Kelangkaan BBM dan LPG: Ketika Energi jadi Komoditas dalam Kapitalisme, Rakyat yang Menanggung Beban

TanahRibathMedia.Com—Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kg di beberapa daerah termasuk Sulawesi Selatan mengalami antrean BBM yang tidak terkendali. Antrean BBM di Makassar dan sejumlah wilayah Sulawesi Selatan memanjang hingga ratusan meter bahkan beberapa kilometer. Pengendara harus mengantre sejak malam, dini hari, maupun siang hari untuk mendapatkan Pertalite dan Biosolar. Kondisi tersebut bahkan membuat aktivitas masyarakat harus disesuaikan. Pembelajaran dilakukan secara daring dan sebagian pegawai bekerja dari rumah untuk mengurangi mobilitas (kompas.com, 14-9-2026).

Dampak yang ditimbulkan dari kelangkaan energi merembet kepada aktivitas ekonomi. Bagi pengemudi ojek online, BBM adalah sarana utama dalam memperoleh penghasilan. Jaringan Ojek Online Sulawesi Selatan menyampaikan waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja justru habis di antrean. Kondisi tersebut bisa sangat merugikan, pendapatan dan biaya operasional pengemudi ditanggung sendiri (sulsel.idntimes.com, 13-9-2026).

Guru Besar Ekonomi Universitas Hasanuddin, Marsuki, yang dikutip Kompas, menyebut persoalan tersebut menyebabkan hilangnya waktu produktif pengemudi transportasi daring, meningkatkan biaya operasional UMKM, dan berpotensi mendorong kenaikan harga pangan serta transportasi. Ia juga menilai persoalan ini dapat menekan daya beli dan memperlambat aktivitas ekonomi daerah.Masalah LPG 3 kg juga terjadi bersamaan. HMI Cabang Gowa Raya menyoroti kelangkaan BBM subsidi dan LPG 3 kg yang berdampak kepada masyarakat menengah ke bawah, petani, nelayan, hingga pelaku UMKM. Mereka mendesak adanya evaluasi terhadap rantai pasok dan distribusi energi bersubsidi (kompas.com, 14-9-2026).

Berbagai kelompok masyarakat kemudian melayangkan protes unjuk suara. Aksi dari mahasiswa, ojol, dan organisasi masyarakat di sejumlah titik di Makassar. Sekitar 16 kelompok disebut telah menyampaikan keresahan akibat kelangkaan BBM dan BBM. Pemerintah daerah sendiri membentuk Satgas untuk menertibkan penyaluran BBM dan LPG. Satgas tersebut antara lain akan memeriksa dugaan pengisian BBM berulang, modifikasi tangki kendaraan, serta penggunaan LPG 3 kg yang tidak sesuai peruntukan (sulsel.idntimes.com, 13-9-2026).

Kelangkaan BBM dan LPG menunjukkan lemahnya fungsi riayah negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat. Dalam paradigma sekuler-kapitalisme, pemenuhan kebutuhan energi ditempatkan dalam kerangka pengelolaan ekonomi, efisiensi, dan mekanisme pasar. Negara hanya hadir melalui regulasi dan pemberian subsidi, namun subsidi pada dasarnya hanya membantu menekan harga yang harus dibayar masyarakat, bukan menjamin bahwa barang tersebut selalu tersedia dan mudah diperoleh. Ketika rakyat harus menghabiskan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari untuk mengantre BBM atau kesulitan mendapatkan LPG 3 kg, terlihat bahwa persoalannya bukan sekadar harga, melainkan jaminan akses terhadap kebutuhan dasar. 

Tata kelola sumber daya alam saat ini lahir dari paradigma kapitalisme sekuler, ketika sumber daya alam menjadi komoditas, ditempatkan pada mekanisme komersialisasi dan kepentingan ekonomi. Paradigma kapitalisme memandang sumber daya memiliki nilai ekonomi yang dapat dikelola, diperdagangkan, dan menghasilkan keuntungan. Sementara sekularisme memisahkan kehidupan dan agama, sehingga pengelolaan ekonomi ditentukan terutama melalui pertimbangan kebijakan, regulasi, pasar, dan kepentingan ekonomi. 

Kelangkaan BBM dan LPG merupakan kebutuhan yang memiliki efek berantai terhadap hampir seluruh aktivitas masyarakat. BBM bukan hanya digunakan untuk kendaraan pribadi, tetapi menjadi penopang transportasi, distribusi barang, kegiatan usaha, pekerjaan ojol, aktivitas petani dan nelayan, serta operasional berbagai sektor ekonomi. Demikian pula LPG menjadi kebutuhan penting bagi rumah tangga dan pelaku UMKM. Ketika masyarakat harus menghabiskan waktu untuk mencari dan mengantre BBM atau LPG, waktu produktif berkurang, biaya operasional meningkat, kegiatan usaha terganggu, bahkan aktivitas pendidikan dan pekerjaan dapat ikut terdampak. Artinya, kelangkaan energi pada akhirnya menjadi persoalan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

Islam memiliki pandangan yang berbeda mengenai sumber daya yang menyangkut kepentingan hidup orang banyak. Rasulullah saw. bersabda: 

“Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Hadis ini menjadi salah satu landasan mengenai kepemilikan umum. Sumber daya alam merupakan kepemilikan bersama dan tidak semestinya dimonopoli oleh segelintir pihak. Maka, Rasulullah saw. bersabda: 

“Imam adalah ra'in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Negara bukan regulator membuat aturan kemudian menyerahkan pemenuhan kebutuhan dasar kepada mekanisme pasar. Tanggung jawab negara memastikan kebutuhan masyarakat benar-benar terpenuhi.

Dalam mekanisme ekonomi Islam, persoalan energi tidak berhenti pada pemberian subsidi. Subsidi merupakan instrumen kebijakan. Sementara persoalan yang lebih fundamental adalah siapa yang menguasai sumber daya, bagaimana sumber daya dikelola, dan untuk siapa hasilnya digunakan. Sebaliknya, Islam memiliki konsep kepemilikan yang membedakan antara kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Sumber daya yang termasuk kepemilikan umum dikelola untuk kepentingan masyarakat dan hasilnya dikembalikan 

Islam memandang penguasa sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap rakyat. Prinsip ini berangkat dari amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Allah Swt. berfirman: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”  (TQS. An-Nisa: 58)

Ayat tersebut memberikan prinsip amanah dan keadilan dalam menjalankan urusan masyarakat. Keadilan berarti masyarakat tidak dibiarkan menghadapi kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar sementara sumber daya yang tersedia tidak dikelola secara optimal untuk kepentingan mereka. Islam menawarkan paradigma yang berbeda. Energi yang menyangkut hajat hidup masyarakat harus dipandang sebagai amanah yang pengelolaannya harus tunduk pada ketentuan syariat dan ditujukan bagi kemaslahatan rakyat.