Hutan Itu Amanah Allah, Bukan Warisan Oligarki

TanahRibathMedia.Com—Massa demonstrasi yang hendak menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, tertahan di Jalan Jenderal Sudirman pada Rabu (28-10-2026) sore. Berdasarkan pantauan kompas.com (29-10-2026) pada pukul 16.23 WIB, massa membentangkan spanduk besar bertuliskan "Hutan Bukan Milik Oligarki" di tengah jalan. Spanduk tersebut dibentangkan saat massa berupaya melanjutkan perjalanan menuju Bundaran HI untuk menyampaikan aspirasi.

Massa aksi terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan Komite SADAR, serta buruh dan petani. Aksi ini merupakan bagian dari gerakan untuk menyuarakan berbagai persoalan nasional. Kawasan Bundaran HI dipilih sebagai titik aksi karena menjadi simbol pusat Kota Jakarta. Namun, langkah massa terhalang blokade aparat gabungan dari kepolisian dan TNI. Aparat membentuk barisan ketat untuk menahan pergerakan massa.

Situasi sempat memanas. Terjadi aksi saling dorong antara massa aksi dan aparat kepolisian yang berusaha melewati blokade. Massa terus berupaya mendesak agar diizinkan lewat sambil meneriakkan, "Revolusi, revolusi. Biarkan kami lewat." Selain itu, sejumlah pejalan kaki yang hendak menuju Bundaran HI juga dicegat oleh petugas di Jalan Sudirman.

Meski terhalang blokade, hingga berita ini diturunkan, massa aksi masih bertahan di Jalan Jenderal Sudirman dan terus berupaya agar dapat melanjutkan perjalanan menuju Bundaran HI. (Kompas.com, Megapolitan, 28 Oktober 2026).

Analisis 

Penguasaan jutaan hektare hutan di Indonesia oleh oligarki telah membawa kerusakan lingkungan yang besar dan menyengsarakan rakyat. Sementara oligarki menikmati cuan dari konsesi lahan yang mereka kuasai, rakyat justru harus menanggung akibatnya berupa bencana banjir bandang dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi setiap tahun. 

Kondisi yang tidak adil ini tidak terjadi begitu saja, melainkan lahir dari kebijakan politik ekonomi sistem kapitalisme sekuler yang telah menjadikan hutan hanya sebagai komoditas untuk dikuasai oleh segelintir orang. Oleh karena itu, hutan seharusnya tidak dikelola dengan orientasi keuntungan semata, melainkan dikembalikan fungsinya untuk kesejahteraan seluruh rakyat dan kelestarian alam.

Dalam Islam, hutan bukanlah milik oligarki, bukan pula milik negara untuk diperjualbelikan. Hutan adalah amanah dari Allah yang dititipkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah berfirman bahwa manusia dilarang membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Oleh karena itu, solusi Islam atas krisis hutan ini dapat dilihat dari empat prinsip.

Pertama, hutan dalam Islam termasuk harta kepemilikan umum yang tidak boleh diberikan penguasaannya pada pribadi maupun oligarki. Bahkan negara juga tidak boleh mengambil alih hak kepemilikan umum menjadi milik negara. Negara hanya berperan sebagai pengelola, bukan sebagai pemilik yang berhak menjual atau memberikan konsesi jutaan hektare hutan kepada korporasi.

Kedua, politik ekonomi Islam mengatur kepemilikan umum untuk kemaslahatan rakyat. Hasil pengelolaan hutan wajib dikembalikan untuk kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya untuk keuntungan segelintir pemilik modal. Tidak boleh ada pihak yang memonopoli dan menikmati keuntungan besar sementara rakyat hanya merasakan dampak kerusakannya.

Ketiga, Islam juga mewajibkan untuk menjaga alam, tidak boleh merusak atau membakarnya. Pembakaran hutan, penebangan liar, dan alih fungsi lahan yang menyebabkan banjir bandang dan kabut asap karhutla adalah bentuk perusakan yang diharamkan. Siapa pun pelakunya, baik individu maupun korporasi, harus dihentikan dan diberi sanksi yang tegas.

Keempat, negara berfungsi sebagai ra'in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi seluruh rakyat. Artinya, negara wajib mengurus hutan agar tetap lestari dan melindungi rakyat dari bencana akibat kerusakan hutan. Negara tidak boleh berpihak kepada oligarki, tetapi wajib berpihak kepada rakyat dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan akibat pengelolaan hutan yang salah.

Maka, selama hutan masih dikelola dengan sistem kapitalisme sekuler yang menjadikan hutan sebagai komoditas, kerusakan akan terus berulang. Hanya dengan mengembalikan pengelolaan hutan kepada prinsip Islam, yaitu sebagai amanah dan milik umum yang dikelola negara untuk rakyat, hutan akan lestari dan rakyat akan sejahtera.

Wallahu 'alam bisshowab.