OPINI
Hutan Membara, Rakyat Merana
Oleh: Umi Alfi
(Muslimah Pemerhati Generasi)
TanahRibathMedia.Com—Air susu dibalas air tuba. Begitulah gambaran nasib rakyat ketika harapan akan perlindungan dari pemimpin justru berujung kekecewaan. Hutan dilalap api, asap menyelimuti permukiman, sementara ancaman penyakit terus mengintai. Namun, pemerintah masih menyatakan mampu menangani bencana tanpa menetapkan status bencana nasional. Jika keselamatan rakyat belum menjadi pertimbangan utama, lantas di mana letak tanggung jawab seorang pemimpin?
Asap Mengepung, Rakyat Menanggung Derita
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali memperlihatkan persoalan serius dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Peristiwa ini tidak hanya menyebabkan kerusakan ekosistem dan hilangnya kekayaan alam, tetapi juga membawa ancaman nyata bagi kesehatan serta keselamatan masyarakat. Sayangnya, di tengah dampak yang meluas, pemerintah justru menyampaikan bahwa penanganan masih dapat dilakukan tanpa menetapkan status bencana nasional.
Sebagaimana diberitakan Suara.com (19 Oktober 2026), pemerintah menyatakan masih sanggup menangani karhutla meskipun persoalan kabut asap telah menuai protes dari negara-negara tetangga. Bahkan, Malaysia menawarkan dukungan berupa tiga helikopter dan 52 personel untuk membantu upaya penanggulangan kebakaran.
Di balik peristiwa tersebut, ada masyarakat yang harus menghirup udara tercemar, anak-anak yang semakin rentan mengalami gangguan pernapasan, serta keluarga yang hidup dalam kecemasan. Dampak karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang aman dan sehat. Ketika asap terus menyebar dan korban berjatuhan, sudah semestinya perlindungan terhadap rakyat menjadi perhatian utama negara.
Kepemimpinan Kehilangan Nurani
Karhutla yang terus berulang menandakan bahwa persoalannya tidak cukup ditangani melalui pemadaman api dan bantuan kesehatan bagi korban. Perlu ada pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola hutan dan lahan yang selama ini belum mampu mencegah kerusakan secara tuntas. Ketika masyarakat terus menanggung dampak kebakaran, sementara pemerintah menyatakan masih mampu mengatasinya, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana keselamatan rakyat benar-benar ditempatkan sebagai prioritas.
Salah satu akar persoalannya adalah paradigma sekularisme yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan. Dalam pandangan ini, kekuasaan cenderung dipahami sebagai urusan administratif dan politik semata, bukan amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Akibatnya, nilai ketakwaan dan tanggung jawab spiritual berisiko tersisih dalam pelaksanaan kepemimpinan. Padahal, kekuasaan seharusnya menjadi sarana melindungi dan mengurus kepentingan rakyat, bukan sekadar menjalankan kewenangan pemerintahan.
Persoalan semakin kompleks dengan penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang menempatkan keuntungan sebagai orientasi penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Kebebasan kepemilikan memberikan ruang bagi pihak bermodal besar untuk menguasai dan memanfaatkan hutan serta lahan demi kepentingan bisnis. Akibatnya, sumber daya alam yang semestinya menjadi penopang kehidupan masyarakat berpotensi berubah menjadi komoditas ekonomi yang menguntungkan segelintir pihak.
Dalam kondisi demikian, kepentingan korporasi dapat berbenturan dengan kepentingan publik. Eksploitasi alam yang tidak terkendali berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan, termasuk kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat akhirnya menjadi pihak yang paling merasakan akibatnya, sedangkan penanganan kerap lebih berfokus pada dampak yang terlihat daripada pembenahan kebijakan dan tata kelola yang menjadi sumber persoalan.
Pemimpin Pelindung, Bukan Sekadar Penguasa
Islam menempatkan kepemimpinan sebagai amanah yang memiliki konsekuensi besar, baik di dunia maupun akhirat. Rasulullah saw. bersabda bahwa imam adalah raa'in (pengurus atau pemelihara urusan rakyat) dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya (HR. Bukhari dan Muslim). Pemimpin juga disebut junnah (perisai), yakni pihak yang berkewajiban memberikan perlindungan dan menjaga masyarakat dari berbagai ancaman.
Untuk menjalankan amanah tersebut, seorang pemimpin harus memiliki tiga karakter utama, yaitu al-quwwah (kekuatan), at-taqwa (ketakwaan), dan ar-rifq bi ar-ra'iyyah (kelembutan terhadap rakyat). Kekuatan menjadikannya berani mengambil keputusan dan menindak setiap pelanggaran. Ketakwaan menjadi pedoman agar seluruh kebijakan tetap berada dalam koridor syariat Allah Swt. Sementara itu, kelembutan terhadap rakyat mendorongnya untuk senantiasa memperhatikan kebutuhan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Karakter kepemimpinan semacam ini harus ditanamkan melalui sistem pendidikan Islam yang berlandaskan akidah. Pendidikan bukan hanya bertujuan melahirkan generasi yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membentuk kepribadian Islam. Dengan landasan tersebut, seseorang yang kelak memegang kekuasaan akan memahami bahwa jabatan bukanlah kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi, melainkan tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt.
Islam juga mempunyai aturan yang jelas mengenai pengelolaan kekayaan alam melalui pembagian kepemilikan menjadi kepemilikan individu, umum, dan negara. Hutan, sungai, serta sumber daya alam yang menjadi kebutuhan bersama termasuk dalam kategori kepemilikan umum. Karena itu, pengelolaannya tidak boleh dikuasai dan dimonopoli korporasi demi keuntungan pribadi maupun kelompok. Negara bertindak sebagai pengelola yang memastikan hasilnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat.
Melalui aturan tersebut, negara berkewajiban menjaga kelestarian alam sekaligus memastikan pemanfaatannya tidak menimbulkan kerusakan. Praktik eksploitasi yang membahayakan lingkungan harus dicegah, pelanggaran wajib ditindak, dan pengelolaan sumber daya alam harus mengikuti ketentuan syariat. Negara pun harus membangun sistem pencegahan serta penanggulangan bencana yang terencana, sigap, dan mengutamakan keselamatan masyarakat.
Dengan demikian, penyelesaian karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman api, pembagian masker, ataupun penanganan korban. Persoalan mendasar dalam pengelolaan hutan dan sumber daya alam harus dibenahi hingga ke akarnya. Hal ini membutuhkan kepemimpinan yang bertakwa serta penerapan aturan Islam secara menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Sebab, Islam memandang melindungi rakyat sebagai kewajiban yang melekat pada kepemimpinan. Jangan sampai hutan terus menjadi bara, sementara rakyat semakin merana. Jangan pula penderitaan masyarakat hanya menjadi rutinitas tahunan tanpa penyelesaian mendasar. Asap mungkin dapat menutupi langit, tetapi amanah kepemimpinan tidak boleh tertutup oleh kepentingan duniawi.
Via
OPINI
Posting Komentar