OPINI
Karhutla Mengancam Kesehatan dan Ekonomi Warga
Oleh: Ummu Uwais
(Sahabat Tanah Ribath Media)
TanahRibathMedia.Com—Kematian akibat polusi udara di Indonesia tercatat melonjak tajam hingga 42% menjadi 5.310 jiwa pada September 2026 seiring dengan memburuknya kebakaran hutan dan lahan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.560 kematian berkaitan langsung dengan polusi akibat asap karhutla, yang artinya dua kali lipat dibandingkan bulan sebelumnya. Angka ini menjadi bukti bahwa karhutla bukan lagi sekadar bencana lingkungan biasa, melainkan telah menjadi krisis kemanusiaan yang nyata merenggut nyawa (Kompas.id, 20 September 2026).
Dampak karhutla terhadap kesehatan pun tidak selalu terlihat secara langsung pada saat kejadian. Partikulat halus PM2,5 yang dihasilkan dari pembakaran hutan dapat terbawa angin dan menyebar hingga ratusan kilometer ke berbagai wilayah, sehingga memperluas paparan polusi udara kepada masyarakat yang bahkan jauh dari lokasi kebakaran. Karena ukurannya yang sangat kecil, partikel ini mampu menembus hingga ke alveoli paru-paru dan bertahan lama di dalam tubuh, sehingga efeknya baru dirasakan dalam jangka panjang.
Kondisi kualitas udara yang memburuk ini telah masuk pada kategori yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 3 November 2026, terdapat 17 kabupaten dan kota yang masuk kategori tidak sehat hingga berbahaya. Dua wilayah paling berbahaya berada di Kalimantan Tengah, yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur dengan nilai PM2,5 mencapai 580 dan Kota Palangka Raya sebesar 348. Sementara itu, daerah lain seperti Bengkalis di Riau juga tercatat tidak sehat dengan nilai 101, menunjukkan bahwa dampak asap telah menyebar luas di Sumatera dan Kalimantan.
Karhutla juga memberikan pukulan telak pada perekonomian warga. Pemasukan warga berkurang secara signifikan karena aktivitas harian terpaksa lumpuh akibat kabut asap yang pekat. Para pekerja informal seperti pengemudi ojek online mengeluhkan sepinya orderan, sementara pedagang kecil mengalami penurunan omzet hingga 80 persen. Secara nasional, total biaya ekonomi dan kesehatan akibat karhutla selama Januari hingga Agustus 2026 diperkirakan mencapai Rp39,29 hingga Rp123,1 triliun (Kompas.id, 15 Agustus 2026).
Selain kerugian ekonomi, dampak kesehatan yang paling dirasakan masyarakat adalah meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut, iritasi mata, dan sesak napas. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil menjadi korban utama. Sayangnya, kesiapan negara dalam menyediakan layanan kesehatan masih sangat minim, terbukti dengan belum adanya rumah sakit khusus paru di Kalimantan yang notabene menjadi wilayah langganan karhutla setiap tahunnya.
Melihat berbagai fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak karhutla terhadap kesehatan dan ekonomi sejatinya menunjukkan buruknya tata kelola hutan dan lahan yang telah merugikan dan menyengsarakan rakyat. Negara telah berbuat zalim kepada rakyatnya dengan membiarkan penanganan karhutla berjalan lambat hingga api meluas dalam waktu yang panjang. Minimnya upaya mitigasi sejak awal menjadi penyebab utama mengapa karhutla terus terjadi secara luas setiap tahun. Bahkan ketika karhutla sudah usai seiring dengan turunnya hujan, penderitaan rakyat belum selesai karena dampak kesehatan dari paparan PM2,5 bersifat jangka panjang dan dapat menimbulkan penyakit kronis.
Akar masalah dari semua ini tidak lepas dari sistem kapitalisme yang menjadi pangkal penyebab karhutla. Dalam sistem ini, hutan diposisikan sebagai komoditas yang harus menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya, bukan sebagai amanah yang harus dijaga kelestariannya. Demi meminimalkan biaya operasional dan memaksimalkan keuntungan, pembakaran hutan sengaja dilakukan sebagai cara termurah untuk membuka lahan perkebunan. Dalam sistem kapitalisme, peran negara pun menjadi sangat minimal, hanya terbatas pada pembuatan regulasi di atas kertas. Namun ironisnya, regulasi yang dibuat tersebut justru lebih banyak menguntungkan para pemilik modal dan korporasi besar.
Islam Solusi Tuntas Karhutla
Islam memandang bahwa negara adalah raa'in dan junnah yang wajib melindungi keamanan, kesehatan, dan perekonomian rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda: Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya. (HR. Bukhari dan Muslim).
Maka negara tidak boleh sama sekali membiarkan rakyatnya sengsara hanya karena sulit untuk bernapas dan berada dalam kondisi dharar yang mengancam nyawa akibat karhutla.
Dalam Islam, hutan adalah harta milik umum yang wajib dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk korporasi. Rasulullah saw. bersabda lengkapnya:
Al-Muslimuuna syurakaa-u fii tsalaatsin: fil maa-i wal kala-i wan-naar.
Artinya: Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput (hutan), dan api. (HR. Abu Dawud No. 3477 dan Ahmad, dishahihkan oleh Al-Albani)
Hadis ini menjadi dalil bahwa hutan, air, dan energi tidak boleh dikuasai swasta/korporasi, melainkan wajib dikelola negara untuk rakyat. Pembakaran hutan dengan sengaja adalah bentuk perusakan di muka bumi yang dilarang keras oleh Allah Swt.
Allah Swt. berfirman: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rum: 41).
Firman-Nya yang lain:
“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah (diciptakan) dengan baik.” (QS. Al-A’raf: 56)
Islam juga melarang segala bentuk bahaya yang menimpa manusia. Rasulullah saw. bersabda: Laa dharara wa laa dhiraara artinya Tidak boleh berbuat dharar (membahayakan diri sendiri) dan tidak boleh berbuat dhirar (membahayakan orang lain). (HR. Ibnu Majah No. 2340). Karhutla yang menyebabkan ribuan orang sesak napas, sakit ISPA, dan meninggal dunia jelas termasuk dharar yang harus dihentikan negara.
Oleh karena itu, solusi Islam adalah negara wajib menjamin keamanan dan kesehatan warga dengan melakukan upaya mitigasi secara total untuk mencegah terjadinya karhutla, mengerahkan seluruh kekuatannya jika kebakaran terjadi, menyediakan layanan kesehatan gratis untuk semua warga, dan menerapkan sanksi yang tegas dan menjerakan bagi siapa pun yang terlibat dalam pembakaran hutan, karena ia telah melakukan fasad yang merugikan umat.
Wallahu a'lam bishowab.
Via
OPINI
Posting Komentar