OPINI
Pendidikan Dijadikan Budak Industri, Rakyat Dikorbankan Kapitalisme
Oleh: Mei Widiati, M.Pd.
(Sahabat Tanah Ribath Media)
TanahRibathMedia.Com—Pendidikan gratis, kesehatan gratis, subsidi listrik dan BBM, bahkan transportasi publik yang disubsidi negara—semua itu bukan kemewahan, melainkan bentuk tanggung jawab negara terhadap rakyat. Namun realitasnya, rakyat justru terus dibebani biaya hidup yang mahal. Sekolah mahal, kuliah mahal, kesehatan mahal, listrik dan energi mahal. Bahkan ketika pendidikan tinggi seharusnya menjadi jalan mencerdaskan bangsa, masyarakat justru dihadapkan pada UKT yang semakin tinggi dan ancaman penutupan berbagai program studi (YT @Khilafah_News, 24 Juli 2026).
Rencana penutupan sejumlah program studi dengan alasan tidak sesuai kebutuhan pasar kerja menunjukkan persoalan yang lebih besar: negara gagal menyusun cetak biru pembangunan manusia dan arah bangsa. Negara hanya melihat kebutuhan industri hari ini, bukan kebutuhan bangsa puluhan tahun ke depan. Akibatnya terjadi apa yang disebut sebagai “oversupply” lulusan perguruan tinggi. Padahal masalah utamanya bukan semata-mata terlalu banyak orang berpendidikan. Masalahnya adalah salah distribusi tenaga kerja, minimnya lapangan pekerjaan, lemahnya perencanaan pembangunan, serta ketidakmampuan negara mengelola potensi ekonomi secara strategis.
Inilah wajah sekularisasi dan kapitalisasi. Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai hak rakyat dan sarana membangun peradaban, tetapi diposisikan sebagai komoditas. Perguruan tinggi diarahkan untuk mencetak tenaga kerja sesuai kebutuhan industri. Lulusan dinilai berdasarkan apakah mereka “laku” di pasar kerja. Akhirnya, pendidikan menjadi budak industri.
Lebih ironis lagi, negeri ini memiliki kekayaan alam luar biasa. Namun negara tidak serius membangun industri hilir dan mengembangkan penguasaan teknologi. Sumber daya alam diekspor dalam bentuk mentah, sementara rakyat hanya menjadi konsumen dan buruh di negeri sendiri. Inilah konsekuensi sistem kapitalisme: negara tunduk pada kepentingan modal, sementara kebutuhan rakyat menjadi urusan belakangan. Dampaknya jelas, rakyat membayar mahal untuk pendidikan, tetapi setelah lulus belum tentu memperoleh pekerjaan. Negara tidak memiliki perencanaan jangka panjang, industri tidak berkembang secara mandiri, dan generasi muda dipaksa menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar yang terus berubah.
Islam memiliki pandangan yang berbeda. Pendidikan bukan komoditas, melainkan kebutuhan dasar rakyat yang wajib dijamin negara. Negara tidak boleh menyerahkan arah pendidikan kepada kepentingan industri atau mekanisme pasar. Negara wajib menyusun strategi pendidikan berdasarkan visi pembangunan umat dan kebutuhan negara dalam jangka panjang.
Rasulullah ï·º bersabda:
"Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab langsung atas kesejahteraan rakyat, termasuk pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kebutuhan dasar lainnya.
Islam juga mewajibkan negara mengelola kekayaan alam untuk kemaslahatan rakyat. Rasulullah ï·º bersabda:
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air, dan api.” (HR. Abu Dawud)
Energi dan sumber daya strategis tidak boleh dikuasai segelintir kapitalis. Negara wajib mengelolanya dan hasilnya dikembalikan untuk rakyat, termasuk membiayai pendidikan dan kesehatan secara gratis atau murah.
Allah Swt. berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil.” (TQS. An-Nisa: 58)
Maka persoalannya bukan sekadar menutup atau membuka program studi. Persoalannya adalah sistem apa yang mengatur negara. Selama pendidikan dikendalikan sekularisme dan kapitalisme, kampus akan terus dipaksa mengikuti kepentingan pasar. Selama kekayaan alam dikuasai korporasi dan negara hanya menjadi regulator, rakyat akan terus membayar mahal untuk kebutuhan hidupnya sendiri.
Islam menawarkan perubahan mendasar: negara visioner, pendidikan sebagai hak rakyat, kekayaan alam dikelola negara untuk kemaslahatan umum, dan pembangunan diarahkan untuk membangun kekuatan umat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan industri kapitalis. Karena itu, negeri ini tidak membutuhkan pemimpin yang hanya pandai berjanji. Negeri ini membutuhkan perubahan paradigma dan sistem Islam. Sebab selama kapitalisme menjadi panglima, pendidikan akan terus menjadi budak industri dan rakyat tetap menjadi korban.
Wallaahu a’lam bishshawab.
Via
OPINI
Posting Komentar