OPINI
Hujan Datang, Api Bertahan, Krisis Melambaikan Tangan
Oleh: Erni Puji Astuti
(Aktivis Dakwah)
TanahRibathMedia.Com—Setiap kali musim kemarau menyapa, langit daerah kembali kelam diselimuti asap pekat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ribuan warga mendadak sesak napas, sekolah-sekolah terpaksa diliburkan, dan sumur-sumur warga mengering. Narasi pejabat yang berulang selalu sama: menyalahkan cuaca ekstrem atau sekadar berpasrah pada datangnya hujan. Padahal, ketika hujan mulai turun dan titik api permukaan tampak menyusut, bencana sesungguhnya jauh dari kata selesai. Hujan datang, api di bawah permukaan tanah gambut tetap bertahan, dan krisis kesehatan, air bersih, hingga pangan kini terang-terangan melambaikan tangan di depan mata.
Pemerintah sejatinya telah melakukan berbagai upaya penanganan di lapangan. Ratusan personel pemadam dikerahkan, instalasi pompa air disiagakan, operasi teknologi modifikasi cuaca digelar, hingga status darurat bencana berulang kali ditetapkan. Namun, mengapa api tak kunjung padam secara tuntas? Data menunjukkan bahwa karhutla di Papua Barat hingga Agustus 2026 telah menghanguskan 3.317 hektare lahan dengan Kabupaten Fakfak sebagai wilayah terparah (metrotvnews.com, 4-11-2026). Di Kalimantan, kepungan asap tak hanya mengancam mata pencaharian warga, tetapi juga melumpuhkan fasilitas kesehatan dan memaksa anak-anak belajar dari rumah selama hampir dua bulan akibat krisis air bersih dan polusi udara parah (kompas.com, 6-11-2026). Bahkan ketika hujan mulai turun, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan jumlah titik kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mulai turun karena hujan. Namun api yang berada di bawah tanah gambut belum padam total (detik.com, 2-11-2026).
Berbagai upaya pemadaman, penyediaan pompa air, dan modifikasi cuaca tentu diperlukan untuk menangani karhutla. Namun, langkah-langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan secara tuntas apabila hanya berorientasi pada penanganan saat bencana terjadi, tanpa membenahi tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, serta pengawasan terhadap aktivitas korporasi.
Dalam sistem kapitalisme, sumber daya alam kerap dipandang sebagai komoditas ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Orientasi keuntungan ini dapat mendorong eksploitasi lahan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dan keselamatan masyarakat. Pemberian konsesi dalam skala luas, lemahnya pengawasan, serta praktik pengeringan gambut melalui pembangunan kanal menjadi persoalan yang harus dikaji secara serius. Gambut yang kehilangan kelembapan melalui kanalisasi menjadi lebih mudah terbakar, sementara api yang menjalar di bawah permukaan tanah jauh lebih sulit dipadamkan. Akibatnya, masyarakat harus menanggung dampak berupa pencemaran udara, krisis air bersih, gangguan kesehatan, hingga terganggunya aktivitas pendidikan dan ekonomi.
Kezaliman sistemik ini sangat bertolak belakang dengan syariat Islam. Islam melarang keras segala bentuk perusakan di muka bumi. Allah Swt. berfirman:
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya." (QS Al-A'raf: 56)
Dalam sistem ekonomi Islam, sumber daya alam yang memenuhi kriteria kepemilikan umum tidak boleh dimonopoli oleh individu maupun korporasi. Pengelolaannya menjadi tanggung jawab negara untuk memastikan manfaatnya dapat dinikmati masyarakat luas. Karena itu, negara tidak boleh menyerahkan penguasaan sumber daya yang termasuk milik umum kepada pihak swasta sehingga kepentingan publik dikalahkan oleh kepentingan bisnis.
Rasulullah saw. bersabda:
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ
"Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, rerumputan atau padang penggembalaan, dan api." (HR Abu Dawud No. 3477).
