Satu Juta Sarjana Menganggur, Salah Siapa?

TanahRibathMedia.Com—Gelar sarjana telah lama dianggap sebagai tiket emas untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Kepercayaan ini membuat banyak orang tua rela banting tulang, menabung bertahun-tahun, bahkan berutang dan menjual aset pribadi demi membiayai kuliah anaknya. Namun persepsi tersebut runtuh oleh realitas saat ini. Berdasarkan data terbaru Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) per Mei 2026, sebanyak 1.033.182 orang menganggur dengan latar belakang pendidikan sarjana (sumber: kompas.com, 7-8-2026). Sungguh ironis. Di tengah pengumuman pertumbuhan ekonomi yang terus membaik, justru lebih dari 1 juta lulusan perguruan tinggi tidak terserap di pasar kerja

Lebih jauh, pertumbuhan ekonomi ternyata tidak diiringi dengan penciptaan lapangan kerja. Janji 19 juta lapangan kerja baru pun hanya menjadi mimpi. Kenyataan yang terjadi justru sebaliknya: PHK massal. Banyak perusahaan di berbagai sektor melakukan efisiensi besar-besaran dengan mengurangi jumlah pegawai demi menekan biaya.

Akibatnya, jumlah pengangguran semakin membludak. Tidak heran jika antrean job fair kini bagaikan antrean konser. Pemandangan orang tua yang rela menunggu berjam-jam di parkiran demi menunggu anaknya dipanggil tes atau wawancara kerja menjadi potret betapa bangganya mereka ketika anaknya sekadar mendapat pekerjaan. Status "bekerja" hari ini bahkan sudah dianggap sebagai pencapaian yang membahagiakan.

Memiliki ijazah tinggi ternyata tidak lagi menjamin rasa aman akan masa depan. Para sarjana harus bersaing ketat dengan pencari kerja yang memiliki pengalaman lebih banyak, keterampilan khusus, atau bahkan "orang dalam". Kesenjangan antara harapan dan kenyataan ini akhirnya memunculkan pertanyaan kritis: salah siapa?

Ketika berbicara siapa yang salah, akan menjadi perdebatan yang tidak pernah ada habisnya. Hanya saling tuding tanpa solusi. Maka, untuk menuntaskan masalah ini kita harus menemukan akar permasalahannya. Akar itu terletak pada sistem Kapitalisme yang diterapkan saat ini. Dalam sistem Kapitalisme, tolok ukur pertumbuhan bukan pada kesejahteraan riil masyarakat individu per individu, melainkan akumulasi modal. Walhasil, angka pertumbuhan yang tinggi tidak menggambarkan kondisi rakyat di lapangan. Maka wajar jika di saat pemerintah mengumumkan ekonomi tumbuh, jumlah pengangguran justru tetap tinggi.

Selain itu, cara pandang Kapitalisme adalah mengutamakan kepentingan pemilik modal. Bukan kesejahteraan rakyat. Tak heran jika keuntungan perusahaan menjadi prioritas utama, sementara keberlangsungan hidup pekerja menjadi nomor kesekian. PHK dianggap sebagai langkah efisiensi yang wajar demi menyelamatkan bisnis. Sistem Kapitalisme juga membuat negara hanya berperan sebagai regulator. Imbasnya, negara berlepas tangan dari tanggung jawab menciptakan lapangan kerja dan menyerahkannya kepada swasta. Peran negara hanya memastikan mekanisme pasar berjalan. Padahal sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan industri dasar tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pasar.

Pengelolaan sumber daya alam bebas dikuasai siapa yang punya modal ketika berada di sistem Kapitalisme. Akibatnya minyak, gas, tambang, hutan, dan air saat ini banyak dikuasai korporasi swasta dan asing. Padahal jika semua itu dikelola oleh negara dan hasilnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya masalah pengangguran yang selesai. Berbagai masalah lain juga akan ikut terurai.

Dengan demikian jelas, bahwa 1 juta sarjana menganggur bukan hanya disebabkan oleh kurangnya pengalaman atau keterampilan individu. Jika ditelisik lebih dalam, ini adalah akibat dari sistem yang rusak. Sistem yang membuat negara abai untuk menjamin kesejahteraan dan pekerjaan bagi setiap warga negaranya.

Lantas, bagaimana solusinya? Jika akar masalahnya adalah sistem, maka solusinya adalah menggantinya dengan sistem yang benar: Islam. Mengapa Islam? Karena Islam menjadikan pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu sebagai ukuran keberhasilan ekonomi, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi atau akumulasi modal. Selain itu, Allah juga memerintahkan agar manusia memutuskan perkara sesuai dengan wahyu-Nya. Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 48: 

Ketika aturan Islam diterapkan dalam sebuah negara, masalah pengangguran maupun masalah lainnya akan terselesaikan. Karena pemimpin dalam sistem Islam adalah raa’in atau pemelihara. Rasulullah ﷺ bersabda: “Imam adalah raa’in, dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” [HR. Bukhari & Muslim]

Sehingga sudah menjadi tugas negara untuk menjamin kebutuhan pokok rakyatnya. Termasuk rakyat yang sedang kehilangan pekerjaan. Negara wajib hadir memberikan bantuan, pelatihan, hingga penempatan kerja.

Selain itu, negara dalam sistem Islam juga wajib membuka lapangan kerja yang memadai. Misalnya, melalui pembangunan industri-industri strategis milik negara. Tentu sektor-sektor ini membutuhkan tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu. Sehingga bisa membuka banyak lapangan pekerjaan . Di samping itu, negara pun juga wajib memfasilitasi peningkatan kompetensi dan sistem rekrutmen yang adil. Dengan demikian, lulusan tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri.

Dalam sistem Islam, Sumber Daya Alam seperti minyak, gas, tambang, hutan, dan air adalah milik umum. Haram hukumnya diserahkan pengelolaannya kepada swasta atau asing. Sumber daya ini harus dikelola negara untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Maka, sudah saatnya kita berhenti saling menyalahkan. Kini saatnya kita sadar, selama sistem yang dipakai masih menjadikan keuntungan sebagai tujuan utama, maka PHK dan pengangguran akan terus berulang. Satu-satunya jalan untuk memperbaikinya adalah dengan kembali menerapkan sistem Islam di tengah-tengah kehidupan.