Mempertanyakan Tanggung Jawab Negara terhadap Jutaan Penganggur

TanahRibathMedia.Com—Gelar sarjana telah diraih, ternyata, untuk mendapatkan pekerjaan sesuai disiplin ilmu tidaklah mudah. Bahkan, para sarjana yang baru lulus, untuk mendapatkan pekerjaan apa saja harus rajin update data loker yang tersedia dan berebut peluang. Menurut data terbaru Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Mei 2026, jumlah pengangguran berlatar belakang sarjana mencapai 1.033.182 orang. Total penduduk usia kerja yang menganggur mencapai 7,22 juta orang. Sekitar 14,31 persen atau 1.033.182 orang di antaranya merupakan pengangguran yang berlatar belakang sarjana terapan atau S-1, S-2, dan S-3 (sarjana) (Kompas.com, 7 Agustus 2026).

Pada bidang kerja formal, lulusan sarjana  baru, dinilai belum mampu memiliki "skill bekerja tinggi". Alhasil, sarjana pencari kerja pada sektor formal menumpuk tiap tahunnya. Karena, antara jumlah lulusan tidak sebanding dengan ketersediaan lowongan kerja yang disediakan. Hal ini, memunculkan kekhawatiran mahasiswa atas jumlah sarjana yang belum memperoleh lapangan kerja. Sehingga, menagih janji program penciptaan 19 juta pekerjaan kepada Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka.

Pada pogram pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dipandang belum banyak menyerap tenaga kerja sesuai bidangnya, khususnya lulusan perguruan tinggi. Lebih jauh, angka pertumbuhan ekonomi naik, namun belum tentu diiringi pertumbuhan lapangan kerja. Karena pertumbuhannya hanya pada sektor tertentu yang sedikit menyerap tenaga kerja, sehingga lambat menciptakan lapangan kerja bahkan PHK makin meluas. Jobfair pun dipenuhi pencari kerja bersama sejumlah orangtua yang turut mendukung.

Dalam sistem Kapitalisme hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi dengan bertambahnya modal, investasi serta besarnya keuntungan. Sehingga kesejahteraan riil masyarakat, individu per individu terabaikan. Pemilik modal, pada sistem kapitalisme dianggap sebagai penyangga ekonomi. Sehingga sah-sah saja melakukan pengurangan tenaga kerja jika biaya produksi meningkat. Semua dilakukan agar tetap memperoleh keuntungan, tanpa memikirkan keberlangsungan hidup pekerja

Dalam sistem kapitalisme, negara tidak menciptakan lapangan pekerjaan, namum menyerahkan kepada pasar yang mengatur kebutuhan tenaga kerja dan pihak swasta sebagai pemilik perusahaan. Negara mencukupkan membuat undang-undang agar prosesnya berjalan sesuai ketenagakerjaan. Pada sistem yang diemban hari ini, yaitu kapitalisme, kepemilikan umum (SDA, tambang, energi) dikelola/dikuasai korporasi dengan dalih investasi. Padahal, jika negara yang mengelola, hasilnya akan diperuntukkan bagi kemaslahatan rakyat secara menyeluruh, karena negara tidak mengambil keuntungan sama sekali.

Kemudian, disaat yang sama sektor ini secara meluas menyerap tenaga kerja di seluruh pelosok negeri.

Dalam Islam, rakyat adalah individu-individu yang harus dijaga keberlangsungan hidupnya. Jika masih ada rakyat yang miskin berarti keberhasilan ekonomi patut dievaluasi. Negara dan keberhasilan ekonomi adalah instrumen penting dalam pelaksaan tata kelola kehidupan masyarakat bukan hanya sekadar pertumbuhan ekonomi ala Kapitalisme. Sedangkan dalam sistem Islam, jika rakyat terkena PHK, negara bertanggung jawab atas kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, syariat juga mencegah terjadinya PHK secara sepihak. Karena, negara mempunyai kewajiban melindungi hak pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha.

Negara Khilafah adalah negara yang bertanggung jawab penuh dan mengurusi rakyatnya secara seksama. Jika rakyatnya membutuhkan pekerjaan, negara yang membuka lapangan kerja. Dengan sumber daya yang dimiliki, negara akan mengembangkan industri strategis, menciptakan lapangan kerja bagi rakyat yang membutuhkan pekerjaan. Bahkan, memfasilitasi pengembangan keterampilan dan penempatan kerja di bidang masing-masing. Apalagi memiliki SDM yang berkompenten di berbagai bidang, sebuah industri akan maju pesat. Dengsn demikian, negara akan menjadi negara mandiri yang disegani dan memiliki nilai tawar yang tinggi. 

Kepemilikan umum seperti minyak, gas, tambang, hutan, dan air merupakan sumber daya strategis. Hal ini merupakan kekayaan alam yang dikelola negara untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Negara tidak mengambil keuntungan dan hanya diperuntukkan bagi rakyat. Prinsip inilah yang mensejahterakan rakyat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Sistem kapitalisme jelas semakin merusak tata kelola kehidupan manusia. 

Oleh sebab itu, kebutuhan Khilafah bagi rakyat sangat mendesak. Dengan Khilafah tiap sendi kehidupan dipermudah. Karena rakyat benar-benar diurusi negara dengan kekuatan politiknya. Tidak ada rakyat yang sulit mendapatkan pekerjaan, karena sistem Khilafah yang akan menciptakan lapangsn kerja. Oleh sebab itu, tegaknya Khilafah harus segera diperjuangkan, agar kesejahteraan bagi seluruh umat segera terwujud. Wallahu'alam bissawab.