OPINI
Darurat ISPA akibat Karhutla: Runtuhnya Perlindungan Anak
Oleh: Yenita Angkat
(Sahabat Tanah Ribath Media)
TanahRibathMedia.Com—Setiap kali kabut asap membungkus langit Sumatra dan Kalimantan, yang terancam bukan sekadar jarak pandang, melainkan masa depan satu generasi. Hak balita atas udara bersih terenggut oleh pekatnya asap karhutla, memaksa mereka berjuang keras hanya untuk sekadar bernapas.Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat sebanyak 314.124 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama periode 20 Agustus-20 Oktober 2026. Kelompok balita menjadi korban paling rentan dengan menyumbang 70.890 kasus (22,6%), sementara 243.234 kasus (77,3%) lainnya menimpa kelompok usia di atas lima tahun. Sebaran kasus ISPA ini meluas di 65 kabupaten/kota yang tersebar di 7 provinsi meliputi Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah (cnnindonesia.com, 23-10-2026).
Alih-alih menjadi darurat nasional yang ditangani secara sigap, lambannya fasilitas kesehatan dan berulangnya bencana ini membuktikan satu hal: anak-anak kita sedang dikorbankan oleh kelalaian struktural negara.
Balita Turut Menjadi Korban
Secara medis dan fisiologis, kerentanan bayi dan balita terhadap ancaman ISPA bukan sekadar angka statistik, melainkan konsekuensi fatal dari kondisi biologis. Anak-anak memiliki saluran pernapasan yang belum matang, laju pernapasan yang lebih cepat, serta sistem imun yang rentan, sehingga mereka menghirup volume udara beracun jauh lebih banyak per satuan berat badan. Ironisnya, ancaman mematikan ini tidak diimbangi dengan kesiapan fasilitas kesehatan primer; banyak puskesmas di garis depan bencana yang masih kekurangan alat penunjang pernapasan mendasar seperti nebulizer dan tabung oksigen. Membiarkan kelompok rentan ini terus terpapar racun lingkungan di tengah minimnya fasilitas penanganan medis bukan hanya bentuk pengabaian terhadap hak dasar kesehatan anak, melainkan ancaman langsung yang berisiko merusak kualitas organ vital generasi mendatang secara permanen.
Respon Lambat dan Bencana Pengelolaan Lingkungan
Persoalan mendasar dari bencana ini berakar dari buruknya tata kelola ekologis di wilayah-wilayah rentan, khususnya lahan gambut dan kawasan konsesi. Eksploitasi lahan gambut melalui pembukaan kanal dan pengeringan demi kepentingan korporasi perkebunan terbukti mengubah ekosistem basah tersebut menjadi ladang kering yang sangat mudah terbakar. Lebih parah lagi, karhutla kerap disinyalir menjadi cara pintas yang murah dan cepat untuk membersihkan lahan, sementara investigasi menyeluruh dan penegakan hukum yang transparan terhadap pihak-pihak yang diuntungkan dari perubahan fungsi lahan pasca kebakaran masih tumpul.
Buruknya situasi ini diperparah dengan lambatnya penanganan di lapangan. Rentang waktu kebakaran yang berlarut-larut dari Agustus hingga Oktober 2026 menegaskan ketidaksiapan negara, membuat kobaran api kian tak terkendali dan meluas. Kritik tajam yang dilayangkan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) pada JPPN.com (Jumat, 16-10-2026).
Membuka mata publik bahwa penanganan karhutla oleh pemerintah masih jauh dari harapan. Alih-alih menerapkan mitigasi preventif yang komprehensif, negara terjebak dalam pola penanganan reaktif—baru mengerahkan sumber daya secara besar-besaran ketika api telah membesar dan menjalar luas. Dampak dari kelalaian struktural ini langsung dirasakan oleh masyarakat setempat dan wilayah di sekitarnya, sehingga memicu krisis kesehatan publik yang masif.
