OPINI
Rempang: Tanah Bertuan, Tanah Adat yang Harus Dilindungi Negara
Oleh: Nai Ummu Maryam
(Pemred Tanah Ribath Media)
TanahRibathMedia.Com—Lahan Rempang masih memanas. Konflik agraria antara pemerintah BP Batam dengan masyarakat adat belum menemukan titik terang. Sejak 2023 Rempang ditetapkan menjadi Kawasan Rempang Eco-City untuk investor besar, termasuk pabrik kaca dan solar panel. Kawasan Rempang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digadang-gadang pemerintah pusat sebagai program yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara merata bagi masyarakat.
Jika tujuan program tersebut diklaim sebagai tujuan untuk menyejahterakan rakyat, maka muncul sebuah pertanyaan besar, mengapa program ini menjadi polemik dan perdebatan panjang antar masyarakat adat dan pemerintah hingga detik ini? Apakah makna kesejahteraan harus mengorbankan lahan milik salah satu pihak?
===
Mengurai Akar Masalah
Sudah bisa dipastikan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi proyek andalan pemerintah pusat membutuhkan lahan yang luas dan investor bermodal besar, sehingga proyek ini mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan bisa membuka lapangan pekerjaan yang nantinya mendongkrak ekonomi masyarakat. Nyatanya, lahan milik masyarakat adat Melayu Tua setempat diusik demi jalannya proyek ini. Kekacauan dan konflik agraria masih terjadi hingga Juli 2026 ini. Masyarakat adat setempat menolak untuk direlokasi dan diganti rugi.
Setuju dengan sikap masyarakat adat setempat, ini bukan tentang nilai uang ganti rugi atau relokasi, namun ada hal yang lebih besar yakni keberlanjutan hidup masyarakat adat. Banyak hal yang harus dijaga seperti makam para leluhur, budaya Melayu, mata pencaharian seperti nelayan dan berkebun, hingga keberadaan hutan yang wajib dilestarikan.
Fakta ini sangat menyedihkan, namun kita harus paham beginilah wajah asli dari sistem ekonomi kapitalis sekuler. Saat sebuah negara mengadopsi sistem bathil ini tampak jelas keberpihakan negara kepada para korporat dan investor. Sedangkan rakyat selalu menjadi tumbal dan korban dari kebijakan.
Tugas negara seharusnya melindungi hak-hak tanah masyarakat adat dan tidak mengusiknya. Jika ada lahan atau tanah masyarakat adat yang belum memiliki izin, maka negara-lah yang wajib memfasilitasi surat atau memberikan sertifikat resminya. Bukan menyerang warganya dengan alasan tidak ada legalitas.
Bagi masyarakat adat, tanah Rempang adalah tanah yang sudah bertuan atau berpenghuni lebih dari ratusan tahun. Maka, kebijakan atau program PSN seperti ini perlu dikaji ulang secara mendalam. Mustahil, program ini akan berjalan lancar jika masih banyak rakyat yang terzalimi.
=====
Sistem Islam Tawarkan Solusi Hakiki
Pada dasarnya sistem Islam memiliki prinsip yang bisa dijadikan solusi hakiki tanpa menzalimi atau merugikan salah satu pihak. Dalam Islam ada 5 maqashid syariah yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Dalam kasus lahan Rempang, sistem Islam akan menjaga harta dengan mendudukkan status kepemilikannya terlebih dahulu. Lahan Rempang adalah tanah yang sudah dikuasi turun-temurun hingga ratusan tahun oleh masyarakat adat setempat. Masyarakat adat telah membuka lahan tersebut jauh sebelum adanya Otorita BP Batam yang terbentuk pada 26 Oktober 1973 atau Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dimulai sejak 2016.
Islam mengakui ihyaul mawat atau menghidupkan tanah mati. Masyarakat Rempang sudah menghidupkan tanah mati, maka masyarakat Rempang memiliki hak yang kuat secara agama. Maka, hak kepemilikan lahan Rempang tidak boleh diambil secara paksa oleh pemerintah daerah maupun pusat. Kecuali ada kerelaan hati (ridho) dari masyarakat setempat melalui musyawarah dan mufakat.
"Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya." (HR Ahmad)
Dalam pandangan Islam, investasi dan pembangunan masih diperbolehkan. Asalkan tidak ada yang terzalimi. Sistem Islam mengajarkan para pemimpin untuk senantiasa terbuka menerima kritik dan saran dari masyarakat sebagai bentuk jalannya muhasabah lil hukam.
===
Kesimpulan
Permasalahan lahan Rempang bisa diselesaikan dengan baik jika pemimpin daerah atau pusat menerapkan aturan Islam. Pembangunan dan investasi bisa tetap berjalan jika status lahan itu jelas kepemilikan negara dan tidak mengusik hak-hak masyarakat setempat. Fakta ini menunjukkan bahwa masyarakat gerah dengan penerapan sistem ekonomi kapitalis. Maka sudah selayaknya sistem ini dicampakkan dan diganti dengan aturan Islam.
Wallahualam.
Via
OPINI
Posting Komentar