Industrialisasi Menjamur, Warga Terpinggirkan

TanahRibathMedia.Com—Kabupaten Bekasi memiliki sekitar 9.100 perusahaan skala menengah dan besar, tetapi tingginya aktivitas industri belum sejalan dengan penyerapan tenaga kerja. BPS mencatat pada Agustus 2025 terdapat 1,628 juta angkatan kerja dan 1,485 juta penduduk bekerja, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 8,78% atau sekitar 145.620 orang, tertinggi di Jawa Barat. Persoalan yang disoroti antara lain informasi lowongan yang belum terbuka, dugaan praktik percaloan dalam rekrutmen, serta ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dan kesiapan calon pekerja (pikiran-rakyat.com, 18-9-2026)

Industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial dan ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris atau tradisional menjadi masyarakat industri yang bergantung pada mesin, teknologi, dan produksi massal (Wikipedia).

Ciri industrialisasi adalah peralihan dari sektor primer seperti pertanian atau pertambangan ke sektor sekunder seperti manufaktur dan pengolahan. Industrialisasi juga memanfaatkan teknologi, seperti mesin modern dan sumber energi non hayati meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi. Hal ini dapat menyebabkan urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota besar di sekitar kawasan industri untuk mencari pekerjaan. Kerena menyerap banyak tenaga kerja maka pekerjaan dalam industrialisasi menjadi lebih beragam dengan keahlian khusus dan tingkat pendapatan yang cenderung meningkat.

Industrialisasi memiliki dampak positif yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan rata-rata masyarakat, standar hidup, serta menghasilkan nilai tambah produk melalui hilirisasi. Selain dampak positif, industrialisasi juga memiliki dampak negatif. Industrialisasi berpotensi menimbulkan polusi lingkungan, alih fungsi lahan pertanian, serta kesenjangan sosial jika tidak dikelola dengan baik.

Industrialisasi  belum otomatis berdampak positif pada warga sekitar Bekasi. Buktinya banyak warga sekitar yang belum mendapatkan kesempatan kerja pada industri atau perusahaan yang berdiri di sekitar tempat tinggalnya. Ribuan perusahaan berdiri, sementara pengangguran tetap tinggi. Ini menunjukkan ada persoalan serius dalam mekanisme penyerapan tenaga kerja. Akses kerja yang tidak transparan memperbesar kesenjangan. Ketika informasi rekrutmen sulit dijangkau dan muncul dugaan percaloan, warga lokal kehilangan kesempatan bersaing secara adil.

Pemerintah perlu memastikan keberadaan industri benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Pola rekrutmen yang transparan, peningkatan kompetensi, serta pengawasan terhadap proses penerimaan tenaga kerja.

Dalam konsep tata negara dan sistem ekonomi Islam, menyiapkan industrialisasi didasarkan pada prinsip kemandirian penuh (kedaulatan) agar tidak bergantung atau disetir oleh kekuatan asing. Fokus utamanya adalah membangun ketahanan nasional serta mengoptimalkan aset umat secara adil. Dalam menyiapkan membangun basis industrialisasi ada empat strategi utama yaitu: 

1. Tata Kelola Kepemilikan dan Sumber Daya Alam (SDA)

Islam membagi kepemilikan menjadi tiga kategori: milik individu, milik negara, dan milik umum (rakyat). Sumber daya alam yang melimpah (seperti minyak, gas, minerba, dan hutan) dikategorikan sebagai kepemilikan umum. SDA ini adalah aset umum yang dikelola penuh oleh negara. Negara mengelola langsung SDA ini untuk dijadikan sumber pendanaan utama guna membangun infrastruktur industri. Dengan cara ini, negara menghindari jebakan utang luar negeri berbunga (riba) yang dapat mendikte kedaulatan negara.

2. Prioritas Industri Berat dan Industri Militer (Strategis)

Politik industri dalam Islam berorientasi pada ketahanan jangka panjang dan penyebaran pengaruh yang positif (dakwah).  Pabrik yang berdiri dalam negara Islam berbasis politik pertahanan. Negara memprioritaskan pembangunan industri berat yang mampu memproduksi mesin, peralatan konstruksi, kapal, pesawat terbang, dan bahan elektronik. Selain itu negara Islam juga menjamin kelamdirian alusista. Negara harus memiliki kendali penuh atas industri persenjataan dan amunisi. Tujuannya agar negara tidak bisa diboikot atau diembargo oleh negara lain saat terjadi konflik global.

3. Integrasi Sistem Keuangan Sosial dan Syariah

Industrialisasi membutuhkan pembiayaan jangka panjang yang masif. Sektor keuangan diatur secara ketat. Optimalisasi keuangan sosial salah satunya adalah memanfaatkan instrumen seperti wakaf produktif, zakat, dan sedekah untuk mendukung proyek-proyek vital komunitas dan UMKM. Pembentukan lembaga keuangan makro berbasis syariah untuk menyalurkan modal ke sektor industri riil tanpa bunga. 

4. Peningkatan Kapasitas SDM, Sains, dan Teknologi

Berkaca dari sejarah kejayaan Islam (seperti masa Dinasti Abbasiyah), industrialisasi tidak akan berjalan tanpa inovasi ilmiah. Dukungan Penuh Riset dari Negara untuk  mengalokasikan dana besar untuk riset sains, teknologi modern, dan kecerdasan buatan (AI). Negara juga mengarahkan Kurikulum pendidikan untuk mencetak tenaga ahli, insinyur, dan ilmuwan yang mendedikasikan ilmunya untuk kemajuan industri domestik. Pendidikan berbasis kealian