OPINI
Karhutla Mengancam Kesehatan dan Ekonomi Warga
Oleh: Ummu Amira
(Sahabat Tanah Ribath Media)
TanahRibathMedia.Com—Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan lagi bencana musiman biasa yang dapat dianggap sepele. Setiap musim kemarau tiba, kobaran api dan kepulan asap kembali melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Di balik pemandangan asap yang menyelimuti langit, tersembunyi dampak nyata yang langsung diterima masyarakat sekitar: gangguan pernapasan, risiko penyakit paru‑paru, hingga terganggunya aktivitas sehari‑hari.
Dampak karhutla tidak selalu terlihat secara langsung. Partikulat halus PM2,5 yang dihasilkan dari kebakaran dapat terbawa dan menyebar ke berbagai wilayah sehingga memperluas paparan polusi udara kepada masyarakat (inetdetik.com, 1-11-2026). Sehingga kematian akibat polusi udara di Indonesia melonjak 42 persen menjadi 5.310 jiwa pada September 2026. Hal itu dipicu memburuknya karhutla dan pencemaran kronis (kompas.id, 29-10-2026).
Tidak hanya dari sisi kesehatan, dampak karhutla juga merusak sumber mata pencaharian warga. Lahan pertanian, perkebunan, dan hutan penyangga ekosistem bisa rusak parah, sehingga hasil panen menurun dan pendapatan keluarga terancam. Banyak warga yang harus berjuang mempertahankan kesehatan sekaligus mempertahankan kelangsungan hidup ekonomi mereka, sementara bencana ini terus berulang tanpa penanganan menyeluruh yang optimal.
Warga mengeluhkan dampak ekonomi dan kesehatan akibat kabut asap akibat karhutla dalam empat bulan terakhir. Warga meminta negara bertanggung jawab atas situasi ini (kompas.id, 28-10-2026).
Kebakaran hutan saat ini bukan sekadar masalah lingkungan biasa. Fenomena ini telah berulang tahun demi tahun, dan setiap kali terjadi, dampaknya selalu dirasakan langsung oleh rakyat. Asap yang menyebar tak hanya menutup pandangan, tetapi juga menyusup ke paru-paru, mengganggu pernapasan anak-anak, orang tua, hingga siapa saja yang tinggal di sekitar kawasan terdampak. Sekolah diliburkan, aktivitas terhenti, dan biaya pengobatan pun membengkak—semua itu beban yang harus ditanggung oleh masyarakat sendiri.
Dampak karhutla tidak berhenti pada masalah kesehatan saja. Mata pencaharian warga ikut terancam. Sawah yang siap panen bisa rusak, hasil hutan tidak bisa diambil, dan pariwisata pun sepi pengunjung. Ekonomi masyarakat yang sebenarnya belum kuat, menjadi semakin terguncang. Ini menunjukkan betapa buruknya tata kelola hutan dan lahan kita telah merugikan dan menyengsarakan rakyat. Negara terasa zalim pada rakyat karena lambatnya penanganan karhutla sehingga bencana ini berlarut-larut dalam waktu yang panjang. Minimnya upaya pencegahan dan mitigasi sejak awal menyebabkan kebakaran terus meluas dan sulit dikendalikan.
Yang perlu kita sadari bersama, ketika musim hujan tiba dan api padam, bukan berarti masalahnya selesai begitu saja. Dampak asap terhadap kesehatan bisa bertahan lama. Gangguan pernapasan, iritasi mata, hingga risiko penyakit kronis baru akan terasa sepenuhnya dalam waktu yang lama. Demikian pula dengan ekonomi yang mandek—kehilangan pendapatan selama kebakaran berlangsung tidak bisa langsung pulih begitu hujan turun. Pemulihan ekonomi masyarakat membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
Lantas, mengapa bencana ini terus berulang? Sistem kapitalisme menjadi pangkal utama masalah ini. Dalam sistem ini, hutan dan lahan diposisikan bukan lagi sebagai amanah yang harus dijaga demi kebaikan bersama, melainkan sekadar komoditas yang harus menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Demi menghemat biaya dan mempercepat pembukaan lahan, pembakaran pun dilakukan dengan sengaja, tanpa peduli kerugian yang ditimbulkan.
