Program Unggulan, Menyejahterakan atau Menyengsarakan?

TanahRibathMedia.Com—Program Pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program unggulan presiden RI saat ini Prabowo Subianto sejak diberlakukan program ini lebih banyak membuat gemas para rakyat daripada meningkatkan gizi di kalangan masyarakat, terutama anak-anak. Masalah demi masalah muncul dari program ini. Mulai dari keracunan makanan, banyaknya menu yang tidak layak santap, hingga korupsi dana MBG. Maka layakkah program unggulan Presiden RI ini menjadi solusi tuntas bagi masyarakat? 

Program pemenuhan gizi MBG yang diberikan kepada pelajar sekolah tak dapat benar-benar fokus menyelesaikan masalah yang melatarbelakangi kelahirannya program MBG ini. Justru banyak anggaran yang tersedot untuk program ini serta program populer lainnya. Seperti koperasi Desa. Alih-alih pemenuhan gizi yang terjadi justru rame-rame korupsi anggaran dana dari program ini. Masalah lain dari program ini adalah penyebaran SPPG yang tidak merata titik salah satunya di daerah Papua, hanya terdapat 10% SPPG padahal Papua termasuk daerah tertinggi angkatan tinggi dan gizi buruk. 

Seperti dilansir dari BBC News. Com pada Selasa 28 Juli 2026 menyebutkan bahwa Papua masuk dalam 10 provinsi dengan angka stunting tinggi dan gizi buruk akut, menurut Kementerian Kesehatan. Tapi hanya satu persen dapur mbg beroperasi di sana. 

Sangat berkebalikan dengan wilayah Jawa titik di Jawa menjadi wilayah dengan angka stunting terendah, namun jumlah dapur mbg ada 53%. BBC News Indonesia mendatangi satu kampung di kabupaten Memberamo Raya, Papua yang mendapat tiga predikat dari pemerintah : termiskin, terpencil, dan memiliki angka stunting tertinggi. Namun di sisi lain kita mendapati fakta bahwa sebanyak 411 SPPG fiktif yang tidak beroperasi, tetapi tetap mendapat transferan anggaran untuk pembiayaan MBG. 

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Badan gizi nasional (BGN) Sudaryono. Bahwasanya ia menemukan anomali dalam pemeriksaan ribuan rekening virtual account milik SPPG. Ia mengatakan terdapat 114 sppg yang rekeningnya bermasalah mulai dari memiliki rekening ganda hingga dapurnya belum beroperasi. Sudaryono juga mengatakan, ada saldo rekening yang terkirim dari pusat kepada rekening rekening dapur yang dalam bentuk virtual account itu, ternyata rekening penampungan dapur itu either dapurnya belum beroperasi atau ada satu dapur punya beberapa rekening virtual account (Kumparan.com, jumat, 31-7-2026).

Bingung kan? Sungguh sangat membingungkan, kebijakan yang diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat justru perlahan-lahan membunuh rakyat dari dalam. Banyak rakyat menuntut program MBG ini dibubarkan. Namun, pola pikir pemerintah justru sebaliknya. Mereka berpikir jika MBG diberhentikan sekarang maka berkuranglah lapangan pekerjaan. Maka dapat disimpulkan bukan hanya dengan MBG semata dapat terbuka lowongan pekerjaan baru mungkin MBG menjadi salah satu dari terbukanya lowongan pekerjaan. 

Tapi apakah dengan terbukanya lowongan pekerjaan baru dari program MBG ini dapat mensejahterakan rakyat? Tentu tidak, faktanya lowongan pekerjaan yang tercipta belum memadai seiring dengan meningkatnya jumlah angka kerja baru.

Akar dari permasalahan gizi anak yang buruk juga karena tidak terciptanya lowongan pekerjaan yang memadai titik seharusnya gizi anak terpenuhi dari keluarga, kepala keluarga akan mencukupi gizi anak dari penghasilan kerja yang cukup. Maka penghasilan yang cukup berasal dari lapangan kerja yang memadai pula.

Tanggapan pemerintah atas hal ini justru hanya dipandang sebelah mata titik menganggap MBG sudah menjadi program yang dapat mensejahterakan rakyat. Padahal rakyat sejahtera bukan hanya dengan makan gratis dan lowongan pekerjaan yang terdapat banyak celah dan belum memadai.

Inilah sikap asli yang ditimbulkan dari sistem saat ini. Yang tidak berasaskan baik buruk menurut Al Khaliq. Dalam sistem sekuler kapitalis pembuatan kebijakan berorientasi pada pencitraan penguasa belaka titik penguasa membagi-bagi keuntungan hanya bagi segelintir pihak yang berada di lingkungan pendukungnya. Sistem demokrasi menjadi penguasa sibuk mengamankan barisannya dengan kebijakan yang menguntungkan mereka bukan memikirkan nasib rakyat.

Sungguh sangat berbeda jika melihat tatanan hidup dalam sistem Islam titik penguasa dalam Islam adalah pengurus rakyat sehingga harus bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Setiap kebijakan akan dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat titik penderitaan satu rakyat pun akan diperhatikan, tidak ada yang diabaikan apalagi menyangkut nyawa manusia.

Dalam pembuatan kebijakan penguasa atau khalifah berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan rakyat, sehingga dapat fokus pada penyelesaian masalah yang dihadapi rakyat. Tidak sibuk membuat berbagai pencitraan. Oleh karena itu, mari bersama kita wujudkan tatanan hidup yang sempurna dalam naungan sistem Islam yang dengannya dapat terjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat tidak hanya pada segelintir pihak yang menguntungkan. 

Wallahualam.