Dalam kerangka ini, hutan dan sumber daya alam lainnya dibahas sebagai bagian dari sumber daya alam dan kepemilikan umum, yang statusnya ditetapkan berdasarkan hukum syarak, bukan semata-mata karena terjemahan lafaz hadis tersebut.
Prinsip pertanggungjawaban pengelolaan lingkungan ini diuraikan secara mendalam oleh para ulama. Dalam kitab Al-Siyasah al-Syar'iyyah karya Imam Ibn Taimiyah, ditegaskan sebagai landasan umum tentang kewajiban penguasa menegakkan keadilan, mengurus kemaslahatan rakyat, serta melarang segala bentuk tindakan eksploitatif yang merugikan hajat hidup publik. Landasan hukum ini kemudian dijelaskan secara sistematis oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, bahwa harta milik umum haram hukumnya dikuasai, diprivatisasi, atau dikonsesikan kepada individu maupun korporasi swasta. Sebaliknya, negara berwenang menetapkan kawasan hutan tertentu sebagai hima' (kawasan lindung negara) untuk menjaga kelestarian ekosistem dan tata air gambut.
Islam menuntut negara hadir secara nyata sebagai ra'in (pengurus rakyat) dan junnah (perisai pelindung). Rasulullah saw. bersabda:
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
"Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang imam adalah ra'in (pengurus) dan bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR Bukhari dan Muslim).
Dalam sistem Khilafah, negara berkewajiban menjalankan fungsi ra'in (pengurus rakyat) dan junnah (pelindung rakyat). Tanggung jawab ini diwujudkan melalui kebijakan pencegahan dan penanganan bencana secara menyeluruh dalam tiga tahapan:
Pertama, pencegahan: mengatur pemanfaatan lahan berdasarkan ketentuan syariat, melindungi kawasan yang memiliki fungsi ekologis penting, melakukan pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan sumber daya alam, melarang pembersihan lahan dengan cara merusak ekosistem, menutup kanalisasi gambut yang mengeringkan gambut, serta memberikan sanksi ta'zir (sanksi ketetapan hakim) yang menjerakan kepada pihak yang terbukti melakukan perusakan. Pengelolaan gambut juga harus memperhatikan kondisi hidrologisnya agar tidak mengalami pengeringan yang meningkatkan risiko kebakaran.
Kedua, penanganan: mengerahkan personel, sarana pemadaman, pemulihan hidrologi gambut, serta koordinasi penanganan lintas wilayah ketika bencana terjadi.
Ketiga, pemulihan: menjamin kebutuhan dasar rakyat: makanan, air bersih, pelayanan kesehatan, pangan, pendidikan, dan pemulihan lingkungan bagi masyarakat terdampak, secara langsung dan tanpa membebani masyarakat.
Karhutla bukan sekadar persoalan api yang sulit dipadamkan atau musim kemarau yang berkepanjangan. Di baliknya terdapat persoalan mendasar tentang bagaimana sumber daya alam dikelola dan untuk kepentingan siapa kekayaan alam diperuntukkan. Selama paradigma kapitalisme yang menjadikan keuntungan materi sebagai orientasi pengelolaan sumber daya alam tetap dipertahankan, ancaman eksploitasi dan kerusakan lingkungan akan terus membayangi kehidupan rakyat. Hujan mungkin mampu meredakan kobaran api, tetapi tidak otomatis menghilangkan akar persoalannya.
Karena itu, umat membutuhkan perubahan mendasar dalam tata kelola kehidupan. Islam bukan sekadar menawarkan nasihat untuk menjaga lingkungan, melainkan memiliki seperangkat aturan tentang kepemilikan, pengelolaan sumber daya alam, tanggung jawab negara, dan perlindungan rakyat. Sudah saatnya umat memperjuangkan penerapan Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah, agar negara benar-benar menjalankan amanah sebagai pengurus dan pelindung rakyat.
Wallahu a'lam bish shawab.
Via
OPINI
Posting Komentar