OPINI
Ancaman Karhutla pada Kesehatan dan Ekonomi Warga
Oleh: Sarah Fauziah
(Sahabat Tanah Ribath Media)
TanahRibathMedia.Com—Angka korban jiwa akibat polusi udara di Indonesia telah melonjak sebanyak 42%, yaitu menjadi 5.310 jiwa, terhitung di September 2026. Hal itu terjadi seiring dengan memburuknya kondisi karhutla di Indonesia. Dari angka kematian tadi, ada 3560 kematian yang berkaitan secara langsung dari polusi akibat karhutla. Angka tersebut merupakan dua kali lipat jumlah estimasi bulan sebelumnya (kompas.co.id, 29-10-2026).
Dampak buruk karhutla pada kesehatan warga tidak melulu bisa langsung terlihat. Ada bahan organik berbahaya berupa partikel halus PM2,5 yang dihasilkan dari kebakaran. Partikel halus tersebut dapat terbawa dan menyebar ke berbagai wilayah, sehingga paparan polusinya pun dapat menyebar luas ke masyarakat lainnya. Tidak hanya pada kesehatan, dampak buruk karhutla juga mengenai aspek ekonomi warga. Pemasukan warga akan berkurang akibat karhutla yang bisa menyebabkan penurunan pada keuangan rumah tangga masyarakatnya.
Dampak buruk karhutla pada kedua aspek tersebut menunjukkan bahwa tata kelola yang dilakukan dengan tidak tepat dan buruk, akan merugikan dan menyengsarakan rakyat. Negara yang membiarkan hal ini terus berlanjut telah zalim pada rakyatnya, karena telah menangani masalah ini secara lambat dan terus terjadi dalam waktu yang panjang. Mitigasi yang minim menyebabkan karhutla ini terjadi secara luas. Meskipun setelah terjadi karhutla itu ada hujan lebat yang menyiram asap akibat kebakaran tersebut, dampak buruknya tidak langsung selesai. Karena dampak pada kesehatan bersifat jangka panjang, begitu juga pada aspek ekonomi.
Sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini, menjadi akar masalah karhutla. Karena sistem ini telah memosisikan hutan dan lahan sebagai komoditas yang harus membawa keuntungan bagi beberapa pihak, bukan sebagai amanah yang harus dijaga dan dikelola. Untuk meminimalisir biaya modal dan memaksimalkan keuntungan, jalan yang diambil mereka adalah dengan pembakaran hutan dan lahan sehingga sejumlah lahan luas terbuka lebar. Peran negara dalam sistem Kapitalisme terbatas, hanya menjadi pembuat regulasi. Tetapi, regulasi yang dibuat itu justru menguntungkan para pemilik modal bukan rakyatnya.
Dalam Islam, Negara berperan sebagai raa'in dan junnah yang wajib melindungi keamanan, kesehatan, dan kemakmuran ekonomi rakyatnya. Negara tidak boleh membiarkan rakyatnya sengsara. Negara dipandang zalim karena membiarkan rakyat berada dalam kondisi mengancam nyawa akibat karhutla ini. Negara dalam sistem Islam akan memandang hutan sebagai harta milik umum yang wajib dikella dan dijaga demi kemaslahatan rakyat, bukan untuk keuntungan korporasi. Jika diperlukan, pembukaan lahan dilakukan dengan perhitungan dampaknya terhadap lingkungan. Tidak boleh terjadi deforestasi masif yang akan merusak tatanan ekologi.
Negara dalam naungan Islam akan menjamin keamanan dan kesehatan warganya dengan melakukan upaya mitigasi, sehingga mencegah terjadinya karhutla. Apabila ternyata karhutla terjadi, negara akan sigap mengerahkan seluruh kekuatan, seperti petugas pemadam, alat yang dibutuhkan, dana, infrastruktur, militer, dan semua yang diperlukan, untuk segera memadamkan kebakaran tersebut agar tidak berlarut-larut.
Setelah pemadaman pun, negara tidak berhenti di sana. Negara akan menanggulangi akibat buruknya dengan menyediakan layanan kesehatan gratis untuk semua warganya, sehingga semua orang mudah mendapatkan pengobatan. Untuk para pelaku yang sengaja melakukan pembakaran pun akan diterapkan sanksi yang tegas sampai jera. Siapa pun itu, termasuk jika ada pejabat yang terlibat di dalamnya.
Via
OPINI
Posting Komentar