Asap Karhutla Merampas Nafas dan Nafkah

TanahRibathMedia.Com—Laporan Pusat Riset Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) mencatat lonjakan signifikan angka kematian akibat polusi udara di Indonesia pada September 2026. Sebanyak 5.310 jiwa diperkirakan meninggal dunia, atau naik 42 persen dibandingkan Agustus 2026 yang mencapai 3.740 jiwa. Dari total tersebut, sebanyak 3.560 kematian berkaitan langsung dengan paparan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meningkat dua kali lipat, dengan kontribusi mencapai 94 hingga 99 persen di Kalimantan dan lebih dari 80 persen di Sumatra, sedangkan di Jawa kematian lebih banyak didominasi oleh polusi udara nonkarhutla (suara.com, 4-11-2026).

Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap kesehatan masyarakat tidak selalu tampak secara kasat mata. Partikulat halus PM2,5 yang dihasilkan dari pembakaran dapat terbawa angin hingga ratusan kilometer dan menyebar ke berbagai wilayah, sehingga memperluas jangkauan paparan polusi udara. Kondisi tersebut membuat masyarakat di daerah yang jauh dari titik api pun tetap berisiko mengalami gangguan pernapasan dan penyakit lainnya akibat menghirup udara yang tercemar.

Selain mengancam kesehatan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut memukul perekonomian warga. Asap tebal yang menyelimuti permukiman memaksa berbagai aktivitas ekonomi terhenti, mulai dari kegiatan pertanian, perdagangan, hingga transportasi. Kondisi tersebut menyebabkan pemasukan warga menurun dan berujung pada melemahnya keuangan rumah tangga, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan penghidupannya pada sektor informal dan hasil bumi.

Dampak karhutla terhadap kesehatan dan ekonomi sejatinya memperlihatkan buruknya tata kelola hutan dan lahan yang telah merugikan dan menyengsarakan rakyat. Negara dinilai telah berlaku zalim karena lambat dalam menangani karhutla hingga kebakaran berlangsung dalam waktu yang panjang. Minimnya mitigasi dan lemahnya kesiapsiagaan membuat api menyebar luas tanpa kendali, sementara masyarakat harus menanggung asap, penyakit, dan kerugian ekonomi yang terus berulang setiap tahun.

Bahkan ketika karhutla dinyatakan usai seiring turunnya hujan, penderitaan warga belum benar-benar berakhir. Dampak kesehatan akibat paparan asap bersifat jangka panjang dan dapat terus menggerogoti kualitas hidup masyarakat, sementara roda perekonomian yang sempat mandek tidak serta-merta pulih. Petani gagal panen, pedagang kehilangan pendapatan, dan rumah tangga harus berjuang lebih lama untuk kembali bangkit dari keterpurukan.

Akar persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari sistem kapitalisme yang menjadi pangkal masalah karhutla. Dalam paradigma kapitalisme, hutan diposisikan sebagai komoditas yang harus mendatangkan keuntungan, bukan sebagai amanah yang harus dijaga dan dilestarikan. Demi menekan biaya dan memaksimalkan keuntungan, pembakaran menjadi cara termurah untuk membuka lahan, tanpa memedulikan kerusakan lingkungan dan penderitaan warga di sekitarnya.

Dalam sistem kapitalisme, peran negara cenderung lebih terbatas pada pembuatan regulasi. Namun dalam praktiknya, regulasi tersebut terkadang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat, karena masih memberi ruang yang besar bagi pemilik modal yang menguasai lahan dalam skala luas. Jika cara pandang ini terus dipertahankan, karhutla berpotensi terus berulang dari tahun ke tahun, dan masyarakatlah yang paling merasakan dampaknya, mulai dari paparan asap, gangguan kesehatan, hingga menurunnya kondisi ekonomi.

Dalam Islam, negara adalah raa’in dan junnah yang wajib melindungi keamanan, kesehatan, dan perekonomian rakyat. Negara tidak boleh membiarkan rakyat sengsara karena sulit bernapas. Ketika negara membiarkan rakyat berada dalam kondisi dharar yang mengancam nyawa akibat karhutla, maka sesungguhnya negara telah berlaku zalim terhadap rakyat yang menjadi amanahnya.

Konsekuensi dari peran tersebut, negara memandang hutan sebagai harta milik umum yang wajib dikelola dan dijaga untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk keuntungan korporasi. Pembukaan lahan hanya dilakukan dengan perhitungan yang cermat terhadap dampaknya pada lingkungan, sehingga tidak boleh terjadi deforestasi masif yang merusak ekologi dan mengancam kehidupan. Hutan dijaga sebagai titipan Allah yang memberi manfaat bagi generasi hari ini dan generasi mendatang.

Untuk menjamin keamanan dan kesehatan warga, negara wajib melakukan upaya mitigasi secara sungguh-sungguh agar karhutla dapat dicegah sejak awal. Jika karhutla tetap terjadi, negara akan mengerahkan seluruh kekuatannya, mulai dari aparat pemadam, infrastruktur, dana, hingga militer, untuk segera memadamkan kebakaran agar tidak berlarut-larut dan tidak semakin meluas. Pencegahan dan penanganan cepat menjadi bentuk nyata tanggung jawab negara sebagai pelindung rakyat.

Negara juga menanggulangi dampak kesehatan akibat karhutla dengan menyediakan layanan kesehatan gratis bagi seluruh warga. Dengan jaminan tersebut, rakyat yang terpapar asap dapat dengan mudah memperoleh pengobatan tanpa terbebani biaya. Kesehatan tidak lagi menjadi komoditas yang diperjualbelikan, melainkan hak rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara.

Sebagai penegak keadilan, negara menerapkan sanksi yang tegas kepada siapa pun yang terlibat dalam pembakaran hutan hingga menimbulkan efek jera. Sanksi tersebut berlaku tanpa pandang bulu, termasuk jika pelakunya adalah pejabat atau pihak yang memiliki kekuasaan dan modal besar. Tidak ada kekebalan bagi perusak lingkungan, karena kezaliman terhadap alam dan rakyat adalah kejahatan yang harus dihukum.

Inilah gambaran solusi hakiki yang hanya dapat terwujud melalui penerapan Islam kaffah. Ketika negara berfungsi sebagai raa’in yang amanah, hutan dikelola sebagai milik umum, mitigasi dilakukan secara total, kesehatan dijamin secara gratis, dan sanksi ditegakkan secara adil, maka karhutla tidak akan lagi menjadi bencana tahunan yang merampas napas dan nafkah rakyat. Islam kaffah tidak hanya menawarkan penanganan teknis, tetapi membangun paradigma baru bahwa menjaga alam adalah ibadah, dan melindungi rakyat adalah kewajiban yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.