Lebih ironis lagi, dalam sistem ini peran negara justru dikebiri dan dibatasi hanya pada pembuatan aturan belaka. Padahal, regulasi yang dibuat pun seringkali lebih menguntungkan para pemilik modal dan korporasi besar, bukan melindungi rakyat. Negara seolah tidak berpihak pada warga yang menderita, melainkan membiarkan kepentingan pengusaha lebih diutamakan di atas keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Selama hutan masih dipandang sebagai ladang keuntungan semata, bukan amanah yang dijaga, maka karhutla akan terus berulang dan rakyat akan terus menjadi korban yang paling menderita.
Dalam Islam, posisi pemimpin negara adalah sebagai raa'in (pengurus rakyat) dan junnah (perisai/pelindung). Negara wajib hadir paling depan menjaga keamanan, kesehatan, dan perekonomian rakyat. Negara tidak boleh membiarkan rakyat sengsara, sulit bernapas, atau berada dalam kondisi yang mengancam nyawa. Membiarkan rakyat menderita akibat kelalaian penanganan bencana adalah bentuk kezaliman.
Rasulullah ï·º bersabda:
"Imam (pemimpin negara) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR. Bukhari)
Dan sabda beliau:
"Sesungguhnya seorang imam adalah perisai (junnah), orang-orang berperang dari belakangnya dan ia menjadi pelindung." (HR. Bukhari-Muslim)
Islam memandang hutan bukan sebagai komoditas yang harus dieksploitasi demi keuntungan segelintir pihak atau korporasi, melainkan termasuk dalam kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah). Negara wajib mengelolanya untuk kemaslahatan seluruh rakyat, bukan menyerahkannya kepada pihak swasta. Pembukaan lahan harus dihitung dampaknya secara matang, dilarang melakukan pembakaran atau deforestasi masif yang merusak ekologi dan membahayakan hajat hidup orang banyak.
Dalil: Rasulullah ï·º bersabda:
"Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah)
Negara dalam Islam tidak hanya bersikap reaktif, tetapi juga proaktif melalui upaya mitigasi untuk mencegah terjadinya karhutla. Jika kebakaran tetap terjadi, negara wajib mengerahkan seluruh kekuatan — aparat pemadam, infrastruktur, dana, hingga militer — untuk segera memadamkan api agar tidak berlarut-larut dan semakin meluas. Keterlambatan penanganan tidak dapat dibiarkan terjadi, karena menjaga nyawa rakyat adalah wajib, maka segala sarana dan upaya yang diperlukan untuk mewujudkannya juga wajib disiapkan oleh negara.
Ketika rakyat terdampak karhutla dan menderita gangguan kesehatan, negara wajib menjamin akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau, termasuk pengobatan yang gratis bagi yang membutuhkan. Kesehatan rakyat adalah prioritas, bukan komoditas yang harus dibayar mahal oleh korban bencana.
Rasulullah ï·º juga bersabda:
"Setiap penyakit ada obatnya. Jika obat itu sesuai dengan penyakitnya, maka akan sembuh dengan izin Allah." (HR. Muslim)
Ini menunjukkan Islam sangat mementingkan upaya pengobatan. Negara sebagai pelindung rakyat wajib memfasilitasi pemulihan kesehatan warga, terlebih yang terdampak bencana.
Islam menerapkan sanksi yang tegas dan menjerakan terhadap siapa pun yang terbukti membakar hutan, baik perorangan maupun korporasi, termasuk jika pejabat negara terlibat di dalamnya. Sanksi ta'zir dapat dijatuhkan dengan berat yang setimpal dengan kerusakan yang ditimbulkan. Tidak boleh ada impunitas — siapa pun bersalah, harus dipertanggungjawabkan.
Membakar hutan yang merugikan banyak orang dan merusak lingkungan termasuk membuat kerusakan di muka bumi (fasad fil ardh). Sanksi yang tegas diperlukan sebagai peringatan agar tidak ada lagi yang berani mengulanginya.
Rasulullah ï·º juga bersabda:
"Barang siapa menebang pohon pelindung secara sia-sia, maka Allah akan memasukkan kepalanya ke dalam neraka." (HR. Abu Dawud)
Via
OPINI
Posting Komentar