Ironi Industrialisasi; Krisis Lapangan Pekerjaan, Pergeseran Gaya Hidup Warga Lokal dan Kaum Urban

Oleh: Lia Ummu Thoriq 

TanahRibathMedia.Com—Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi menyoroti tingginya angka pengangguran di Bekasi, di tengah pesatnya investasi dan industri di Bekasi. Menurut Dedy industri di Bekasi belum berbanding lurus dengan kemudahan warga Bekasi mendapatkan pekerjaan yang layak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bekasi pada Agustus 2025 mencapai 8,78 persen atau sekitar 145.620 orang. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Padahal, Bekasi dikenal sebagai salah satu pusat kawasan industri terbesar di Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Bekasi mencatat terdapat sekitar 9.100 perusahaan skala menengah dan besar tersebar di 12 kawasan industri raksasa, menjalankan kegiatan usaha di wilayah tersebut (Pikiranrakyat.com, September 2026).

Pesatnya industri dan investasi di Bekasi tidak lepas dari penerapan otonomi daerah. Melalui kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus urusan rumah tangganya sendiri, termasuk mengundang investor asing. Hari ini Industrialisasi Bekasi tengah mengalami pergeseran masif dari industri padat karya menuju industri padat modal yang digerakkan oleh permesinan canggih. Industri padat modal juga terintegrasi dengan teknologi Industri 4.0. industrialisasi Bekasi tinggi namun krisis lapangan pekerjaan bagi warga lokal. Industrialisasi juga memberikan pergeseran hidup bagi warga lokal dan kaum urban. Bagaimana pandangan Islam tentang industrialisasi?

Bekasi merupakan salah satu pusat investasi manufaktur terbesar, namun hal ini tidak berbanding lurus dengan pengangguran di wilayah ini masih tergolong tinggi, yakni mencapai 8,78 persen atau sekitar 143.006 orang. Industri di Bekasi belum mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal. Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan dan kondisi di lapangan, berikut faktor-faktor utama yang menyebabkan rendahnya penyerapan tenaga kerja warga lokal; 1. kesenjangan keterampilan dan kompetensi. Banyak perusahaan manufaktur dan otomotif skala besar yang membutuhkan kualifikasi keahlian khusus dan standar tinggi. 2. Keterbatasan Fasilitas Pelatihan (BLK) 3. Tantangan Regulasi dan Pengawasan Pemda. Pemerintah daerah masih memiliki keterbatasan wewenang dalam "memaksa" perusahaan mengutamakan warga ber-KTP Bekasi. 4. Rekrutmen luar daerah yang tinggi. 5. Menjamurnya praktik calo tenaga kerja. "Uang pelicin" berkisar antara Rp5 juta hingga Rp15 juta demi mendapatkan kontrak kerja singkat.

Selain faktor-faktor di atas pergeseran peran negara menjadi penyebab rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal. Kapitalisme yang merajai industrialisasi sering kali dikaitkan dengan fenomena hilangnya atau menyusutnya peran negara dalam ranah ekonomi. Ketika sistem pasar bebas menjadi penggerak utama, negara cenderung membatasi intervensinya dan menyerahkan mekanisme alokasi sumber daya kepada modal swasta. 

Industrialisasi Bekasi menjadi magnet bagi penduduk desa untuk pindah ke kota atau urbanisasi. Berdasarkan laporan Disdukcapil, tercatat sebanyak 5.040 pendatang pada Januari 2026 dan 4.084 pendatang pada Februari 2026. Industrialisasi Bekasi juga telah memicu transformasi besar dari masyarakat agraris tradisional menjadi episentrum industri modern, yang secara "radikal" menggeser gaya hidup baik warga lokal maupun kaum urban. Masuknya ratusan ribu pencari kerja dan pembangunan kawasan urban terpadu menciptakan pola interaksi, ekonomi, dan budaya yang sepenuhnya baru di wilayah ini. Berikut adalah poin-poin utama pergeseran gaya hidup yang terjadi pada kedua kelompok tersebut:

Adanya pergeseran gaya hidup warga lokal, yaitu:

1. Alih profesi dan pola kerja, lapangan kerja bergeser drastis dari sektor pertanian ke sektor industri, manufaktur, dan jasa keuangan/perdagangan. 

2. Gaya hidup konsumtif berbasis finansial, pendapatan rutin bulanan dari sektor industri menggantikan pendapatan musiman dari pertanian.

