Rupiah Melemah, Beban Masyarakat Menengah Bawah Makin Berat

(Ibu Pemerhati Masyarakat)

TanahRibathMedia.Com—Hari demi hari, berita yang bermunculan selalu membawa dampak buruk bagi masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Bagaimana tidak, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus menunjukkan tren pelemahan. Pada pertengahan 2026, tekanan eksternal seperti kebijakan suku bunga The Fed serta ketegangan geopolitik global menyebabkan aliran modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia.

Melemahnya rupiah sering dipandang hanya sebagai isu makroekonomi. Padahal, dampaknya langsung menusuk ke level rumah tangga, terutama masyarakat menengah ke bawah. Maka kelompok ini mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk konsumsi pangan dan energi, dua komponen yang harganya sangat sensitif terhadap perubahan nilai tukar (www.kompas.com, 16-5-2026). 

Berdasarkan data terkini, depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus berlanjut dan bahkan menyentuh level terlemah sepanjang sejarah. Hal ini didorong oleh kombinasi tekanan global yang kuat serta kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi domestik. Nilai tukar rupiah berada dalam tren pelemahan yang signifikan. Pada perdagangan 19 Mei 2026, rupiah menyentuh level Rp17.720 per dolar AS, level terlemah sepanjang tahun ini. Sehari sebelumnya, rupiah ditutup pada level Rp17.668, yang tercatat sebagai rekor terendah sepanjang masa. Sepanjang tahun berjalan (2026), rupiah telah melemah sekitar 6,30%, dan sejak akhir tahun 2025, nilainya terdepresiasi sekitar Rp1.050 per dolar AS (www.bbc.com, 16-5-2026). 

Pelemahan rupiah adalah fenomena moneter dengan konsekuensi sosial yang nyata. Dampak paling keras dialami masyarakat menengah ke bawah melalui lonjakan harga pangan dan energi. Daya beli mereka tergerus, memicu penurunan kesejahteraan dan peningkatan risiko kemiskinan (www.bbc.com, 16-5-2026). 

Rakyat semakin terimpit, kesulitan memenuhi kebutuhan hidup hingga berujung jeratan pinjol, judol, dan lain-lain. Kondisi ini adalah "jerat ganda" yang nyata. Tekanan ekonomi membuat masyarakat mencari dana cepat ke pinjol, tetapi justru berujung pada jebakan utang yang semakin mencekik. Data terbaru menunjukkan situasi ini berada dalam tren yang mengkhawatirkan.

Judi online dan pinjol, dua sisi mata uang. Fenomena ini diperparah dengan maraknya judi online. Data PPATK menunjukkan mayoritas pemain judol dan game online adalah kelompok berpenghasilan rendah. Mereka berjudi untuk "memperbaiki" kondisi, kalah, lalu lari ke pinjol untuk menutup kerugian atau terus berjudi. Sebuah lingkaran setan yang sulit diputus. Berkaitan dengan itu, pemerintah justru memandang apa yang dialami masyarakat masih dalam kondisi aman. Benarkah demikian? 

Pemerintah, melalui Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan, memang sempat menyampaikan narasi bahwa kondisi ekonomi "masih oke" dan fundamental kita kuat. Pandangan ini biasanya didasarkan pada indikator makroekonomi yang secara statistik masih positif, sementara kondisi realitas di lapangan tidak pernah dilihat secara nyata. Faktanya ini terjadi karena pemerintah fokus meredam kepanikan pasar dan menjaga optimisme dengan data agregat, sementara tekanan inflasi dan PHK akibat depresiasi rupiah serta ketergantungan impor langsung menghantam biaya hidup harian masyarakat.  

Konstelasi politik internasional, terutama perang AS–Iran yang sedang terjadi memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap aktivitas pasar global. Dampaknya tidak main-main dan merembet ke mana-mana, mulai dari lonjakan harga energi hingga kerugian besar dunia usaha. Apakah ini bukan masalah serius? Lantas bisakah pemerintah memberikan solusi yang tepat? 

Faktanya pemerintah "tidak peka" dan "keliru" dalam menyelesaikan masalah ekonomi muncul dari benturan antara dua cara pandang yang berbeda: pemerintah yang fokus pada data makro, dengan banyak pihak yang menyoroti kondisi riil rakyat dan sinyal bahaya dari pengamat independen. Data yang tersedia menunjukkan bahwa pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan, melihat ekonomi dari "kacamata" indikator agregat dan masih saja menganggap semuanya dalam batas aman. Sementara itu, para ekonom dan pelaku industri menyuarakan alarm yang berbeda.

