Rezim Panik: Penguasa Antikritik Tumbang oleh Kemarahan Rakyat!

TanahRibathMedia.Com—Panggung politik Indonesia hari ini memperlihatkan pemandangan yang kian memuakkan sekaligus mencemaskan. Para penguasa yang duduk di singgasana kekuasaan tampak begitu alergi terhadap setiap suara kritis yang disuarakan oleh rakyatnya sendiri. Unjuk rasa, kritik pedas, hingga seruan demonstrasi buruh dan mahasiswa langsung dicap sebagai ancaman makar atau dituding ditunggangi pihak-pihak tertentu. Ironisnya, di saat yang sama, mereka sibuk melanggengkan oligarki dan mengabaikan penderitaan rakyat yang kian terhimpit beban hidup. Ketika pelayan publik berubah menjadi raja kecil yang anti-kritik, di situlah letak darurat demokrasi yang sesungguhnya (FelixSiauw, 30 Oktober 2026).

Kenyataan pahit di lapangan menunjukkan bahwa kepemimpinan saat ini lahir dari rahim koalisi elit dan kompromi transaksional. Politik akomodasi kekuasaan ini menciptakan mentalitas penguasa yang paranoid—mereka takut kehilangan fasilitas, kekuasaan, dan kursi empuknya. Akibatnya, setiap gugatan atas kebijakan publik dipandang sebagai musuh yang harus dibungkam.

Sementara para elite sibuk mengamankan posisi, rakyat di bawah terus menjerit menghadapi karut-marut pengurusan negara. Mulai dari bencana ekologis akibat karhutla, efektivitas program bantuan sosial yang amburadul, hingga harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi mencekik leher. Alih-alih mawas diri dan mengevaluasi kebijakan yang gagal, penguasa justru kerap melahirkan narasi-narasi intimidatif demi memadamkan api perlawanan rakyat yang sah menuntut hak-hak dasarnya.

Watak penguasa yang represif dan abai terhadap urusan umat ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan buah busuk dari penerapan sistem sekularisasi dan kapitalisasi kekuasaan di negeri ini. Dalam sistem sekuler, agama dipisahkan dari tata kelola negara. Politik tidak lagi dipandang sebagai jalan pengabdian, melainkan arena bisnis bebas nilai dalam kerangka kapitalisme. Jabatan diraih dengan modal biaya tinggi (politik transaksional), sehingga wajar jika setelah berkuasa, para pejabat sibuk mengembalikan modal dan melayani para pemodal besar (oligarki) alih-alih mengurusi rakyat.

Sekularisme melahirkan penguasa yang merasa berdaulat secara mutlak tanpa batas moral ilahi. Tanpa standar halal-haram, penguasa sekuler menjadi kebal rasa bersalah saat mengabaikan penderitaan rakyat, karena orientasi hidup mereka hanyalah materi, kekuasaan, dan kelanggengan tahta di atas penderitaan orang banyak.

Menghadapi watak penguasa yang anti-kritik, solusi hakiki tidak akan pernah ditemukan dalam kerangka demokrasi sekuler yang semu dan penuh kepalsuan. Jawaban tuntas atas kezaliman struktural ini hanya ada pada penerapan sistem Islam kaffah. Dalam pandangan Islam, penguasa bukanlah tiran yang bebas bertindak sewenang-wenang, melainkan seorang Ra'in (pelayan/pengurus) dan Mas'ul (penanggung jawab) atas rakyatnya. Rasulullah saw. menegaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim:

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya..." (HR. Bukhari dan Muslim)

Lebih dari itu, mengoreksi penguasa yang zalim bukanlah bentuk makar, melainkan kewajiban agung berupa amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan, Islam memposisikan keberanian meluruskan penguasa sebagai puncak perjuangan moral. Rasulullah saw. bersabda:

"Jihad yang paling utama adalah perkataan yang benar (keadilan) di hadapan penguasa yang zhalim." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Dalam naungan sistem pemerintahan Islam (Khilafah), suara umat diwadahi secara sah melalui lembaga kontrol penguasa yang independen. Negara tidak akan pernah membungkam kritik, sebab legitimasi kekuasaan sepenuhnya bertumpu pada penerapan syariat Islam dan rida rakyat dalam ketaatan mutlak kepada Allah Swt.