Ketika negara gagal mencegah perusakan ekosistem dan terlambat mengantisipasi dampaknya, anak-anak dan generasi masa depanlah yang harus menanggung harga paling mahal. Kegagalan tata kelola karhutla bukan sekadar persoalan asap yang melintas batas wilayah atau statistik kasus ISPA tahunan, melainkan bentuk pengabaian terstruktur terhadap hak hidup, kesehatan, dan tumbuh kembang anak di negeri sendiri. Jika siklus pembiaran ini terus dipelihara, narasi tentang "Generasi Emas" selamanya akan tinggal anomali di bawah kepulan asap tebal.
Paradigma Islam
Ancaman karhutla terhadap kesehatan dan masa depan generasi harus membuka kesadaran kita pada kerusakan sistemik yang menjadi akar masalah. Berulangnya bencana ini, diiringi penanganan yang setengah hati, membuktikan adanya kegagalan struktural dengan penguasa sebagai pihak paling bertanggung jawab atas keselamatan rakyatnya.
Krisis kesehatan akibat karhutla menuntut pemerintah untuk segera merespons secara cepat dan menyeluruh. Kesehatan adalah hak dasar rakyat yang wajib dijamin negara, sehingga penanganannya harus menjadi prioritas mutlak dalam situasi darurat ini. Saat fase pencegahan telah terlewati, intervensi kini wajib bergeser ke aspek kuratif dan rehabilitatif. Memobilisasi tenaga kesehatan serta menyediakan sarana, prasarana, dan alat medis yang memadai bukan lagi pilihan, melainkan sebuah urgensi mutlak.
Dalam penanganan darurat, negara wajib memprioritaskan alokasi anggaran kesehatan dengan menyediakan sarana prasarana memadai serta tenaga medis yang mencukupi. Menurut pandangan Islam, pendanaan ini bersumber dari Baitulmal (kas negara). Namun, jika kas tersebut kosong atau tidak mencukupi, negara berwenang memobilisasi harta dari kalangan mampu (aghniyah) guna menutupi seluruh kebutuhan pembiayaan darurat tersebut. Sehingga seluruh masyarakat terdampak kesehatan dapat ditangani secara optimal.
Dengan demikian, syariat menetapkan negara sebagai penanggung jawab utama—berperan sebagai pengurus (raa’in) sekaligus perisai (junnah) bagi rakyatnya. Di tengah terjangan bencana, negara wajib hadir secara nyata untuk melindungi dan membentengi warga dari dampak buruk karhutla.
Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya seorang imam itu (laksana) perisai. Dia akan dijadikan perisai, dimana orang akan berperang di belakangnya, dan digunakan sebagai tameng. Jika dia memerintahkan takwa kepada Allah ‘Azza wa Jalla, dan adil, maka dengannya, dia akan mendapatkan pahala. Tetapi, jika dia memerintahkan yang lain, maka dia juga akan mendapatkan dosa/adzab karenanya.” (HR Bukhari dan Muslim)
Untuk itu negara wajib hadir serta mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya.
Dampak karhutla tidak hanya melumpuhkan sektor kesehatan, tetapi juga ke bidang pendidikan, ekonomi, dan transportasi dan lainnya. Oleh karena itu, negara wajib menyelesaikan krisis ini secara tuntas dari akarnya melalui sistem Islam.
Langkah pertama, negara melakukan reorientasi tata kelola hutan berbasis syariat yang menempatkannya sebagai kepemilikan umum di bawah pengelolaan negara.
Kedua, penegakan hukum yang ketat dan sanksi tegas bagi pelaku perusak lingkungan serta pembakar lahan.
Ketiga, mitigasi proaktif dengan merestorasi lahan gambut agar tetap lembab dan terjaga ekosistemnya.
Keempat, edukasi publik yang diiringi penguatan kontrol sosial (amar ma'ruf nahi mungkar) untuk mencegah perusakan alam. Melalui pendekatan sistemik ini, negara tidak hanya menghentikan siklus karhutla, tetapi juga melindungi keselamatan jiwa dan masa depan generasi bangsa.
Wallahu'alam bishowab.
Via
OPINI
Posting Komentar