar tidak berlarut-larut dan menimbulkan dampak yang lebih besar.

Islam juga memandang hutan sebagai harta milik umum yang wajib dikelola dan dijaga untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk keuntungan korporasi. Pembukaan lahan dilakukan dengan perhitungan yang matang terkait dampaknya terhadap lingkungan. Tidak boleh terjadi deforestasi masif yang akan merusak ekologi. Untuk mewujudkan hal ini, negara terus melakukan edukasi melalui sistem pendidikan Islam. SDM dan teknologi canggih juga akan dikerahkan untuk memetakan kondisi dan karakteristik hutan, serta mendeteksi adanya titik panas maupun titik api.

Lebih lanjut, Islam melalui tangan negara akan memberlakukan sanksi tegas terhadap siapapun yang sengaja dan terlibat dalam pembakaran hutan. Bahkan jika pejabat sekalipun.

Demikian upaya serius Islam dalam mencegah dan menangani bencana karhutla. Ia menjadi perkara prioritas yang penyelesaiannya disegerakan mengingat dampak nya yang mengancam nyawa dan perekonomian. Jika kapitalisme identik dengan daya rusaknya yang dahsyat terhadap alam, maka Islam justru menjanjikan lestari itu nyata.