Kapitalisme Meniscayakan Asas Manfaat dalam Relasi Penguasa dan Rakyat

TanahRibathMedia.Com—Pada Jumat (19 Juni 2026), mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat. Mereka berasal dari sejumlah kampus dan organisasi mahasiswa, di antaranya Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Universitas Mercu Buana.  Berbagai tuntutan mereka tujukan kepada pemerintah dan DPR RI. Salah satu koordinator aksi, yaitu menteri Luar Negeri Kepresidenan Mahasiswa (Kepresma) Universitas Trisakti, Arief, mengatakan terdapat tiga tuntutan utama yang dibawa dalam aksi tersebut;

Pertama, dalam upaya pemulihan ekonomi dan politik nasional mahasiswa meminta pemerintah menurunkan harga bahan pokok, menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), meningkatkan ketersediaan BBM subsidi dan menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kedua, terkait pemberantasan inkompetensi pejabat publik mahasiswa mendesak pemerintah menghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG), melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, dan perbaikan komunikasi pemerintah kepada publik.

Ketiga, mengembalikan supremasi sipil mahasiswa menolak UU Polri, pemerintah membebaskan seluruh tahanan politik, menghentikan tindakan represif aparat, menolak militerisme di ranah sipil, dan yang terakhir enolak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, seperti proyek food estate di Papua (Kompas.com, 19-6-2026).

Berbagai gelombang aksi lain juga berlangsung dengan tuntutan yang serupa. Mereka mewakili suara hati mayoritas rakyat yang selama ini dirugikan akibat kebijakan penguasa. Mahasiswa sebagai agen perubahan memang seharusnya menjadi garda terdepan dalam perubahan. Aksi mereka akhirnya menjadi pemantik keberanian rakyat untuk mengkritik kebijakan penguasa di berbagai forum, baik online maupun offline. Namun, bukannya melakukan evaluasi secara menyeluruh atas berbagai kebijakan yang di nilai prioritas, pihak penguasa tetap diam dan tampak anti kritik. Hingga saat ini berbagai program yang tidak memihak kepentingan rakyat masih terus berjalan.

Demikianlah sistem demokrasi kapitalis, standar hubungan rakyat dan penguasa masih berjalan atas asas kepentingan. Penguasa tetap memaksakan kebijakan kepada rakyat demi melanggengkan kedudukan. Meskipun banyak penolakan dan kritik, penguasa tetap tidak peduli. Semboyan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat hanya sebatas angan semu. Sistem politik demokrasi memang memberikan kebebasan bersuara, namun di sisi lain melahirkan banyak konflik kepentingan penguasa dan oligarki atas nama rakyat.

Relasi Rakyat dan Penguasa dalam Islam

Islam sebagai tatanan hidup yang berasal dari sang pencipta, memiliki sistem politik yang berlandaskan akidah Islam. Hubungan penguasa dan rakyat diatur berdasarkan syariat Islam, bukan asas kepentingan, manfaat, atau demi melanggengkan kekuasaan. Di dalam Islam penguasa adalah ra'in atau pelayan umat. Hadits Rasulullah saw.,

 “Imam adalah raa’in (gembala) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Bukhari)

Pada hadits lainnya, Rasulullah saw. juga bersabda:

”Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai yang (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)nya.” (HR Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud)

Kedua hadits tersebut memahamkan kita bahwa standar kepemimpinan harus disandarkan kepada Islam. Sosok pemimpin adalah pengurus yang bertanggungjawab atas rakyatnya.

Penerapan syari'at Islam dalam segala aspek kehidupan menjadi tanggung jawab individu, masyarakat dan negara. Melalui sistem Khilafah, seorang Khalifah akan mengurusi segala kepentingan umat dan menjamin pemenuhan kebutuhan mendasar setiap warga negara. Lalu, melalui sistem ekonomi Islam, negara baik secara tidak langsung maupun langsung akan memastikan kesejahteraan rakyat.

Rakyat juga memiliki kewajiban mentaati penguasa selama mereka menerapkan hukum Allah Swt. Adapun jika terjadi kelalaian dan kezaliman, maka rakyat berhak melakukan musyawarah dan muhasabah dengan mekanisme yang di atur sesuai hukum syari'at. Karena sistem khilafah adalah sistem basyariah (manusiawi), bukan teokrasi. Sehingga seorang khalifah juga memiliki potensi melakukan kebijakan yang tidak tepat ataupun salah. Mahkamah madzalim bisa saja memakzulkan dan memberhentikan khalifah jika terbukti secara nyata menerapkan hukum kufur (kufron bawahan). Sanksi juga akan diberlakukan untuk para pejabat lainnya yang terbukti melakukan kezaliman terhadap rakyat. 

Selain itu, majelis umat dan partai politik Islam juga memiliki peranan penting dalam hal mengoreksi kebijakan khalifah dan jajarannya. Sehingga aktivitas penerapan syari'at Islam tetap Istikamah dan membawa rahmat bagi seluruh alam. Wallahu alam bi showab.