3. Keterbukaan budaya dan akulturasi, warga lokal Bekasi yang mayoritas berlatar belakang Sunda dan Betawi mengalami proses asimilasi budaya yang masif karena bersinggungan langsung dengan pendatang dari berbagai etnis. 

4. Marginalisasi tenaga kerja lokal, masyarakat setempat sering kali hanya menjadi "penonton". 

5. Kesenjangan pendapatan (Inequality), muncul kecemburuan sosial yang mencolok. 

6. Urbanisasi dan alih fungsi lahan, daerah pedesaan (rural) dengan cepat berubah menjadi kawasan semi-perkotaan (sub-urban). 

7. Ketergantungan pada sektor informal penunjang, karena tidak bisa bekerja di dalam pabrik, mata pencaharian masyarakat bergeser ke sektor pendukung di luar pagar pabrik. 

Secara umum, industri ini memicu terjadinya fenomena "Enclave Economy", di mana area industri menjadi kawasan modern dan kaya yang terisolasi, sementara wilayah di sekitarnya tetap berada dalam kondisi ekonomi yang kontras. 

Tidak hanya warga lokal yang mengalami pergeseran hidup akibat industrialisasi, tapi juga kaum urban. Berikut beberapa pergeseran hidup kaum urban akibat industrialisasi;

1. Kebutuhan terhadap hub Praktis (All-in-One), mobilitas yang tinggi dan tuntutan produktivitas yang ketat membuat kaum urban di Bekasi membutuhkan efisiensi tinggi. 

2. Tekanan kelas buruh dan biaya hidup, banyak kaum urban yang datang sebagai buruh industri harus beradaptasi dengan tingginya biaya hidup di daerah industri. 

3. Pembentukan Identitas "Bekasi Baru", kaum urban dari generasi milenial dan Gen Z mendominasi demografi kota. 

Departemen Perindustrian adalah departemen formal yang mengurusi seluruh urusan yang berhubungan dengan industri di dalam negara. Industri dalam sistem Islam mengacu pada kebijakan ekonomi dan politik perindustrian yang dirancang secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berdaulat dan menopang kekuatan pertahanan negara. 

Dalam pandangan politik Islam, industri bukan sekadar aktivitas ekonomi komersial, melainkan bagian dari instrumen strategis negara. Skema pendanaannya, untuk membangun industri bertumpu pada optimalisasi kas negara secara mandiri tanpa bantuan investor asing. Klasifikasi kepemilikan industri, hukum Islam membagi kepemilikan industri berdasarkan komoditas yang diproduksinya:

1. Industri Kepemilikan Individu: Pabrik-pabrik yang menghasilkan barang-barang kebutuhan pribadi masyarakat contohnya adalah pabrik pabrik makanan olahan, dan barang konsumsi harian. Pabrik ini boleh dimiliki dan dikelola oleh individu atau swasta. 

2. Industri Kepemilikan Umum: industri yang mengelola sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya adalah pabrik pengilangan minyak bumi. Industri ini wajib dikelola oleh negara, swasta dilarang memilikinya. 

3. Industri Kepemilikan Negara: industri yang menghasilkan barang-barang untuk keperluan administrasi negara atau yang tidak termasuk dalam fasilitas umum. Contoh utamanya adalah industri alutsista berat. Industri militer ini murni dikuasai dan dikelola penuh oleh negara.

Industrialisasi dalam sistem Islam dirancang untuk menyerap tenaga kerja dari kalangan warga negaranya. Dalam konsep sistem ekonomi Islam dan struktur pemerintahan Islam, penyediaan lapangan kerja bukan sekadar dampak sampingan dari pertumbuhan ekonomi, melainkan kewajiban mutlak negara (fardhu) untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Negara juga memberikan dukungan modal untuk Industri ringan swasta. 

Industrialisasi Islam juga didukung dengan pendidikan yang berkualitas. Negara kemudian berkewajiban menyerap para lulusan tersebut ke dalam proyek pembangunan dan industri yang relevan dengan keahlian mereka. Meskipun industrialisasi membawa kelimpahan materi, gaya hidup masyarakat tetap dibatasi oleh koridor halal-haram. Keberadaan institusi Hisbah (pengawas)memastikan bahwa barang yang diproduksi massal bebas dari zat haram, penipuan timbangan, atau eksploitasi pekerja. Hal ini menjaga agar gaya hidup masyarakat tidak terjatuh dalam konsumtivisme yang hedonistik.