Gurita Rockefeller ke Bill Gates: dari Oligarki Obat hingga Pembajakan Sawah

TanahRibathMedia.Com—Sejarah modern membuktikan bahwa dominasi ekonomi global tidak berlangsung secara kebetulan, melainkan bekerja melalui pola terstruktur yang terus berulang. Pada awal abad ke-20, John D. Rockefeller memonopoli 90% industri minyak Amerika Serikat melalui Standard Oil. Ketika perusahaan tersebut dipecah menjadi 34 entitas pada tahun 1911 oleh Mahkamah Agung AS melalui Sherman Antitrust Act, Rockefeller tidak berhenti. Ia mengalihkan fokus bisnisnya seiring berkembangnya ilmu kimia dalam mengolah turunan petrokimia menjadi bahan baku sintetis obat-obatan, yang melahirkan industri farmasi modern. Melalui pendanaan riset dan Flexner Report (1910), standar medis global digeser secara masif untuk berfokus murni pada obat-obatan kimia buatan pabrik, menyingkirkan metode alami, serta mengunci ketergantungan masyarakat pada industri kesehatan modal besar (Khilafah News, 15-8-2026).

Pola komersialisasi dan perampasan ruang hidup tersebut kini berulang pada sektor paling mendasar bagi kelangsungan hidup manusia: pangan dan tanah pertanian. Raksasa finansial global seperti BNP Paribas Asset Management, Rockefeller Foundation, Temasek, hingga Breakthrough Energy Ventures milik Bill Gates mengucurkan dana puluhan juta dolar ke startup agrikultur seperti Rize. Hal ini menandai ekspansi korporatokrasi ke wilayah perdesaan dan sawah-sawah di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Dengan memanfaakan narasi terobosan hijau, metode pengairan berselang (Alternate Wetting and Drying / AWD), serta skema perdagangan kredit karbon (carbon finance), para pemodal besar mulai mengendalikan rantai pasok beras dan puluhan ribu hektar lahan pertanian. Kampanye penyelamatan lingkungan dan transisi emisi rendah kerap dijadikan kedok bagi agenda kapitalisasi baru. Dampaknya, petani subsisten yang selama ini menjaga ketahanan pangan lokal terancam kehilangan kemandirian atas benih, tanah, dan pola tanam, hingga akhirnya hanya dijadikan objek greenwashing serta komoditas pasar modal global yang dikendalikan dari bursa saham internasional.

Krisis monopoli dan perampasan kedaulatan berlangsung secara sistemik dari abad ke-20 hingga hari ini berakar pada penerapan sistem sekularisme (pemisahan agama dari tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara—yang melahirkan sistem ekonomi kapitalisme).

Dalam tatanan sekuler-kapitalistik, hukum dirancang khusus untuk memfasilitasi akumulasi modal tanpa batas (concentrated wealth). Karena dimensi keimanan dan pertanggungjawaban akhirat diabaikan, nilai-nilai kemanusiaan, kedaulatan pangan, serta kelestarian lingkungan dikalahkan oleh kriteria tunggal: profitabilitas dan return on investment (ROI) bagi para pemilik modal.

Kapitalisasi sektor vital ini berjalan melalui dua mekanisme utama:

1. Monopoli dan Oligopoli Hak Milik: Kapitalisme mengizinkan kepemilikan swasta atas sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, mulai dari minyak bumi, tambang, hingga air dan lahan pertanian skala besar. Kebijakan ini menciptakan jurang ketimpangan ekstrem di mana segelintir oligarki mampu mendikte regulasi negara.

2. Komersialisasi Lingkungan via Green Capitalism: Skema perdagangan karbon (carbon trading) dan green finance dalam sistem kapitalisme tidak ditujukan untuk menghentikan kerusakan lingkungan, melainkan menciptakan pasar baru untuk memperjualbelikan "izin mencemari" bagi korporasi besar sembari mengomodifikasi tanah dan jerih payah petani di negara berkembang.

Kerusakan ekologis dan ketimpangan ekonomi ini merupakan buah langsung dari keserakahan sistemik yang mengabaikan tatanan Ilahi, sebagaimana diperingatkan dalam Al-Qur'an:

"Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan  disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (dampak) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (TQS. Ar-Rum [30]: 41)

 

Islam memandang tanah, pangan, dan sumber daya alam bukan sekadar barang dagangan (commodity), melainkan amanah (trusteeship) untuk menjaga keadilan sosial dan kelangsungan hidup manusia. Islam menyediakan mekanisme sistemik untuk mencegah monopoli sektor vital:

1. Larangan Monopoli Kepemilikan Sumber Daya Umum: Dalam ekonomi Islam, sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak ditetapkan sebagai Kepemilikan Umum (Al-Milkiyyah Al-'Ammah). Negara wajib mengelolanya secara penuh untuk kemaslahatan rakyat dan haram menyerahkannya kepada korporasi swasta atau pemodal asing. Rasulullah saw. bersabda: "Kaum Muslim bersekutu (bersama-sama memiliki hak) dalam tiga hal: air, padang rumput (sumber daya alam/energi), dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

2. Larangan Penumpukan Harta dan Monopoli Pasar: Islam melarang keras pemusatan kekayaan hanya pada segelintir orang kaya (oligarki), sesuai firman Allah Swt.: "...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..." (TQS. Al-Hasyr [59]: 7). Pasar dilindungi dari praktik penimbunan (ihtikar), permainan harga, dan penguasaan rantai pasok agar petani memiliki akses langsung dan mandiri atas sarana produksi.

3. Perlindungan Kedaulatan Petani (Ihya'ul Mawat): Islam mendorong produktivitas lahan berbasis pengerjaan nyata, bukan spekulasi aset atau skema kredit karbon. Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati (lahan terlantar), maka tanah itu menjadi miliknya." (HR. Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ahmad). Hukum ini memastikan hak atas tanah dipegang oleh petani yang mengolahnya. 

Selama tatanan ekonomi global diserahkan pada logika Kapitalisme Sekuler, penindasan dan monopoli akan terus berpindah sektor—dari minyak ke obat-obatan, dan kini ke sawah serta bahan pangan pokok.

Modernisasi pertanian dan kelestarian lingkungan tidak boleh mengorbankan kedaulatan petani lokal demi bisnis korporatokratis. Kedaulatan pangan dan keadilan lingkungan hakiki hanya dapat diwujudkan dengan mengembalikan pengelolaan sumber daya alam pada prinsip syariat Islam yang adil, bebas monopoli, dan melindungi rakyat kecil.