Mencari Akar Masalah Karhutla

TanahRibathMedia.Com—Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus menjadi persoalan berulang di Indonesia. Dampaknya tidak hanya berupa kerusakan hutan dan lahan gambut, tetapi juga kabut asap, gangguan kesehatan, hilangnya mata pencaharian, serta kerugian ekonomi yang harus ditanggung masyarakat. Di tengah kemajuan teknologi pemantauan titik panas (hotspot), kebakaran yang terus berulang menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa deteksi semakin berkembang, tetapi pencegahan belum sepenuhnya efektif? Karhutla memang dipengaruhi faktor alam, seperti kemarau panjang dan rendahnya curah hujan. 

Namun, bencana ini tidak dapat dijelaskan hanya sebagai akibat kondisi cuaca. Pengeringan lahan gambut, perubahan penggunaan lahan, pembukaan lahan dengan api, lemahnya pengawasan, serta ketidakefektifan penegakan hukum dapat meningkatkan risiko kebakaran. Karena itu, penanganannya harus menelusuri penyebab langsung sekaligus kondisi yang memungkinkan kebakaran terus berulang. Persoalan ini juga berkaitan dengan tata kelola sumber daya alam. 

Kebijakan pemberian konsesi kepada korporasi perlu dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap ekosistem, keselamatan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Keberadaan konsesi tidak otomatis membuktikan bahwa perusahaan menjadi penyebab kebakaran. Namun, transparansi perizinan, pengawasan kegiatan usaha, dan pertanggungjawaban atas pelanggaran harus dipastikan berjalan. Jangan sampai keuntungan pemanfaatan lahan dinikmati segelintir pihak, sementara dampak kerusakan lingkungan ditanggung masyarakat luas.

Dengan demikian, solusi karhutla tidak cukup berupa penambahan teknologi deteksi, patroli, dan pemadaman. Diperlukan pencegahan sejak awal, perlindungan hidrologi gambut, evaluasi perizinan di wilayah rentan, penegakan hukum yang konsisten, serta pemulihan hak masyarakat terdampak. Teknologi hanya akan efektif apabila didukung tata kelola yang mampu menerjemahkan informasi menjadi tindakan nyata.

Persoalan ini dapat dikaji melalui prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan umum, dan larangan melakukan kerusakan di bumi. QS. Al-A'raf ayat 56 mengingatkan agar manusia tidak membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Sementara itu, prinsip amanah dan keadilan menuntut agar kekuasaan digunakan untuk melindungi masyarakat, bukan untuk mengutamakan kepentingan tertentu dengan mengorbankan kepentingan umum.

Pada akhirnya, mencari akar masalah karhutla berarti mempertanyakan bukan hanya bagaimana api dipadamkan, tetapi juga bagaimana risiko kebakaran diciptakan, siapa yang memperoleh manfaat dari pemanfaatan lahan, siapa yang menanggung kerugiannya, dan bagaimana pertanggungjawaban ditegakkan. Penyelesaian karhutla membutuhkan perubahan yang menyentuh aspek ekologis, teknis, hukum, sosial, dan politik-ekonomi, dengan keselamatan rakyat serta kelestarian lingkungan sebagai prioritas utama.