Karhutla Tak Kunjung Usai, Buah dari Tata Kelola Kapitalistik

TanahRibathMedia.Com—Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di Indonesia. Kebakaran yang terus berulang tidak hanya menghanguskan kawasan hutan, tetapi juga mengancam kehidupan masyarakat. Asap pekat yang ditimbulkan menyebar ke berbagai wilayah, mengganggu aktivitas warga, bahkan membahayakan kesehatan. Ironisnya, masyarakat harus menanggung berbagai dampak dari kerusakan lingkungan yang seharusnya dapat dicegah melalui pengelolaan hutan yang baik.

Dilansir dari Kompas (29 Oktober 2026). kematian akibat polusi udara di Indonesia diperkirakan meningkat 42 persen menjadi 5.310 jiwa pada September 2026. Peningkatan ini seiring memburuknya kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan masyarakat terpapar asap berbahaya. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.560 kematian berkaitan dengan polusi akibat karhutla. Angka ini bahkan meningkat dua kali lipat dibandingkan estimasi pada bulan sebelumnya.

Laporan terbaru Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) pada Kamis (29-10-2026) juga menyebutkan bahwa selain asap kebakaran, polusi udara kronis yang berasal dari emisi industri, kendaraan bermotor, dan pembakaran sampah turut menyebabkan sekitar 1.750 kematian pada September 2026. Fakta ini menunjukkan bahwa karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan ancaman serius bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Ironisnya, persoalan yang terus berulang ini belum juga mendapatkan penyelesaian yang menyentuh akar masalah.

Maraknya karhutla tidak dapat dilepaskan dari paradigma pengelolaan sumber daya alam dalam sistem kapitalisme. Sistem ini memberikan ruang yang luas bagi para pemilik modal untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber daya alam demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Sementara itu, negara cenderung berperan sebagai regulator dan fasilitator bagi aktivitas ekonomi para pemilik modal.

Orientasi keuntungan tersebut sering kali mengabaikan kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat. Lemahnya pengawasan serta penegakan hukum semakin membuka peluang terjadinya eksploitasi hutan dan lahan secara berlebihan. Alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan, termasuk perkebunan kelapa sawit, menjadi salah satu persoalan yang patut mendapat perhatian serius.

Dalam praktiknya, pembukaan lahan dengan cara membakar masih menjadi persoalan yang berulang. Cara tersebut memang dianggap lebih mudah dan murah oleh pihak tertentu, tetapi dampaknya sangat merugikan masyarakat luas. Kerusakan ekosistem, pencemaran udara, gangguan kesehatan, hingga terganggunya aktivitas pendidikan dan ekonomi menjadi konsekuensi yang harus ditanggung rakyat. Karhutla pun tidak bisa semata-mata dipandang sebagai bencana alam. Faktor kesengajaan manusia, kepentingan ekonomi, serta lemahnya pengawasan harus ditelusuri secara serius. Negara tidak boleh membiarkan kepentingan pemilik modal mengalahkan keselamatan rakyat.

Oleh karena itu, diperlukan tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan. Perizinan yang bermasalah harus dievaluasi, kawasan yang rusak perlu dipulihkan, dan pengawasan harus diperkuat. Namun, penindakan saja tidak cukup jika akar persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam tidak dibenahi. Selama keuntungan materi menjadi orientasi utama, ancaman eksploitasi lingkungan akan terus berulang.

Berbeda dengan sistem kapitalisme, Islam memandang negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi dan mengurus urusan rakyat. Negara berfungsi sebagai junnah (pelindung) sekaligus ra'in (pengurus rakyat).

Rasulullah saw. bersabda:

“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar kekuasaan, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui perlindungan dan pelayanan terhadap rakyat. Dalam sistem Islam, negara tidak boleh menyerahkan keselamatan masyarakat kepada kepentingan korporasi atau mekanisme pasar.

Dalam konsep pemerintahan Islam (khilafah), terdapat sejumlah langkah strategis untuk mencegah dan menangani karhutla, di antaranya:

Khilafah berkewajiban melindungi rakyat dari berbagai ancaman yang membahayakan jiwa, termasuk bencana karhutla. Negara akan bergerak cepat dalam melakukan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi masyarakat yang terdampak, terutama kelompok rentan seperti balita, anak-anak, lansia, dan masyarakat yang memiliki gangguan kesehatan.

Pembiayaan penanggulangan bencana dan penyelamatan korban menjadi tanggung jawab negara melalui Baitulmal sesuai ketentuan syariat. Dengan demikian, keselamatan rakyat menjadi prioritas utama, bukan persoalan untung dan rugi.

Negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar rakyat, termasuk pelayanan kesehatan. Pelayanan tersebut mencakup upaya promotif (peningkatan kesadaran kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), dan kuratif (pengobatan).

Dalam menghadapi dampak karhutla, negara akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi potensi kebakaran, memantau kualitas udara, serta menangani masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.

Pencegahan merupakan bagian penting dalam menjaga keselamatan rakyat. Negara akan melakukan pengawasan terhadap kawasan hutan dan lahan secara menyeluruh, termasuk pemantauan titik api, kondisi lingkungan, dan penyebaran asap.

Sistem peringatan dini, kesiapan petugas, serta prosedur evakuasi harus disiapkan dengan baik. Negara juga wajib melakukan pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan lahan dan menindak tegas siapa pun yang terbukti melakukan pembakaran maupun perusakan lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi harus memperhatikan kemaslahatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Negara wajib menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Ketersediaan rumah sakit, puskesmas, tenaga medis, obat-obatan, tabung oksigen, nebulizer, serta sarana kesehatan lainnya harus diperhatikan, termasuk di daerah terpencil.

Pelayanan kesehatan diberikan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi hak rakyat. Dengan demikian, masyarakat tidak boleh kehilangan kesempatan memperoleh pengobatan hanya karena keterbatasan kemampuan ekonomi.

Karhutla yang terus berulang menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak cukup diselesaikan melalui pemadaman api dan penanganan korban semata. Diperlukan perubahan mendasar dalam paradigma pengelolaan sumber daya alam dan tanggung jawab negara terhadap rakyat.

Dalam Islam, menjaga jiwa (hifz an-nafs) merupakan salah satu tujuan utama penerapan syariat. Karena itu, negara harus memastikan setiap kebijakan berpihak pada keselamatan manusia dan kelestarian alam. Negara tidak boleh membiarkan eksploitasi lingkungan berlangsung demi kepentingan segelintir pemilik modal.

Penerapan syariat Islam secara menyeluruh dalam bingkai Khilafah diyakini akan menghadirkan sistem pengelolaan sumber daya alam yang berlandaskan hukum syarak, sekaligus menempatkan negara sebagai pelindung dan pengurus rakyat. Sangat berbeda dengan kondisi saat ini, ketika penanganan karhutla masih dihadapkan pada persoalan berulang dan belum menyentuh akar masalah. Akibatnya, kesehatan masyarakat terancam, lingkungan mengalami kerusakan, dan masa depan generasi ikut dipertaruhkan.

Jangan biarkan karhutla terus berulang dan keselamatan generasi menjadi korban. Sudah saatnya akar persoalan dituntaskan, pelaku pembakaran ditindak tegas, dan pengelolaan lingkungan dibangun di atas prinsip keadilan serta tanggung jawab. Sebab, menjaga keselamatan rakyat bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan amanah kepemimpinan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. Semua itu, dalam pandangan Islam, membutuhkan penerapan syariat secara kafah dalam naungan Khilafah.