OPINI
Turun Kelas Berjamaah, Siapa yang Salah?
Oleh: Basundari
(Penulis Idiologis)
TanahRibathMedia.Com—Addin, seorang pegawai swasta berusia 29 tahun di Jakarta, kini tidak lagi mengganti warna pelek motornya dua kali setahun seperti kebiasaannya dulu. Kebiasaan membeli americano di minimarket berganti kopi keliling seharga sepuluh ribu rupiah. Makan di warteg yang dulu dua puluh dua ribu rupiah kini melonjak jadi dua puluh enam ribu. Bukan karena selera berubah, tetapi karena perusahaan tempatnya bekerja sudah empat kali menunda pembayaran gaji dalam setahun terakhir (Tirto.id, 7 Oktober 2026). Kisah Addin bukan kisah langka. Fenomena 'downgrade' atau penurunan gaya hidup secara paksa kini dialami oleh jutaan orang Indonesia dari berbagai lapisan.
Data mempertegas apa yang dirasakan di lapangan. Penduduk kelas menengah Indonesia menyusut dari 60,8 juta orang pada 2018 menjadi hanya 46,7 juta orang pada 2025. Sementara itu, kelompok rentan miskin justru makin membengkak, dari 68,5 persen menjadi 74,5 persen dalam rentang waktu yang sama. Kalau dulu tekanan finansial membuat banyak orang menghabiskan tabungan, yang dikenal dengan istilah 'makan tabungan', kini kondisinya jauh lebih mengkhawatirkan. Lebih banyak orang yang hidup dari utang dan memanfaatkan paylater dan pinjaman online hanya untuk menutup kebutuhan makan sehari-hari (Tirto.id, 7 Oktober 2026). Ini bukan sekadar penghematan; ini adalah tanda bahaya ekonomi yang berbunyi keras.
Dari mana akar masalah ini berasal? Sistem kapitalisme secara struktural memang melahirkan ketimpangan. Di satu sisi, kapitalisme mendorong masyarakat mengejar gaya hidup dan status sosial melalui konsumsi. Di sisi lain, sistem yang sama menciptakan PHK massal, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan beban pajak yang terus bertambah. Negara dalam sistem kapitalisme sekuler tidak hadir sebagai pelindung rakyat kecil. Negara lebih berperan sebagai pengatur kebijakan yang pada akhirnya lebih berpihak pada kepentingan pasar dan pemilik modal, sementara rakyat dibiarkan bertarung sendiri menghadapi himpitan ekonomi yang makin sempit.
Inilah titik pisah yang penting untuk dipahami. Fenomena downgrade bukan sekadar masalah pengelolaan keuangan pribadi yang kurang bijak. Downgrade adalah cermin dari sistem yang gagal menjamin kesejahteraan rakyatnya secara merata dan berkelanjutan. Selama sistem yang berlaku membiarkan harga kebutuhan pokok ditentukan pasar besar, lapangan kerja bergantung pada keputusan investor, dan pendidikan serta kesehatan harus dibayar sendiri, maka tekanan finansial massal akan terus menjadi siklus yang berulang tanpa akhir.
Islam memiliki pandangan yang jauh berbeda tentang bagaimana seharusnya kehidupan ekonomi masyarakat diatur. Paradigma gaya hidup dalam Islam berpijak pada pemenuhan kebutuhan berdasarkan prioritas, bukan pada perlombaan memenuhi keinginan dan gengsi yang tidak ada habisnya. Seorang muslim didorong untuk hidup secukupnya, menghindari pemborosan, dan tidak menjadikan materi sebagai ukuran kemuliaan. Kesederhanaan bukan kemunduran dalam Islam; kesederhanaan adalah pilihan yang lahir dari kesadaran, bukan keterpaksaan karena dompet tipis.
Lebih dari sekadar mengatur pola pikir individu, Islam mewajibkan negara untuk hadir secara nyata dalam menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya. Negara dalam sistem Islam disebut ra'in, artinya pengurus yang bertanggung jawab penuh. Tanggung jawab itu bukan slogan, melainkan kewajiban yang bersumber dari syariat. Negara wajib menyediakan lapangan kerja yang memadai, tidak membebani rakyat dengan pajak yang mencekik, serta menjamin ketersediaan pangan, layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan secara gratis bagi seluruh warganya. Ketika kebutuhan dasar sudah dijamin oleh negara, tekanan finansial massal seperti yang terjadi hari ini tidak akan mungkin mencapai skala sebesar ini. Bahkan tidak mungkin terjadi.
Perubahan menuju sistem Islam bukan sekadar harapan yang menggantung di langit. Perubahan itu adalah kewajiban yang harus diperjuangkan, karena selama sistem yang zalim ini dibiarkan berjalan, Addin dan jutaan orang sepertinya akan terus terpaksa merelakan satu per satu kebiasaan dan barang yang mereka sayangi, bukan karena kurang berusaha membeli dan mengadakannya, tetapi karena sistem memang tidak pernah dirancang untuk berpihak kepada mereka.
Wallahu a'lam bishowab.
Via
OPINI
Posting Komentar