Korupsi Merajalela, Masyarakat Menderita

TanahRibathMedia.Com—Seringkali kita mempertanyakan ke mana saja pajak yang kita serahkan pada negara sampai-sampai penyalurannya tidak merata. Kondisi tersebut tampak jelas dari buruknya kondisi wilayah yang terdampak bencana, salah satunya wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak gempa pada 15 Agustus 2026 lalu. Kehancuran yang melanda NTT sejak 2 bulan lalu, belum kunjung teratasi. Bahkan, kondisi yang terjadi di lapangan belum juga menunjukkan peningkatan. Pertanyaannya, bagaimana bisa suatu wilayah dapat beranjak dari keterpurukannya sedangkan pergerakan pemerintah masih terus stagnan?

Sebelum memberikan penghakiman terhadap pemerintah, hendaknya kita kulik terlebih dahulu tentang kontribusi yang telah diberikan. Di NTT, bergerak sebuah lembaga media independen, Floresa bersama organisasi nonpemerintah, Sunspirit for Justice and Peace. Mereka hanya ingin menyebarkan informasi berkelanjutan tentang kondisi setempat, tetapi kini dengan serta merta merambah peran dalam pendistribusian donasi. Hal ini semata-mata disebabkan terdesaknya kondisi masyarakat setempat.

Di tengah pengumpulan donasi tersebut, relawan Harry Kabut menerima pengaduan dari masyarakat mengenai bantuan pemerintah yang terkesan berskenario. Dari sekian banyaknya korban yang menyentuh angka ratusan, pemerintah hanya memberikan 300 kilogram beras. Hasilnya, setiap keluarga hanya memperoleh bantuan beras sebesar 1 kilo. Selain itu, pemerintah juga tidak menyediakan terpal, barang wajib ketika menghadapi bencana. Camat Lamba Leda Utara bahkan mengaku stres hingga membuatnya mengundurkan diri. Sebelum itu, ia bahkan sempat berkonfrontasi dengan pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tetapi tak membuahkan hasil (Floresa.com, 24 Oktober 2026).

Kekecewaan tersebut memuncak drastis setelah terkuaknya kasus korupsi pada dana siap pakai kebencanaan dalam BNPB itu sendiri. Dengan barang bukti berupa uang senilai Rp1,4 miliar serta logam mulia.(floresa.com, 24 Oktober 2026) Fenomena ini bahkan bukan menjadi pertama kalinya, seakan-akan sudah menjadi budaya Indonesia sendiri, memecahkan anggapan 'tak ber-skenario' sebelumnya.

Tak habis pikir, ketika kondisi darurat menyelimuti masyarakat, para pemegang kekuasaan masih saja memiliki niat jahat. Padahal, masyarakat merupakan tanggung jawab mereka. Dari sulitnya kondisi yang masyarakat hadapi, hanya membukakan pintu nafsu mereka, tanpa mengetuk pintu hati maupun memunculkan empati mereka sama sekali. Itulah imbas dari kosongnya iman dalam hati tiap individu. Bagaimana tidak, sistem yang saat ini dianut adalah sistem yang memisah antara dua hal yang berkaitan erat. Itulah sistem sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan dunia. Dampaknya begitu fatal, para pejabat saat ini tak punya hati dan akal sehingga hancurlah integritas mereka.

Ketiadaan benteng keimanan itu menyebabkan nafsu manusia yang begitu besar, memudahkan jalan mengalirnya kerusakan dalam kehidupan tiap individu. Terlebih ketika seseorang dihadapkan pada hal yang ia sukai dan ia cintai, contohnya di sini adalah harta dana siap pakai yang berada di depan mata, walaupun peruntukannya terhadap bencana, jika nafsu tersebut tak memiliki penghalang, maka jelaslah hasilnya.

Dari sekularisme, muncul pula sistem yang berasaskan manfaat yang menghalalkan segala cara untuk meraih keinginan seseorang, walau dengan cara yang merugikan orang lain. Itulah sistem kapitalisme, yang membutuhkan celah-celah korupsi, mulai dari jabatan yang bernilai jual, penyalahgunaan kekuasaan bagi diri atau kelompok, serta politik balas budi.

Kosongnya peran penguasa sebagai pemimpin tertinggi, yang bertanggung jawab mengawasi dan mengontrol rakyatnya juga berpengaruh besar dalam penanganan praktik korupsi ini. Sedangkan, pada sistem yang sekarang sedang berlaku sifat kompeten dalam diri penguasa justru tak didapati. Ketidakkompetenan penguasa itulah yang dicari. Maka dari itu, korupsi adalah keniscayaan di tengah kerusakan sistem ini. Maka hasilnya, korupsi takkan tuntas walau adanya hukum dalam sistem tersebut. Pelaku dapat dengan mudah menyelundupkan harta maupun menyuap para penegak hukum dalam negeri. Praktik korupsi bahkan dapat menjamur di seluruh aspek dan seluruh kalangan. Lalu, masihkah janji-janji penguasa berlaku dalam sistem saat ini?

Untuk mencabut permasalahan ini dengan bersih hingga mencapai akarnya, yang kita butuhkan adalah sistem yang mampu menghadirkan penguasa berhati bersih dan penuh tanggung jawab sebagai pengurus (raa'in) dan pelindung (junnah). Dengan sistem Islam, tak hanya pengurus, tapi seluruh rakyat, semuanya diwajibkan berakidah Islam, bersyakhsiyah (berkepribadian) Islam supaya kolaborasi yang sempurna dapat terjalankan.

Penguasa tersebut akan memegang erat prinsipnya yakni ikhlas mengharap eidha Allah, sehingga dalam kondisi darurat, ia pasti akan menjadi yang terdepan dalam mengurusi dan mengatasinya. Dengan adanya keimanan dalam hati, maka berbagai kemaksiatan akan tercegah, penguasa yang bertanggung jawab.

Hukum yang Islam canangkan bukanlah hukum yang dapat dipermainkan. Hukum tersebut memiliki landasan jelas serta universal di setiap masa, itulah Al-Qur'an, Kitabullah dan Hadis Rasul-Nya, yang bukan berasal dari akal yang terbatas. Maka penyelesaiannya pasti akan tuntas.

Hanya dengan penerapan hukum tersebutlah celah-celah korupsi dapat tertutup secara permanen. Penanaman akidah di setiap jiwa benar-benar akan terealisasi melalui pendidikan yang terkondisi, dan terkontrol. Harta yang dimiliki oleh rakyat juga tak mungkin dibiarkan tanpa kelola yang adil. Solusinya adalah dengan sistem zakat, yang menyucikan harta dari hak-hak orang lain didalamnya, serta mengingatkan bahwa harta bukanlah kunci kebahagiaan, melainkan titipan yang bukan milik kita sepenuhnya.

Untuk menerapkan hukum Islam dibutuhkan sebuah wadah yang melindungi kuantitasnya, yakni Daulah Khilafah Islamiyyah. Daulah takkan serta merta melaksanakan hukum walau terkesan menakutkan. Itulah satu-satunya hukum yang menjerakan pelaku sekaligus mencegah terulangnya kemaksiatan tersebut. Maka, bukankah itu yang sepatutnya kita perjuangkan? Wallahu a'lam bi shawwab.