Kesimpulannya, "kekeliruan" itu dari kecenderungan untuk melihat ekonomi dari atas (makro), bukan dari bawah (mikro). Masalahnya bukan pada ketidakmampuan membaca data, melainkan keengganan untuk mengakui bahwa data agregat yang positif belum tentu mencerminkan kondisi seluruh rakyat dan menyelesaikan akar masalahnya. 

Masyarakat pada akhirnya menanggung sendiri beban hidup, karena ketiadaan peran pemerintah untuk menyelesaikan problem tersebut. Justru yang ada, kebijakan yang dibuat semakin memperburuk keadaan negeri ini (baca: jumlah utang semakin melambung).

Jadi, masalahnya bukan sekadar "kurang peka", tetapi ada indikasi pemerintah bersikukuh memakai data yang sudah diragukan validitasnya oleh lembaga kredibel dan mengabaikan peringatan pasar. Imbasnya, kebijakan yang diambil berpotensi menciptakan risiko fiskal baru yang justru akan membuat utang melambung tanpa diimbangi kemampuan membayar yang memadai. 

Islam tidak mengenal sistem uang kertas yang nilainya bisa digelembungkan dan tidak memiliki nilai intrinsik. Dalam sejarah, kekhilafahan, Islam menggunakan standar dinar (emas) dan dirham (perak), uang yang nilainya stabil dan tidak terpengaruh inflasi seperti uang kertas. Pelemahan rupiah saat ini adalah konsekuensi sistem yang cacat. Dalam Islam alat tukar yang sah dan adil adalah dinar dan dirham. Keduanya memiliki nilai intrinsik (kandungan emas dan peraknya). Nilainya stabil melintasi zaman. Rasulullah ﷺ menetapkan diyat (denda pembunuhan) dengan nilai yang tetap dalam emas/perak, bukan dalam satuan mata uang yang fluktuatif.

Dampak dengan kembalinya standar emas, tidak akan ada lagi istilah "rupiah melemah terhadap dolar", karena mata uang akan memiliki nilai riil yang stabil. Inflasi akibat kebijakan moneter dan pencetakan uang akan lenyap. Harga-harga kebutuhan pokok akan stabil dalam jangka panjang, melindungi daya beli rakyat miskin. Inilah keadilan moneter yang hakiki. Selanjutnya, negara akan menjaga stabilitas harga-harga dengan mekanisme tertentu yang ditetapkan syariat. Seperti larangan riba, jaminan distribusi, pengaturan kepemilikan, dan lain-lain.

Suku bunga (interest rate) adalah biang keladi pelemahan rupiah. Kenaikan BI Rate untuk menahan rupiah justru melumpuhkan sektor riil karena pelaku usaha kesulitan membayar pinjaman berbunga tinggi. Riba menciptakan beban ganda, yakni bagi negara (utang luar negeri berbunga) dan rakyat. Dalam Islam, riba diharamkan. Sistem ekonomi Islam menggantinya dengan mekanisme bagi hasil (mudharabah, musyarakah). Dalam sistem ekonomi Islam, jaminan distribusi (Dhaman ad-Tawzi') merupakan salah satu pilar paling krusial. Islam tidak hanya berfokus pada bagaimana kekayaan diproduksi, tetapi sangat menekankan bagaimana kekayaan tersebut beredar di tengah masyarakat begitupun batasan kepemilikan dalam islam. 

Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa harta tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja (sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr: 7) dan menjamin setiap individu rakyat dapat memenuhi kebutuhan asasinya. Selain itu, dalam Islam kesejahteraan masyarakat menjadi tanggung jawab pemimpin, karena ia adalah ra'in sekaligus junnah yang wajib melindungi masyarakat dari kesengsaraan hidup. 

Istilah ini berakar dari hadis Rasulullah saw yang sangat populer:

"Setiap kalian adalah pemimpin (ra'in) dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam (pemimpin) adalah ra'in bagi rakyatnya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya ..." (HR Bukhari & Muslim)

Dan hadis, "Sesungguhnya Al-Imam (pemimpin) itu merupakan perisai (junnah), di mana orang-orang akan berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya." (HR Muslim)

Ketika pemimpin memosisikan dirinya sebagai ra'in dan junnah, maka kesejahteraan sosial bukan lagi sekadar program kerja atau komoditas politik menjelang pemilu, melainkan sebuah kewajiban syariat yang mutlak. Kesejahteraan dalam Islam diukur dari bagaimana negara mampu memastikan tidak ada satu pun individu rakyatnya yang menderita kelaparan atau terabaikan hak-hak dasarnya. Wallahualam bissawab.