Gelapnya Sumatra: Saat Nyawa Ditumbalkan Demi Cuan

TanahRibathMedia.Com—Tragedi padamnya listrik secara total atau blackout yang melumpuhkan wilayah Sumatra selama dua hari berturut-turut bukan sekadar gangguan teknis biasa. Ini adalah krisis kemanusiaan yang memperlihatkan secara telanjang betapa rapuhnya tata kelola hajat hidup publik di bawah cengkeraman sistem hari ini. Ketika pasokan energi lumpuh seketika, urat nadi kehidupan rakyat langsung diputus secara paksa. Pukulan paling telak dihantamkan kepada para peternak dan pelaku usaha hulu yang hanya bisa meratapi komoditas serta hewan ternak mereka mati massal akibat mesin sirkulasi dan pendingin yang mati total (Kompas.id, 25-5-2026). 

Bukan sekedar hilangnya angka nominal namun juga hilangnya nyawa manusia akibat kepanikan massal dan minimnya mitigasi risiko. Di beberapa wilayah, penggunaan genset darurat di ruang tertutup tanpa pengamanan berujung fatal hingga merenggut nyawa pekerja dan pelajar akibat keracunan gas karbon monoksida. Kelumpuhan pasokan air bersih juga memicu kepanikan warga hingga menimbulkan korban jiwa di area perairan umum. Ketika kelalaian sistemik pada jaringan transmisi ini berdampak fatal, otoritas terkait seolah dengan sangat mudah berlindung di balik kalimat permohonan maaf dan dalih gangguan teknis (BBC.Com, 25-5-2026). 

Akar Masalah: Mentalitas Korporasi dalam Sistem yang Rusak

Kondisi ini menunjukkan ketidakadilan bagi masyarakat. Rakyat kecil dituntut disiplin membayar tagihan dengan ancaman sanksi tegas, namun ketika negara dan korporasi gagal menyediakan listrik hingga mengorbankan nyawa warga, pertanggungjawabannya menguap begitu saja. Gagapnya manajemen risiko ini berakar pada cara pandang sekuler kapitalistik, di mana listrik tidak lagi dipandang sebagai layanan publik (public service) yang wajib dipenuhi negara, melainkan sebagai komoditas bisnis. Ketika hajat hidup orang banyak dikelola dengan mentalitas korporasi yang berorientasi pada untung-rugi, aspek pemeliharaan infrastruktur berkala dan jaminan keselamatan publik sering kali dikorbankan demi menekan biaya operasional dan mengejar profit.

Mengakhiri Sistem yang Rusak dengan Sistem Shahih

Islam hadir menawarkan solusi yang sangat mendasar, komprehensif, dan revolusioner terhadap karut-marut pengelolaan energi ini. Dalam pandangan politik Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pembuat hukum atau al-Musyarri’. Syariat Islam telah menetapkan bahwa seluruh sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk di dalamnya adalah energi listrik beserta bahan baku primernya seperti batu bara, gas alam, dan geothermal, dikategorikan secara mutlak sebagai kepemilikan umum atau al-milkiyyah al-ammah. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu air, padang rumput, dan api. Listrik sebagai manifestasi modern dari energi tidak boleh diserahkan pengelolaannya kepada swasta atau dikuasai segelintir oligarki melalui skema privatisasi.

Karena status kelistrikan adalah kepemilikan umum, maka daulah Islam wajib mengelolanya secara mandiri dan profesional. Berdasarkan prinsip non-profit, seluruh hasil pengelolaan energi ini harus dikembalikan sepenuhnya kepada rakyat, di mana listrik disalurkan secara gratis atau dengan biaya yang sangat murah yang hanya mencakup ongkos produksi teknisnya. Negara tidak mengambil keuntungan sepeserpun dari pengadaan listrik untuk rakyat. Selain itu, Islam menekankan prinsip keadilan distribusi yang merata, sehingga masyarakat di pusat kota maupun di pelosok desa terpencil memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kualitas kelistrikan dengan kelayakan yang setara.

Pemimpin dalam Islam memahami betul bahwa kekuasaan yang mereka genggam bukanlah sarana menggemukkan pundi-pundi korporasi, melainkan amanah berat yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Konsep ini termaktub jelas dalam prinsip bahwa penguasa adalah pelayan dan pengurus rakyat atau ra'in. Rasulullah saw. menegaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Kesadaran spiritual inilah yang membentengi para pemimpin Islam dari tindakan abai atau lepas tangan terhadap urusan umat.

Tragedi kelumpuhan energi di Sumatra adalah alarm keras bahwa sistem demokrasi-kapitalis terbukti cacat sejak dalam pikiran dan lumpuh dalam tataran empiris. Sistem ini secara konsisten terus menumbalkan ruang hidup, harta benda, hingga nyawa rakyat kecil demi memuluskan kepentingan ekonomi segelintir elite. Nyawa manusia dibuat begitu murah dalam hukum rimba ekonomi. Sudah saatnya kita beralih dari sistem yang rusak ini menuju tata kehidupan yang paripurna. Hanya di bawah naungan penerapan Islam secara kaffah dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiyyah, keselamatan jiwa manusia benar-benar dihargai tinggi, keadilan hakiki dapat ditegakkan, dan seluruh kebutuhan hidup publik dapat terpenuhi secara sempurna serta penuh berkah. Wallahu'alam bish-shawwab.