Di Balik Asap, Ada Amanah yang Dikhianati

TanahRibathMedia.Com—Setiap musim kemarau tiba, anak-anak kita kembali sesak napas. Sekolah pun diliburkan, langit Nusantara berubah abu-abu. Sementara rakyat memanen asap, segelintir korporasi justru memanen cuan dari lahan yang terbakar. Inilah ritual tahunan yang tak pernah tuntas. Bencana karhutla bagi rakyat tetapi keuntungan bagi oligarki.

Publik berhak menggugat: mengapa petaka ini terus berulang?

Polri memang menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka karhutla dan pemerintah memasang SiPongi (detik.com, 29-10-2026). Namun, itu tidak mengubah apa-apa. Izin tetap diberikan, deregulasi tetap berjalan, dan hutan tetap diperlakukan sebagai komoditas. Buktinya, menurut data Pantau Gambut yang dikutip Kompas, sekitar 30 persen atau kurang lebih 40.000 titik panas justru berada di area Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) (kompas.com, 3-10-2026).

Jawabannya gamblang: penanganan selama ini masih pragmatis dan tambal sulam. Belum menyentuh akar masalah.

Kemarahan publik pun pecah. Massa mahasiswa membentangkan spanduk raksasa bertuliskan "Hutan Bukan Milik Oligarki" di pusat ibu kota (tribunnews.com, 28-10-2026). Jeritan itu adalah cermin: di balik kepulan asap yang menyesakkan dada, ada amanah pengurus alam dan keselamatan rakyat yang sedang dikhianati.

Akar masalah karhutla bersumber dari paradigma sistem politik ekonomi sekuler-kapitalisme. Dalam kacamata kapitalisme, hutan tidak dipandang sebagai amanah yang wajib dilestarikan, melainkan komoditas komersial penambah pundi-pundi investasi. Konsesi jutaan hektare diserahkan kepada pemodal besar. Terjadilah ketimpangan yang menyayat hati: oligarki memanen keuntungan berlimpah, rakyat memanen asap dan banjir bandang. Penegakan hukum pun tebang pilih. Petani kecil diburu, korporasi pembakar dilindungi izinnya. Yang ditangkap hanya eksekutor lapangan, sementara beneficial owner (pemilik manfaat sebenarnya di balik korporasi) dan pejabat pemberi izin tetap aman menikmati keuntungan.

Kerusakan ekologis akibat ulah manusia ini telah lama diperingatkan dalam Al-Qur'an:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (dampak) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS Ar-Rum: 41)

Islam memandang hutan secara mendasar dan paripurna. Hutan bukan milik pribadi, bukan milik oligarki, bukan pula milik kekuasaan swasta. Rasulullah saw. bersabda:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ

"Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput (hutan), dan api." (HR Abu Dawud dan Ahmad)

Atas dasar hadis ini, syariat menetapkan hutan tergolong g (kepemilikan umum). Haram hukumnya negara menyerahkan penguasaan hutan kepada korporasi melalui konsesi Hak Guna Usaha atau perizinan berusaha. Dalam Islam, negara haram menjadi makelar izin. Negara adalah ra'in yang wajib mengelola hutan langsung untuk rakyat, bukan menyerahkannya kepada korporasi lalu rakyat hanya kebagian asapnya.

Imam Ibn Taimiyah dalam kitab Al-Siyasah Al-Shar'iyyah menjelaskan bahwa kekuasaan dan pengurusan harta publik adalah amanah yang wajib ditunaikan demi keadilan rakyat, bukan alat memperkaya segelintir kelompok. Hal ini dipertegas oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam, yang merinci bahwa harta kepemilikan umum wajib dikelola langsung oleh negara dan dilarang keras diprivatisasi oleh korporasi.

Kepemimpinan dalam Islam berpilar pada peran penguasa sebagai ra'in (pengurus) dan junnah (perisai). Rasulullah saw. bersabda:

فَالإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Seorang Imam (pemimpin negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya." (HR Bukhari dan Muslim)

Oleh karena itu, karhutla tidak cukup diselesaikan dengan sanksi administratif atau imbauan moral. Akarnya harus dicabut. Paradigma kapitalisme harus ditinggalkan dan tata kelola harus dikembalikan pada akidah Islam.

Karena itu, persoalan hutan tidak bisa diselesaikan hanya dengan ganti pejabat atau ganti regulasi. Hanya dengan penerapan syariat secara kaffah (menyeluruh) dalam naungan Khilafah, hutan akan kembali menjadi paru-paru dunia. Bukan lagi wadah pemuas ketamakan oligarki, tetapi amanah yang dijaga untuk kehidupan rakyat.