Kritik Dibalas Gas Air Mata: Potret Buram Demokrasi

TanahRibathMedia.Com—Dua aksi demonstrasi berturut-turut di Yogyakarta berakhir ricuh. Aksi yang terjadi pada hari Selasa (20-10-2026) di Gedung DPRD DIY digelar oleh mahasiswa dari berbagai kampus di DIY. Aksi yang dimulai sejak siang hari tersebut berakhir ricuh, dan polisi mengamankan sedikitnya 13 orang (krjogja.com, 21-10-2026). 

Sama halnya dengan aksi di kawasan Malioboro dan sekitarnya pada Rabu (28-10-2026) juga berakhir bentrok. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menduga ada oknum penyusup yang memicu kericuhan, setelah sebelumnya massa bergerak dengan damai. Massa menggelar aksi ini dengan tujuan untuk menyampaikan kritik kepada pemerintahan Prabowo-Gibran (cnnindonesia.com, 30-10-2026).

Melihat kejadian ini, kita tentu merasa sedih dan prihatin. Mengapa generasi penerus kita, yang peduli pada nasib bangsa dan ingin bersuara jujur, justru harus pulang dengan luka-luka atau bahkan ditahan?

Hari ini, narasi "bebas berpendapat" dalam sistem demokrasi sering kali terasa sebatas janji manis di bibir saja. Kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik. Ketika masyarakat atau mahasiswa berani menyampaikan kritik pedas kepada pemerintah, mereka tidak jarang harus berhadapan langsung dengan tindakan tegas dan tekanan dari aparat keamanan. Di sisi lain, kepentingan para pejabat dan pengusaha bermodal besar (oligarki) seolah selalu dijaga dan diutamakan. Kondisi inilah yang membuat rakyat kecil merasa dianaktirikan dan diabaikan di rumahnya sendiri.

Mengapa fenomena seperti ini bisa terus berulang?

Dalam sistem kapitalisme yang dianut saat ini, biaya untuk meraih kekuasaan politik sangatlah mahal. Akibatnya, para pemimpin yang terpilih sering kali berutang budi kepada para pemilik modal besar yang mendanai mereka. Ketika sudah menjabat, arah kebijakan negara pun lebih banyak berpihak pada kepentingan kelompok elite tersebut ketimbang kesejahteraan rakyat. 

Alhasil, saat rakyat menjerit protes karena merasa diperlakukan tidak adil, suara mereka bukan didengarkan dengan baik, melainkan dianggap sebagai gangguan keamanan yang harus diredam dengan kekuatan fisik oleh aparat.

Pemandangan tersebut sangat kontras jika kita melihat konsep kepemimpinan dalam Islam. Dalam sudut pandang Islam, mengkritik pemimpin yang keliru bukanlah sebuah kejahatan atau dosa. Sebaliknya, hal itu adalah sebuah kewajiban untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan mencegah keburukan (ammar ma'ruf nahi munkar). Seorang pemimpin tidak boleh antikritik, karena tugas utama mereka justru mendengarkan suara rakyat dan terus memperbaiki diri demi kepentingan orang banyak.

Islam mendidik umatnya untuk berani menyuarakan kebenaran dan berpikir kritis, bahkan di hadapan penguasa sekalipun. Rasulullah saw. bersabda, bahwa salah satu jihad yang paling utama adalah menyampaikan kata-kata yang adil atau benar di depan pemimpin yang zalim. Jadi, kritik dari rakyat bukanlah ancaman bagi negara. Kritik adalah tanda cinta agar para penguasa tidak salah melangkah dan terperosok ke dalam dosa kezaliman yang akan menyengsarakan masyarakat.

Kita bisa belajar dari sejarah indahnya kepemimpinan Islam pada masa lalu. Pada saat Khalifah Umar bin Khattab berpidato di hadapan rakyatnya dan meminta mereka untuk meluruskannya jika ia berbuat salah, maka seorang warga berdiri dengan berani. Warga itu berkata bahwa jika Umar melenceng, mereka akan meluruskannya dengan pedang mereka.

Mendengar hal itu, Khalifah Umar tidak marah, tidak pula memerintahkan pengawal untuk menangkap orang tersebut. Beliau justru bersyukur kepada Allah karena masih ada rakyat yang berani mengingatkan pemimpinnya. Sungguh sebuah teladan yang sangat sejuk dan jauh dari kesan menakut-nakuti rakyat sendiri.

Pada akhirnya, fungsi utama negara adalah menjadi raa'in (pengurus) dan junnah (pelindung) yang melayani kebutuhan seluruh masyarakat, bukan menjadi pelayan bagi kaum elite yang memiliki kuasa dan harta. Pemimpin (khalifah) dalam Islam adalah sebagai seorang pengurus dan pelindung yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat atas setiap urusan rakyat yang dipimpinnya. 

Mereka wajib memastikan kebutuhan pokok rakyatnya terpenuhi, pendidikan dan kesehatan terjamin, serta hak bicara mereka dihargai secara terhormat.

Keadilan dan kesejahteraan yang nyata baru bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat jika para pemimpin kembali fokus mengurus rakyatnya dan berani menjauh dari kepentingan kelompok tertentu. 

Sudah saatnya kita tidak ragu untuk kembali ke sistem Islam, yaitu khilafah, agar suara-suara tulus dari mahasiswa dan rakyat tidak lagi dijawab dengan pentungan atau gas air mata, melainkan disambut dengan keterbukaan hati dan perubahan nyata ke arah yang diridai-Nya.