Hanya Islam yang Mengatur Hubungan Ideal antara Penguasa dan Rakyat

TanahRibathMedia.Com—Lagi-lagi, mahasiswa dari berbagai universitas di berbagai wilayah melakukan aksi demo di beberapa tempat, di antaranya Jakarta dan Surabaya. Aksi mahasiswa kali ini dilatarbelakangi oleh berbagai problematika dan keresahan berbagai kalangan masyarakat terkait kebijakan dan permasalahan terutama dalam bidang ekonomi. MBG (Makan Bergizi Gratis) adalah tuntutan utama yang dikritik oleh mahasiswa, dengan kebijakan ini banyak problem yg mengikutinya, seperti kenaikan BBM, pemadaman listrik bergilir, dan lainnya. Tetapi problem yang mengikutinya ini tidak ditanggapi dengan serius karena ada yang lebih menjadi prioritas pemerintah dan penguasa saat ini, yakni tetap berjalannya program MBG. 

Kebijakan inilah yang akhirnya menjadi sorotan masyarakat terutama mahasiswa, terkait program prioritas, penggunaan anggaran dan bertambahnya permasalahan ekonomi rakyat saat ini (Kompas.com, 18-6 -2026).

Kondisi ini akhirnya membuat masyarakat mulai menyadari dan berani untuk menyampaikan kritik dalam forum-forum offline maupun di media social. Banyak yang sudah menyampaikan kekecewaan dan kritiknya terhadap kebijakan yang sudah diambil oleh para penguasa saat ini, walaupun sampai detik ini para penguasa dan pendukungnya sudah menampakkan anti terhadap kritik. Hal ini akhirnya semakin menambah jarak yang sangat jauh untuk menghubungkan antara rakyat dengan penguasa. Karena saat ini standar hubungan penguasa dan rakyat masih dominan dipengaruhi oleh kepentingan atau manfaat, bukan didasarkan pada syariat. Para Penguasa saat ini selalu memiliki cara untuk memaksakan kebijakannya pada rakyat demi melanggengkan kepentingan dan kekuasaannya, sekalipun rakyat banyak yang menentang dan menolak.

Beginilah sistem politik demokrasi senantiasa meniscayakan kebebasan bersuara di satu sisi, tapi di sisi lain melahirkan konflik kepentingan mengatasnamakan rakyat. Padahal sejatinya penguasa lebih berpihak kepada yang memberi keuntungan saja. Sejatinya, hubungan antara penguasa dan rakyat sudah diatur berdasarkan syariat Islam, bukan berdasarkan kepentingan, manfaat, atau melanggengkan kekuasaan.

Para penguasa wajib menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan (politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dsb), tentunya rakyat wajib taat pada penguasa yang menerapkan syariat Islam. Dalam syariat Islam, rakyat juga memiliki hak syura (musyawarah) dengan penguasa dalam berbagai hal kehidupan yang diatur oleh syariat. Penguasa akan mendengarkan dan menerima saran dan pandangan rakyat jika itu bisa menjadikan kondisi rakyat lebih baik dan sejahtera tentunya dengan pertimbangan yang dilandaskan pada Al-Qur'an, Sunah, Ijma dan Qiyas.

Selain itu, rakyat juga memiliki kewajiban muhasabah (mengoreksi) penguasa yang berbuat kezaliman. Jika ada penguasa yang berbuat zalim, rakyat wajib mengoreksinya. Karena Allah Swt. juga sudah memerintahkan demikian. Sebab setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Wallahu'alam bishawab.