Benturan Narasi di Tengah Krisis: Rakyat Butuh Solusi, Bukan Kosmetik Politik

TanahRibathMedia.Com—Belakangan ini muncul perdebatan tajam antara pemerintah dan berbagai kelompok kritis terkait sejumlah program strategis nasional. Pemerintah mengklaim program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan berbagai kebijakan pengelolaan sumber daya nasional sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat. Narasi yang dibangun adalah nasionalisme ekonomi. MBG dipromosikan sebagai upaya meningkatkan kualitas generasi bangsa, sementara Koperasi Desa Merah Putih disebut sebagai sarana memperkuat ekonomi desa dan kemandirian masyarakat. Pemerintah juga menampilkan berbagai kebijakan ekonomi sebagai langkah menjaga kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.

Namun, di sisi lain, berbagai kalangan menilai program-program tersebut belum menyentuh akar persoalan yang dihadapi masyarakat. Kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, tingginya biaya pendidikan dan kesehatan, serta lemahnya daya beli masih menjadi kenyataan yang dirasakan rakyat. Akibatnya, muncul benturan narasi antara optimisme pemerintah dan realitas kehidupan masyarakat. Sebagaimana disoroti dalam Tabloid Media Umat (23 Juni 2026), persoalan mendasar bangsa tidak cukup diselesaikan dengan slogan, pencitraan, atau program-program parsial. Yang dibutuhkan rakyat adalah perubahan kebijakan yang mampu menyelesaikan akar masalah secara menyeluruh.

Akar persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari penerapan sistem sekuler-kapitalistik. Sekularisme menempatkan agama hanya dalam ranah pribadi dan menjauhkan syariat dari pengaturan kehidupan publik. Sementara kapitalisme menjadikan pertumbuhan ekonomi dan keuntungan materi sebagai orientasi utama pembangunan. Akibatnya, keberhasilan sering diukur dari besarnya investasi, pertumbuhan ekonomi, atau banyaknya program yang diluncurkan, bukan dari sejauh mana kebutuhan rakyat benar-benar terpenuhi. Program-program yang tampak pro-rakyat sering kali berjalan berdampingan dengan kebijakan yang justru menguntungkan korporasi besar dan pemilik modal.

Di sektor sumber daya alam misalnya, berbagai kekayaan strategis masih banyak dikelola dengan paradigma bisnis dan keuntungan. Padahal hasil pengelolaan kekayaan alam semestinya menjadi instrumen utama untuk menjamin kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Islam menawarkan paradigma yang berbeda. Dalam Islam, negara berfungsi sebagai ra'in (pengurus) yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rakyat dan menjamin kemaslahatan mereka.

Rasulullah ﷺ bersabda:

Karena itu, kebijakan negara tidak boleh sekadar membangun citra keberpihakan, tetapi harus benar-benar menyelesaikan persoalan rakyat dari akarnya. Islam juga mewajibkan negara mengelola kekayaan alam sebagai milik umum yang hasilnya dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat.

Rasulullah ﷺ bersabda:

"Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud).

Hadis ini menjadi dasar bahwa sumber daya strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak boleh dikuasai individu maupun korporasi, melainkan harus dikelola negara untuk kepentingan seluruh rakyat. Selain itu, Islam menerapkan sistem ekonomi yang menjamin distribusi kekayaan secara adil, melarang praktik monopoli, riba, dan berbagai bentuk eksploitasi yang menyebabkan kesenjangan sosial.

Allah Swt. berfirman:

"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (TQS. Al-Hasyr: 7).

Karena itu, solusi atas berbagai persoalan bangsa bukan sekadar memperbanyak program atau memperkuat narasi politik, tetapi membangun sistem yang mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan secara nyata. Benturan narasi yang terjadi saat ini menunjukkan adanya kesenjangan antara klaim keberhasilan pemerintah dan realitas yang dihadapi rakyat. Selama akar masalah berupa sekularisme dan kapitalisme tetap dipertahankan, berbagai program hanya akan menjadi solusi parsial yang tidak menyentuh sumber persoalan. Islam menawarkan solusi mendasar melalui penerapan syariat secara kaffah, sehingga negara benar-benar berfungsi sebagai pengurus rakyat dan penjamin kesejahteraan mereka. Wallaahu a'lam bish-shawab.