Rakyat Kian Menderita, Pemerintah Santai Saja

TanahRibathMedia.Com—Sejak pemberlakuannya hingga kini, program MBG (Makan Bergizi Gratis)  masih menjadi program pemerintah paling sensasional. Mulai dari kasus keracunan, menu yang kurang layak, fasilitas pegawai SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang fantastis seperti gaji, seragam dan motor listrik yang tidak sebanding dengan gaji guru honorer yang seadanya hingga muncul dugaan korupsi yang akhirnya menyeret kepala BGN (Badan Gizi Nasional) Dadan Hindayana dan beberapa petinggi lainnya. 

Kabarnya kasus dugaan korupsi para petinggi BGN itu masih berpotensi menyeret nama-nama baru sebagai pelaku. Menurut hukumonline.com nominal korupsi MBG pada 2025 sebesar Rp 85,27 triliun dan pada 2026 sebesar Rp 258 triliun. Sangat disayangkan nominal sebesar itu justru diselewengkan padahal dana itu sangat bisa digunakan untuk mendukung pembiayaan infrastruktur yang lain seperti subsidi BBM, listrik, renovasi sekolah rusak, peningkatan kesejahteraan guru, perbaikan jalan, layanan pendidikan kesehatan dan pendidikan gratis, dll. 

Sesungguhnya sudah banyak aksi mahasiswa yang memprotes kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat seperti program MBG itu. Kompas.com edisi 19 Juni 2026 memberitakan bahwa mahasiswa Trisakti menggelar aksi yang salah satu tuntutannya adalah menghentikan sementara program MBG untuk dievaluasi. Namun layaknya tidak terjadi apa-apa, hingga saat ini pemerintah masih saja bersikukuh meneruskan progam itu. Bahkan pemerintah selalu saja berkelit dengan berbagai narasi yang sebenarnya menunjukkan kemunduran cara berpikir seperti argumen yang mengatakan bahwa urusan perut harus jadi prioritas dibandingkan yang lain, siswa yang lapar tidak bisa berpikir, dll.

Bukankah masalah perut yang lapar disebabkan karena kenaikan harga bahan kebutuhan pokok. Akan lebih bijak bila pemerintah fokus menemukan cara menstabilkan harga kebutuhan pokok agar semua masyarakat bisa membelinya hingga tidak ada lagi siswa yang lapar karena orang tuanya tidak mampu membeli bahannya. 

Tapi memang begitulah pejabat negara di sistem demokrasi kapitalisme ini. Saat mencalonkan diri mereka akan menarik simpati masyarakat dengan janji akan selalu mendahulukan kepentingan rakyat. Beberapa bantuan pun digelontorkan oleh para calon kepada rakyat sebagai pemikat agar bersedia memilihnya di pemilu. Layaknya rahasia umum bahwa dana yang digunakan untuk memberi bantuan itu bukan semata-mata berasal dari kantong pribadi calon pejabat tapi dari para pengusaha atau pemilik modal yang tentu saja bermain mata dengannya. 

Calon pejabat dan pemilik modal itu tentu saja memiliki perjanjian yang saling menguntungkan. Bila calon pejabat itu memang berhasil lolos pemilu maka pejabat itu harus membuat kebijakan yang menguntungkan pengusaha, memberi proyek pada pengusaha, dll. Seperti halnya program MBG ini yang ternyata dalam pelaksanaannya justru menjadi ajang bagi-bagi proyek antara pemerintah sebagai pemangku kebijakan dengan pihak-pihak yang menjadi pemodalnya saat mencalonkan diri dulu. Jadi meski program itu terbukti bermasalah, pemerintah akan terus berdalih dengan berbagai narasi agar program itu tetap berlanjut. 

Demokrasi adalah sistem blunder. Di satu sisi menjamin kebebasan bersuara namun sebaliknya melahirkan konflik kepentingan yang mengatasnamakan rakyat. 

Dalam Islam rakyat memiliki hak syuro (musyawarah) dengan penguasa dalam semua aspek kehidupan yang diatur syariat. Koreksi pada penguasa zalim adalah kewajiban rakyat. Sebaliknya pemerintahan Islam juga harus membuka diri pada kritik yang disampaikan masyarakat untuk kemudian diperbaiki. Tentu sangat mudah bagi pemimpin Islam dalam melakukan evaluasi program yang bermasalah karena pemerintahannya bebas dari kendali pemilik modal.

Pemerintahan Islam tidak lahir dari perjanjian kotor di balik layar pemilu. Pemerintahan Islam lahir dari tanggung jawab seorang pemimpin atas amanah umat yang membai'atnya. Tugasnya adalah membawa rakyatnya menuju kesejahteraan di bawah komando dan kebijakannya. Kebijakannya pun lahir atas panduan Al Quran dan As Sunnah bukan pesanan orang-orang tamak yang hanya haus kekuasaan dan kekayaan. Semua itu dijalankan sebagai kewajiban dari Allah Swt. dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.